Search

Pengelolaan perikanan tuna sirip biru selatan (SBT) dilakukan oleh Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (CCSBT) dengan pengendalian output melalui penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Untuk tahun 2015 – 2017, Indonesia menerima alokasi JTB sebesar 750 ton SBT per tahun. Dalam pemanfaatan kuota tersebut, bila total hasil tangkapan SBT dalam satu tahun lebih rendah dari kuota, maka sisa kuota hanya dapat dimanfaatkan tahun berikutnya dan tidak boleh melebihi 20% dari sisa kuota. Sebaliknya, bila total hasil tangkapan SBT dalam satu tahun melebihi kuota, CCSBT dapat mengenakan tindakan korektif, berupa antara lain pengembalian kelebihan tangkapan dan pengurangan kuota nasional pada tahun berikutnya. Capaian pemanfaatan kuota nasional SBT ditentukan oleh hasil tangkapan masing-masing kapal. Mengingat hasil tangkapan masing-masing kapal terkadang tidak sesuai dengan kuotanya walaupun hasil tangkapan nasional sesuai dengan kuota nasional, Indonesia perlu melakukan pengendalian output masing-masing kapal. Untuk mendukung upaya pengendalian tersebut perlu disusun kaidah pengendaliannya. Kaidah tersebut disajikan dalam tulisan ini. Management of southern bluefin tuna fishery (SBT) is conducted by the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) using output control through the total allowable catch (TAC). Indonesia will receive an allocation of 750 tonnes of SBT per year, for the years 2015 - 2017. In the utilization of the quota, if the total catch of SBT in one year is lower than the quota, then the remaining quota can only be used next year and must not exceed 20% of the remaining quota. Conversely, if the total catch of SBT in a year exceeds the quota, CCSBT may impose corrective action, such as, among others, the return of excess catch and national quota reduction in the following year. The achievement of national quota utilization of SBT is determined by the catch of each vessel. In view of the catch of each vessel may not comply each vessel’s quota although the national catches do not exceed the national quota, Indonesia needs to implement an output control of each vessel. To support this management measure, control rules need to be developed. The rules are presented in this paper.

Dalam rangka mendeskripsikan status pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya tuna neritik di perairan Samudera Hindia (WPP 572 dan 573) telah dilakukan analisis terhadap informasi tentang jenis dan produksi tuna neritik yang disajikan dalam Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut WPP tahun 2005-2012 (DJPT, 2013) serta data hasil penelitian berbasis di PPS Cilacap dan PPN Sibolga tahun 2011. Rekomendasi ‘working party’ tentang tuna neritik dari IOTC dikaji sebagai langkah pengelolaan perikanan tuna neritik di Indonesia. Hasil analisis dan kajian menunjukkan bahwa sumberdaya ikan tuna neritik yang tertangkap nelayan Indonesia di perairan WPP 572 dan 573 meliputi tongkol lisong (Auxis rochei), tongkol krai (Auxis thazard), tongkol komo atau kawakawa (Euthynnus affinis) dan tongkol abu-abu (Thunnus tonggol). Tuna neritik tertangkap sebagai by-product dari pukat cincin, jaring insang hanyut, pancing tonda, pancing ulur dan bagan. Tahun 2011 produksi neritik tuna di Samudera Hindia khususnya WPP 572 dan 573 mencapai 121.818 ton atau 29,4% dari total produksi tuna neritik nasional. Tuna neritik jenis tongkol lisong dan krai yang tertangkap jaring insang hanyut yang berbasis di Cilacap > 70% merupakan ikan yang telah dewasa. Adapun tongkol komo yang tertangkap pukat cincin yang berbasis di Sibolga sekitar 55,5% merupakan ikan dewasa. Belum ada langkah-langkah pengelolaan secara spesifik terhadap sumberdaya tuna neritik di Indonesia. Merujuk hasil Working Party on Neritic Tuna pertama dan kedua tahun 2011 dan 2012, Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) merekomendasikan adanya kerjasama antar negara anggota IOTC yang saling berdekatan didalam melakukan pengelolaan sumberdaya neritik tuna. Langkah pertama adalah dilakukan perelitian mengenai populasi melalui studi mtDNA untuk memastikan status stok dan populasinya. The species of neritic tuna caught by fishers in the Indian Ocean particularly FMAs 572 and 573 consisted of frigate tuna (Auxis thazard), bullet tuna (Auxis rochei), longtail tuna (Thunnus tonggol) and kawa-kawa/eastern little tuna (Euthynnus affinis). These species are by-product of purse seine, drifting gillnet, trolling lines, and lift net. In 2011, production of the neritic tuna from FMAs 572 and 573 reached 121,818 mt or about 29.4% of the national production. More than 70% of catch of neritic tuna especially frigate and bullet tuna caught by drifting gillnet based at Cilacap were matured fish, and kawa-kawa caught by purse seine based at Sibolga about 55.5% of total catch was mature. There are no specific management measures for neritic tuna resources in Indonesia. First and Second IOTC Working Parties on Neritic Tuna in 2011 and 2012 recommended among IOTC’s member countries that are geographically close to each other to conduct a management collaboration of neritic tuna which begins with identifying the status of stock and population through a study mtDNA or other proper methodology.

