Search

This study aims to identify, analyse, and find the risks and legal protections for female workers at nightclubs in Badung, Bali, Indonesia. Through empirical legal research, based on the study's results, it can be found that there are many risks faced by female workers who work at nightclubs. The risks faced by female workers at nightclubs in Badung, Bali, can include health risks (physical and mental/psychological), safety risks, risks of victimisation (becoming victims of criminal acts), getting a negative prejudice from the community, being ostracised, and the risk of falling into prostitution and drug abuse. Legal protection for female workers in nightclubs has yet to be implemented optimally. Many rights and protections are owned by women who work in nightclubs, but nightclubs cannot reach them. There are still many violations of the law against female workers. Management does not provide rights for night workers in accordance with the provisions of the Manpower Act because these workers are not included in the Labor Union. The legal consequences for women workers at night entertainment sites need better legal protection, especially in the context of the labour force. Stigmatising women employees at night recreation sites as prostitution workers also weakens protection for them.Women workers do not fight for their rights because they do not have much understanding of their rights.

Misogyny is the behavior of someone hating women, both from men and fellow women. This behavior often places and views women as the cause of blame in a problem, even for something that is not really a problem. Misogyny causes a person tends to hate, look down on, blame, label and discriminate against women. This behavior is often associated with male privilege, patriarchal customs, and gender discrimination. In practice, this behavior will place men in a superior position, while women in an inferior position. In certain cases, misogynism can even increase the risk of physical, psychological and sexual harassment of women. There are two problems discussed in this study: 1) misogyny in the perspective of gender-based violence and 2) the relationship between misogyny and violence against women. This research is normative juridical research supported by empirical data on gender-based violence against women. Primary and secondary legal materials were collected through literature study. The research approach used is the statutory regulation, the legal concept, and the legal argumentation approach. Analysis of the collected data was carried out qualitatively.

Pariwisata merupakan sektor utama roda perekonomian Bali. Keberhasilan sektor pariwisata di Bali didukung oleh beberapa faktor yaitu, daya tarik wisata yang beragam, partisipasi masyarakat yang tinggi serta peran pemerintah dalam mengembangkan sektor ini. Namun, hal ini tidak menjamin seluruh daerah di Bali dapat memaksimalkan potensi pariwisata yang ada. Selain itu, ditengah situasi Pandemi COVID-19, hampir semua sektor kehidupan manusia terkena dampaknya, termasuk sektor pariwisata. Pulau Bali yang mayoritas mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pariwisata mendapatkan dampak yang besar. Desa Kenderan, Tegalallang, Gianyar, merupakan salah satu desa wisata sesuai dengan SK Bupati Gianyar No 429/E-02/HK/2017. Dengan banyaknya kompetitor sesama Desa Wisata, kurangnya pengelolaan tempat wisata serta adanya Pandemi COVID-19, maka strategi pemasaran yang benar perlu diimplementasikan. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya digital marketing untuk promosi. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini adalah pembuatan akun Instagram sebagai media promosi Desa Wisata Kenderan serta pembuatan content planner agar akun Instagram berjalan dengan aktif. Rencana keberlanjutan dari kegiatan ini adalah penggunaan Instagram yang optimal serta penggunaan akun media sosial lainnya seperti Facebook ataupun Tik tok.

Permasalahan sampah merupakan polemik klasik yang tidak berujung dimasyarakat. Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Desa Tunjuk, Tabanan cukup berat dimana ksadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan membakar sampah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan gagasan pemberdayaan masyarakat dengan alternatif solusi berupa edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan dan penyebaran poster. Penyuluhan mengenai edukasi pengelolaan sampah menggunakan metode SOS (sort out, saved) dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) dan memahami peran bank sampah. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran poster pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu meningkatkan motivasi warga desa dan merubah pola pikir mereka mengenai kesadaran lebih peduli terhadap lingkungan dan diharapkan untuk segera membuat kesepakatan dengan perangkat desa untuk membentuk bank sampah guna meminimalisir adanya timbulan sampah. Gagasan dibentuk bank sampah sekiranya dapat membantu mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di Desa Tunjuk, guna menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan sampah untuk memperoleh manfaat secara langsung, baik secara ekonomi dan kesehatan lingkungan.

The negative impact of the development of the tourism industry, information technology and communication and transportation in addition to problems of poverty, unemployment, dropping out of school, and limited employment is still an unresolved problem, thus further encouraging the Commercial Sex Exploitation of Children. Through strengthening Desa Adat and regulating child protection in awig-awig or pararem regarding strengthening the position of children in Bali by incorporating the concept of local wisdom will certainly be able to reduce the number of sexual violence and child exploitation in Bali, so that synergy in solving positive legal cases will be easier effective, because if a case occurs, it will be resolved first within the scope of the village through prevailing customary law before continuing into the realm of positive law. Arranging and determining Awig-awig who adopt local wisdom concepts and values including Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, and Tat Twam Asi are able to reflect religious, ritual and upakara elements in preventing sexual violence and exploitation of children.