Search

Isu ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni ketersediaan pangan yang memadai di tingkat wilayah, namun merupakan daerah rentan pangan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif ketahanan pangan dan analisis regresi. Kinerja ketahanan pangan pada aspek ketersediaan adalah surplus, namun pada aspek distribusi belum stabil sedangkan aspek konsumsi ditandai masih tingginya persentase penduduk miskin dan rasio kasus gizi buruk per 1000 penduduk walau dengan trend menurun. Untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah di Provinsi NTB maka perlu upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian, peningkatan akses lembaga keuangan, peningkatan peran koperasi dalam mendukung kegiatan usaha tani dan distribusi pangan, Pendidikan masyarakat serta pengembangan pelayanan kesehatan di Provinsi NTB

Luas lahan yang dimiliki petani asli Papua asal Keerom sangat luas, namun penduduknya tidak berupaya mengelolanya secara maksimal untuk usahatani. Hal ini dipengahuhi oleh budaya meramu hasil hutan dan berburu hewan liar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi pada lingkungan alam tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan petani pada lingkungan alam masih tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis ekologi dan budaya petani asli Papua dalam pengelolaan sumberdaya lahan (SDL) di wilayah Kabupaten Keerom. Metode penelitian ini dimulai dengan menganalisis peta bentuk lahan, peta kesesuaian lahan, dan peta zone agroekologi digital, diikuti survei lapangan untuk pengambilan data fisik wilayah.Metode studi kasus dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis aspek kebiasaan hidup yang bertujuan mengungkapkan aktivitas budaya (adat). Wawancara dan Focus Group Discution (FGD) untuk mendapatkan data sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan penduduk keerom cenderung memilih dataran aluvial sebagai lokasi permukiman karena bentuk lahan ini sangat kaya potensi bahan pangan. Petani asli Papua asal Keerom terbiasa dengan pola ambil, petik dan konsumsi atau jual, dibanding tanam, rawat, petik dan jual. Komoditas pertanian yang ditanam petani asli Papua adalah komoditas yang telah dipahami tahan terhadap serangan hama dan minim risiko gagal panen, yaitu: keladi, ubijalar, singkong dan pisang, tapi dalam jumlah terbatas karena lebih diutamakan untuk konsumsi sendiri. Faktor modal sosial yang kuat dalam kehidupan penduduk tidak hanya terbatas pada pemberian bahan pangan kepada kerabat, tetapi ikut berpartisipasi dalam budaya bayar adat, denda adat, dan bayar maskawin, sehingga perolehan pendapatan tidak dijadikan untuk modal usahatani.

Penelitian ini meneliti dampak partisipasi dalam kelompok kemasyarakatan (kegiatan keagamaan, olah raga, dan arisan) terhadap pendapatan (dengan proksi pengeluaran perkapita) rumah tangga di perdesaan Indonesia. Hasil penelitian menemukan ada hubungan kausal dua arah antara pengeluaran perkapita dan akses pada kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan adanya masalah endogenitas, sehingga artikel ini menggunakan pendekatan probit kuadrat terkecildua tahap (2SPLS) yang dapat mengontrol endogenitas. Dengan menggunakan data hasil survei Badan Pusat Statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan secara positif memengaruhi pengeluaran perkapita, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita dan lama sekolah kepala rumah tangga secara positif terkait dengan akses terhadap organisasi kemasyarakatan. Dari temuan ini, strategi pemerintah untuk untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga di perdesaan dapat bersifat kelompok dengan mendorong jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan akan mengurangi kemiskinan lebih cepat di perdesaan.

Penelitian bertujuan menganalisis produktivitas dalam perikanan budidaya air tawar di Jawa Barat telah dilakukan pada bulan Juni 2012 sampai Januari 2013. Data yang digunakan berupa data primer diambil dari 273 responden pembudidaya di Kabupaten Bandung, Cianjur, Subang dan Indramayu secara purposive. Dalam penelitian ini, digunakan Interspatial Total Factor Productivity (TFP) yang merupakan variant dari Tornquist Index untuk menjelaskan perbedaan produktivitas interspasial sistem budidaya perikanan air tawar di Jawa Barat. Indeks TFP kemudian diregresikan terhadap luas lahan budidaya, kualitas benih, kualitas pakan dan dummy sistem budidaya untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat TFP. Berdasarkan data sekunder nilai tengah index interspatial TFP dalam sistem budidaya kolam 0.636 sampai 2.965, dalam sistem budidaya mina sawah 0.310 sampai 3.050, dan dalam KJA mulai dari 0.908 sampai 1.737 Nilai TFP dari data primer mulai dari 0.697 sampai 2.133. Hasil regresi memperlihatkan variabel kualitas benih dan kualitas pakan memainkan peran paling dominan terhadap peningkatan nilai TFP. Perubahan TFP berimplikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, dan Tenaga Kerja Perikanan Jawa Barat. Kata kunci: Total Factor Productivity, budidaya perikanan air tawar, ekonomi wilayah

Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 33/2004 memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dana transfer pusat tersebut digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah. Dana transfer yang diberikan pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang difungsikan sebagai stimulus fiskal bagi daerah. Dana transfer pusat diharapkan akan memberikan peningkatan pembangunan bagi daerah. Namun dana transfer pusat tersebut belum memberikan penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah. Dana transfer pusat ini setidaknya dapat menutupi kebutuhan daerah. Ketimpangan pendapatan setiap daerah akan terjadi tetapi pemerintah akan memikirkan bagaimana ketimpangan pendapatan daerah dapat diturunkan. DAU merupakan salah satu hibah dari pemerintah pusat untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Adanya aturan hold-harmless menjadikan pemberian DAU minimum sama dengan tahun lalu yang mengakibatkan fungsi DAU tidak berjalan. Fungsi DAU yaitu daerah yang kapasitas fiskal rendah akan diberikan DAU relatif besar. Dengan diberlakukan hold harmless membuat fungsi DAU tidak terjadi. Aturan hold harmless sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 2009. Dalam penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui instrumen fiskal seperti DAU dan DAK. Periode penelitian tahun 2001-2010 menggunakan regresi panel data. Hasil yang estimasi yang didapat yaitu DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan hold harmless dan jumlah penduduk mempengaruhi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain melihat hasil estimasi dari persamaan ketimpangan pendapatan, penelitian ini akan melihat perkembangan ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia dengan menggunakan indeks Williamson. Hasil yang didapat ketimpangan pada daerah miskin lebih merata dibandingkan daerah kaya. Penentuan daerah kaya dan daerah miskin menggunakan median PDRB perkapita.