Saat ini perdagangan ikan napoleon masih dikategorikan sebagai perdagangan ilegal. Agar memenuhi legalitas maka perlu dirumuskan opsi pemanfaatan terbatas yang merubah kode status menjadi Ranching (R), sesuai dengan Management Authority dan ketentuan CITES. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji opsi pengelolaan ikan napoleon di Perairan Kepulauan Anambas dalam upaya memenuhi ketentuan Management Authority dan CITES sehingga terjamin kelestarian biota tersebut. Metode yang digunakan adalah tinjauan hasil penelitian/informasi tentang ikan napoleon di sekitar Anambas. Hasil kajian menunjukkan bahwa ciri khas perairan kepulauan Anambas adalah kemunculan post larvae dan juvenile ikan napoleon secara periodik dan berkesinambungan di perairan dangkal ( daerah nursery ground ). Kemunculan benih tersebut dimanfaatkan oleh sebagian nelayan dalam kegiatan pembesaran ikan napoleon (Sistem KJA). Kegiatan perikanan tersebut menguntungkan dengan adanya pasar lokal maupun pasar luar negeri. Oleh karena ikan napoleon masuk dalam daftar biota yang dilindungi, maka diperlukan opsi pembenahan pengelolaan dan pemanfaatan terbatas sumberdaya ikan napoleon melalui Sea Ranching dengan CBA ( Capture Based of Aquaculture ) yang memenuhi konsep sustainability (keberlanjutan), tracebility (keterlacakan) dan legality (legalitas). Kebijakan pengelolaan dan konservasi diarahkan dalam bentuk pemanfaatan terbatas, perlindungan sumberdaya ikan napoleon dan habitatnya. Oleh karena itu diperlukan penetapan standarisasi prosedur kegiatan (SOP), penetapan aplikasi pengembangan sea ranching ikan napoleon dan pakan alamiahnya, serta penentuan daya dukung pengembangan sea ranching di perairan Kepulauan Anambas. At present, the trade in Napoleon fish is still categorized as illegal trade. In order to fulfill the legality, it is necessary to formulate a limited utilization option that changes the status code to Ranching (R), in accordance with the provisions of Management Authority and CITES. This paper aims to examine the management options of Napoleon fish in the Anambas Islands waters in an effort to fulfill the provisions of Management Authority and CITES, so the sustainability of the biota can be guaranteed. The method used is a review of the results of research / information about Napoleon fish around Anambas. The results of the study showed that the characteristic of Anambas Island waters was the occurrence of post larvae and juvenile napoleon fishes periodically and continuously in shallow waters (nursery ground areas). The occurrence of these seeds is used by some fishermen in the napoleon fish enlargement activity (KJA System). The fishery activities are profitable with the presence of local markets and foreign markets. Because Napoleon fish is included in the list of protected biota, it is necessary to revitalize management and limited utilization of Napoleon fish resources through Sea Ranching, one of which is CBA (Capture Based of Aquaculture) by fulfilling the concepts of sustainability, traceability and legality. Management and conservation policies are directed in the form of limited utilization, protection of Napoleon fish resources and their habitats. Therefore, standardization of activity procedures (SOP) is required, application of Napoleon fish sea ranching and natural food development, and carrying capacity determination of sea ranching development in Anambas Islands waters.

