Search

Problematika terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sering terjadi, terutama pada pemberian sanksi adat. Pemberian sanksi adat tanpa disertai regulasi yang jelas akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Padahal pemenuhan hak-hak konstutisional terhadap masyarakat adat sudah diberikan oleh negara sepenuhnya, sebagaimana yang terkandung dalam pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, dimana aturan ini merupakan amanat dari negara yang diberikan kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai subjek penyandang hak yang menjadi isu sentral dalam pelaksanaan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum masyarakat adat serta pemenuhan hak-hak konstitusional terhadap sanksi adat khususnya yang terdapat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang diberikan oleh negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data utamanya adalah data sekunder, dengan menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu statute approach dan case approach . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum adat berserta sanksi adatnya masihlah utuh dan teguh dipertahankan masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi perhatian negara terutama untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat. Namun, sanksi adat yang diberlakukan oleh desa ini, tidak diperkuat dalam sebuah peraturan daerah, sehingga hak-hak konstitusional yang harusnya menjadi semangat otonomi suatu daerah, untuk memberikan suatu keadilan dalam sebuah peradilan hanya diselesaikan dengan jalan musyawarah, yang tentunya tidak mendapatkan kepuasaan dari Sebagian pihak yang bertikai.

Restorative Justice is the conflict solution which focus on recoverable original state. The child who did the crime, the Bajo tribal law to finish the problem. The purpose of the mediation conducted by customary law of Bajo is, returning the losses suffered by the victims, so their actions can be accounted. This research is field research or often called empiric law research, by using juridical sociology approach, analysis in this paper used descriptive qualitative, i.e. to describe clearly overall object to be studied in the field in order to achieve the clarity with problems that would be discussed. The result of study children who did morality criminal acts on Bajo custom society show that from the year of until 2010 until 2013 is about 41 person children did morality criminal acts, and all of the finishing process are done with custom . Key words: restorative justice, children, criminal acts of indecency, bajo customary law Abstrak Restorative Justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula.Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan diselesaikan dengan hukum adat Bajo. Tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh hukum adat Bajo ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, sehingga hasil perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggung jawabkan.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut penelitian hukum empiris.Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengambarkan secara keseluruhan keadaan yang akan diteliti di lapangan secara jelas, sehingga mencapai kejelasan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidanakesusilaan pada masyarakat adat Bajo dari tahun 2010 s/d tahun 2013 sebanyak 41 orang anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan, dan keseluruhan proses penyelesaiannya dilakukan secara adat. Kata kunci: restorative justice , anak, tindak pidana kesusilaan, dan hukum adat bajo