Search

Suara pemilih perempuan pedesaan jumlahnya cukup signifikan, tetapi dipertanyakan kualitas. Riset ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan seberapa mandiri perempuan perdesaan dalam menentukan pilihan politiknya, melalui dimensi sosiologi dan psikologi. Teori perilaku memilih dari dua dimensi tersebut diterapkan untuk menjelaskan perilaku pemilih perempuan dalam konteks pemilihan kepada desa. Riset ini menggunakan dimensi sosiologi yang berisi variabel kondisi sosial ekonomi, agama, dan afiliasi sosial politik serta serta pengaruh keluarga/lingkungan. Adapun dimensi psikologis mencakup variabel sikap, persepsi, emosi, dan perilaku yang ditujukan kepada kandidat kepala desa perempuan. Penggunaan metode kuantitatif dirasa tepat karena bertujuan mengukur tingkat persepsi pemilih perempuan dalam menentukan pilihan di ranah pemilihan kepala desa. Hasil riset menunjukkan perilaku politik perempuan dalam pilkades tidak diputuskannya secara mandiri, melainkan menggunakan referensi panutannya yakni figur laki-laki yang menjadi rujukan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosio-kultural. Ketergantungan ini berimplikasi pada batasan psikologis pemilih perempuan kepada kandidat kepala desa perempuan.

Dalam berbagai literatur komunikasi, telah banyak penulis yang membahas model komunikasi krisis yang ideal, namun belum banyak yang mengulas bagaimana ciri-ciri praktik komunikasi krisis yang buruk. Dengan menjadikan teori komunikasi Reynolds dan W. Seeger (2005) sebagai model, tulisan ini menganalisa praktik buruk komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjelang kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan melakukan analisis isi media arus utama yang berisi pernyataan aparat pemerintah Indonesia, penulis menemukan ciri-ciri komunikasi krisis yang buruk itu, antara lain: Kurang responsif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya wabah; Kurang transparansi dan akurasi data terbaru perkembangan pandemi; Inkonsistensi dan ketidakjelasan pesan di saat krisis memuncak; Kurang empati terhadap korban. Temuan tersebut menjadi esensial mengingat masa krisis bukan hanya terkait dengan Covid-19 saja, tetapi juga mengacu pada berbagai potensi krisis yang akan dihadapi Indonesia ke depannya.

This research focuses on the involvement of President and Parliament in the selection of committees in General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU). This article uses Douglas Verney's theory on the principles of presidential government system as an analytical lens. This research found that theselection processes of KPU's committees, 2017-2022, that involved national parliamentary body has been procedurally proven to follow Law No. 15/2011. Yet, some effort to include party's interest within is also visible. Meanwhile, President's involvement in the process is done through the formation of Selection Team appointed directly from President's close network. In both processes, there is bargaining process that requires the prospectus KPU committees to have commitment to support each party's interest (president and parties in parliamentary body). As such, it is clear there is a tendency to politicize the institution from each institution, and therefore, there is a crucial need for revising regulation on election commission.

Abstract Indonesian bureaucracy is built in a long history, since an era of kingdom until an era of the state formation called Indonesia. However, the characteristics of the bureacracy is mainly identified as patrimonialistic. The characteristics are inheritted until in the era of reformation when political structure has been reconstructed to be more democratic. The efforst to reform seem not to yield a more legal-rationalistic typology of bureacracy. One of the reasons is a highly politicized bureaucracy in the forms of for example the uses of public facilities for particular political partties’ activities, political mobilisation in general election, the practices of spoil system in bureaucracy, political interest-based promotion for public officers, government officer recruitment, and the dismantle of career officers of government institution that is highly political. However, it is not easy to eradicate the politicization of bureacracy since both of them are closely linked. Ideally, the links between bureacracy and politics must be oriented for accommodating public interests. Key word : bureaucracy, politics, politicized bureaucra

Abstract Bureaucracy is still the organization that is needed by all levels of society. Therefore, its existence should be retained. But it just is not enough to maintain, must be accompanied by a good trade mark. Currently bureaucratic organizations still clung to as the politicization of the bureaucracy in order to perpetuate the power of officials. Efforts to improve or reform has been a lot done, but not yet achieved the expected results. Future form of bureaucracy that is able to be servants to the community, highly anticipated. That is the bureaucracy that serves the community with a friendly, open to criticism, and not picky, responsible for the task, and resilient to face the challenges of internal and external. Key word : bureaucracy of the present,idea,bureaucracy present.