Untuk meningkatkan produktivitas penangkapan tuna, beberapa tahun terakhir ini nelayan dan pengusaha menggunakan alat bantu rumpon laut dalam sebagai alat pengumpul ikan dilakukan penangkapan. Penggunaan rumpon berkembang sangat pesat sehingga timbul permasalahan baik terkait dengan kelestarian sumberdaya tuna dan konflik sosial ekonomi di kalangan nelayan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui isue permasalahan terkait rumpon saat ini dan bagaimana solusi pengelolaannya sehingga penggunaan rumpon tidak mempengaruhi keberlanjutan perikanan tuna. Data dan informasi utama yang digunakan dalam kajian ini berasal dari hasil penelitian di lapangan dan diskusi melalui workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Tipe rumpon laut dalam yang digunakan di perairan Indonesia adalah rumpon berjangkar, yang dipasang menetap terhubung dengan dasar perairan, menggunakan jangkar atau pemberat dari beton dihubungkan dengan tali-temali ke pelampung (pontoon, gabus, rakit), yang dilengkapi dengan bahan pemikat ikan dari daun kelapa atau nipah. Beberapa jenis alat tangkap yang dioperasikan di sekitar rumpon antara lain pukat cincin, pancing ulur, pancing tonda, huhate, dan jaring insang. Hasil kajian resiko menunjukkan jenis alat tangkap yang sesuai dioperasikan di sekitar rumpon adalah pancing ulur dan pancing tonda. Pukat cincin memiliki resiko tertinggi karena banyak menangkap jenis ikan tuna yang berukuran kecil khususnya yellowfin dan bigeye tuna sebagai hasil tangkapan sampingan. Jenis alat tangkap pancing ulur lapisan dalam sangat sesuai kriteria ramah lingkungan untuk menangkap tuna di sekitar rumpon. Beberapa isu permasalahan muncul setelah rumpon berkembang di nelayan antara lain jumlah rumpon sulit diketahui, banyak ikan tuna berukuran kecil tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan dan perubahan tingkah laku ikan karena adanya “perangkap ekologi”. Beberapa rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan antara lain: perlu adanya penertiban pemasangan rumpon dengan melakukan pendaftaran ulang rumpon yang terpasang, jarak pemasangan rumpon harus mengacu pada jarak terdekat antar rumpon yang telah ditetapkan yaitu minimal 10 nautical mile , pemasangan rumpon sebaiknya tidak dilakukan di wilayah perairan perbatasan antar negara. During recent years fishers were intensively use deep sea FADs in their tuna fishery to attract tunas in their fishing operation for increas ing its productivity. The used of FADs has rapidly developed and now starting to deem not only the sustainability of tuna resources but also triger socio economic frictions among fishers. The purpose of this study to find problem issues related to the current status of FAD and how the solution of the good management for impact on the sustainability of tuna fisheries around FAD. Main data and information are used in this study from in the field observation and result of workshop and Focus Group Discussion (FGD). A type of deep sea FADs deployed in Indonesian waters are moored or anchored FADs which occupy a fixed location and attach to the sea bottom using a weight such as a n anchored or concrete block , which connected by long ropes to the floating object (Poonton, stereofoam or raft) that compliment with coconut or nipah leaves as fish lure. Several types of fishing gears operated arround FADs are p urse seine, deep hand line, troll line, pole and line, and gill net. Risk assessment analysis showed that suitable gears for FADs fishing were deep sea hand line (dHL) and troll line. Purse siene was a gear with high risk score due to its operation not only caught small size of y ellow fin and b ig eye tuna but also many by - catches. Several issues were raised after recent massive deployment of FADs among fishers concerning on numbers and license of FADs, high number on catches of juvenile tuna as by - catches. Furthermore FADS also believe has affect to the changes of tuna behaviour as highly migratory species which been ecologically trapped by FADs. This study provides current FADs management at national and regional level and some recommendations could be considered to ensure the sustainability of tuna utilization , as following: for the compliance using FAD need to re-regrestration for deployed FAD, fishermen should compliance for deploying FAD with minimum distance is 10 nautical miles among FAD as mentioned in regulation, suggested not deploy FAD in border area waters, deep hand line (dHL) is suggested as suitable fishing gear for catching tuna around FAD.

Pemanfaatan sumber daya udang di Indonesia dilakukan pada wilayah perairan laut dangkal dan status pengusahaannya sudah dalam tahapan jenuh (over-fishing). Apabila kondisi ini dibiarkan dalam jangka panjang tanpa adanya usaha pengelolaan yang berkelanjutan, maka akan menyebabkan kelestarian sumber daya udang akan terancam dan bahkan bisa punah. Salah satu hal yang harus dilakukan dalam mengantisipasinya adalah mencari daerah penangkapan baru di perairan laut dalam, berupa sumber daya udang yang potensial dan belum pernah dimanfaatkan (untapped resources). Komposisi jenis udang laut dalam di perairan Indonesia lebih dari sekitar 38 jenis dengan jenis udang yang mendominasi adalah Plesiopenaeus edwardsianus dan Aristeus virilis serta alat tangkap yang disarankan untuk pemanfaatannya adalah bubu laut dalam tipe silinder. Potensi penangkapan udang laut dalam di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebagai 640 ton per tahun dan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai 2.840 ton per tahun. Agar pengelolaan sumberdaya udang laut dalam dapat dilakukan berkelanjutan, maka harus dikelola dari awal pemanfaatannya. Strategi pengelolaan yang harus dilakukan adalah membatasi upaya penangkapan pada tingkat upaya sekitar 285 armada bubu laut dalam di KBI dan sekitar 1.250 armada bubu laut dalam di KTI. Selain itu harus dilakukan penutupan musim dan daerah penangkapan serta dilakukan penetapan kuota penangkapan.The utilization of Indonesia’s shrimps resources are commonly taking from shallow marine water while its status is currently on overfishing stage. In the long run without appropriate management will threat its sutainability and may be worsen to become extinct. A possible anticipition is finding a new fishing ground at deep sea area for potential deep sea shrimps as untapped resource. Deep sea shrimps species composition have been identified for more than 38 species with mainly dominated by Plesiopenaeus edwardsianus and Aristeus virili. Recommended fihing gear for utilizing those resource is deep sea cylinder pots. Deep sea shrimps fishing potency whithin Western Indonesia Area (WIA) was estimated for 640 mt/year and Eastern Indonesia Area (EIA) was 2.840 mt/year. Asssuring the sustainability of deep sea shrimp resource require right and apropriate management apply since the early stage. It is proposed to adopt several management measures such as limit the fishing effort for 285 deep sea pots within WIA and 1.250 deep sea pots within EIA, apply close area and fishing season and determine total allowable catch.

Status stok merupakan salah satu dasar utama dalam merumuskan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di WPP NRI. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi status stok sumber daya ikan di WPP NRI dan alternatf pengelolaannya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015-2016 dengan menggunakan metode holistik dan analitik. Hasil analisis menunjukkan potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia (WPP NRI) adalah sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan potensi tertinggi sebagai ikan pelagis kecil sebesar 4,88 juta ton/tahun (39 %) dan yang terendah adalah lobster sebesar 11.159 ton (1 %). Berdasarkan WPP NRI, potensi sumber daya ikan tertinggi sebesar 2,64 juta ton (21 %) terdapat di WPP NRI 718 (Laut Aru dan Laut Arafura) dan yang terendah sebesar 425.444 ton di perairan WPP NRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman). Tingkat pemanfaatan ikan di WPP NRI secara keseluruhan didominasi status fully-exploited (indikator warna kuning) sekitar 44 %, diikuti status overfishing (indikator warna merah) sekitar 38% serta status moderat sekitar 18 %. Agar sumber daya ikan di perairan WPP NRI berada dalam tahapan yang berkelanjutan, maka harus dilakukan penataan upaya penangkapan dengan mengurangi jumlah upaya penangkapan sesuai acuan upaya optimal (f.opt) pada WPP yang mengalami kondisi overfishing dan meningkatkan upaya di WPP yang tingkat pemanfaatannya masih moderat dan fully-exploited. Stock status of fish resources were a basis advices to define an apropriate fisheries management towards sustainable fish resource. The purpose of this study was to evaluate the stock status of fish resources and its management alternative in FMAs. The study was conducted from 2015 to 2016 using a holistic and analytic method. Estimation of all fish potency in Indonesia marine waters was 12.54 million tons/year which the highest potency was small pelagic fish group about 4.88 million tons/year (39 %) and the lowest potency was spiny lobster group about 11,159 tons/year (1 %). Based on the FMAs, the highest potency was about 2.64 million tons/year (21 %) in FMA 718 (Aru sea and Arafura sea) and the lowest potency was about 425,444 tons/year (3 %) found in FMA 571 (Malacca strait and Andaman sea). Most of fish resources was in the condition of fully-exploited (44 % yellow color) followed by overfishing (34 % red color) and moderate (21 % green color). Fish groups which included in the highest overfishing by FMAs were squid group. Management alternatives in those prespective are suggested to decrease the fishing effort at the level of f.opt (fishing optimum) by fish groups on the FMAs experiencing overfishing accordingly and to increase an effort at the level of f opt for fish groups on the FMAs in the fully exploited and moderate condition

Sumber daya udang laut-dalam merupakan sumber daya masa depan yangpenting bagi pembangunan perikanan di Indonesia. Komposisi jenis sumberdaya udang laut dalam ini didapatkan lebih dari 38 jenis dengan jenis yangmendominansi udang Penaeid (Plesiopenaeus edwardsianus). Polapertumbuhannya adalah allometris dengan penyebaran terpusat padakedalaman 200-500 m. Potensi penangkapan udang laut-dalam di perairankawasan barat Indonesia sekitar 640 ton/tahun dengan upaya optimum 285 unit bubu dan di kawasan timur Indonesia sekitar 2.840 ton/tahun dengan upaya optimum 1.250 unit bubu. Rekomendasi pola pemanfaatan udang laut dalam yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan opsi pengelolaan berupa penutupan daerah dan musim penangkapan, pembatasan upaya, dan penerapan kuota.Deep-sea shrimp resources is the future important resources for fisheries development in Indonesia. The catch composition of deep-sea shrimp found more than 38 species and the dominant species is Plesiopenaeus edwardsianus. The growth pattern is allometric with distribution in depth of 200-500 m. Potential yield of deep-sea shrimp in Indonesian western area is 640 ton/year with optimum effort about 285 unit of trap and in Indonesian eastern area is 2,840 ton/year with optimum effort about 1,250 unit of trap. The sustainable exploitation pattern of deep-sea shrimp is recommended to application of management options close area and fishing season, effort limitation, and quota application.

Sumber daya ikan di perairan Indonesia merupakan salah satu modal menuju kemakmuran bagi bangsa, apabila dikelola secara berkelanjutan.Kajian potensi dan tingkat pemanfaatan tahun 2015, merupakan salah satu dasar utama dalam merumuskan pengelolaan tersebut menuju pemanfaatan sumber daya yang lestari bagi kesejahteraan bangsa. Secara keseluruhan komposisi jenis sumber daya ikan di perairan Indonesia didominasi kelompok ikan pelagis kecil sebesar 36 % dan ikan pelagis besar sebesar 25 %. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia adalah sebesar 9,931 juta ton per tahun dengan potensi tertinggi terdapat di WPP 718 (Laut Arafura) sebesar 1,992 juta ton/tahun (20%), di WPP 572 (Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda) sebesar 1,228 juta/tahun (12 %) dan di WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan) sebesar 1,143 juta ton/tahun (12 %). Tingkat pemanfaatan secara keseluruhan terlihat didominasi kondisi overfishing (indikator warna merah) sekitar 49 %, diikuti kondisi fully-exploited (indkator warna kuning) sekitar 37 % dan kondisi moderat (indikator warna hijau) hanya 14 %. Kelompok ikan yang mengalami kondisi overfishing paling tinggi adalah kelompok udang Penaeid, lobster, kepiting dan rajungan, yang mencapai 63 % dari kondisi overfishing saat ini. Dalam perspektif yang demikian, opsi pengelolaan yang harus segera dilakukan adalah mengurangi jumlah upaya penangkapan pada WPP yang mengalami kondisi overfishing serta meningkatkan upaya pada WPP yang tingkat pemanfaatannya masih moderat dan fully exploited.Fish resources within Indonesian waters (i.e. teritorial and archipelagic waters) including Indonesian Economic Exclusive Zone if under sustainably management it would contribute a significant role as a source of nation welfare. Scientific advice on stock status and its exploitation rate are required as an input to support an apropriate fisheries management. Generally, fish resources in these waters are dominated by two main fish groups such as small pelagic fish by 36 % and large pelagic fish by 25 %. Indonesia fish resource in 2015 was estimated for 9,931 million tons/year with comprises of 1,992 million ton/year (20 %) in fisheries management area (FMA) 718 (Arafura sea), 1,228 million/year (12 %) in FMA 572 (western of Sumatera of Indian ocean and Sunda strait) and 1,143 million tons/year (12 %) in FMA 711 (Karimata strait, Natuna sea, and south China sea). Most of fish resources (49 %) were in the status of overfishing with red indicator, folowed by fully-exploited state(37 %) in yellow indicator and only 14 % in the moderate state (green indicator). Among all nine fish groups, the overfishing state (up to 63%) is recorded from group of shrimps (Penaidae), lobster, and crabs. The management options in these prespective is urgently suggested to reduce fishing effort at the level of f.opt (fishing optimum) for overfishing fish groups. Whilts possibly to increase effort for fish groups with fully and moderate exploited state at the level off opt.

Laut Banda merupakan salah satu daerah penangkapan tuna yang potensial di Indonesia, Jenis alat tangkap yang digunakan terdiri dari pukat cincin, huhate, rawai tuna, pancing ulur dan pancing tonda. Hasil tangkapan tuna di Laut Banda meliputi cakalang, madidihang dan tuna mata besar. Sumberdaya tuna di Laut Banda diduga masih merupakan sub stok sumberdaya tuna di perairan Pasifik Tengah dan Barat. Hasil kajian stok tuna oleh Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) pada 2012 melaporkan bahwa stok cakalang dan madidihang tidak mengalami overfishing dan overfished, sedangkan tuna mata besar telah mengalami overfishing dan overfished. Hasil penelitian Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI) pada 2012 menunjukkan madidihang dan tuna mata besar tertangkap pukat cincin, huhate serta kombinasi pancing ulur permukaan dan pancing tonda pada stadium yuwana, dengan indikasi nilai LcFmsy) while YFT and SKJ are not in overfishing or overfished state. It was also reported by RCFMC that the size of catch of those species by various fishing gear indicating that value of Lc

Pemanfaatan sumber daya udang sudah berlangsung cukup lama di perairan Arafura dan status pemanfaatannya sudah berada dalam tahapan yang lebih tangkap (over-exploited). Kondisi yang demikian terjadi karena belum adanya pengelolaan yang tepat akibat kurangnya kualitas kebijakan dan informasi hasil penelitian untuk mendasari kebijakan tersebut. Apabila keadaan ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan mengancam kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya udang. Untuk mencegah hal itu maka perlu diterapkan opsi-opsi pengelolaan meliputi penutupan daerah/musim penangkapan pada bulan Februari, penerapan kuota penangkapan dengan JTB (Jumlah total tangkapan yang dibolehkan) 39.600 ton per tahun dan melakukan moratorium upaya penangkapan dengan skenario pengurangan 225 armada pukat udang. Keseluruhan opsi kebijakan ini harus ditunjang dengan peningkatan pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum. Arafura shrimps resources have been long utilized and to date the status of the resources are over-exploited. To date there are no appropriate management nor involving scientific advice to this fishery. In the long run with the persistence condition the shrimp resource should unsustainably manage and the fishery will collapse. It is urgent to define appropriate management strategies for this fishery based on best scientific finding to the manager to ensure its sustainability. Among other advices are apply closed area for Arafura-sea combining with closed season in February, apply fishing quota with total allowable catch (TAC) for 39,600/yera, no increase of fishing effort, and reduce the number of shrimps trawler for 225 boats. These overall management strategies should fully be supported by increase of monitoring and surveillance with strong law enforcement.