Search

Kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sejak lama menjadi perdebatan yang tak kunjung henti. Beberapa pakar, ekonomi klasik misalnya cenderung lebih memihak kepada dominasi peran Pemerintah Pusat (Nasional) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Mereka percaya, bahwa economies of scale akan lebih berpeluang tercapai jika perekonomian dikendalikan oleh pemerintah nasional dengan skala yang lebih besar. Sementara itu, perkembangan akhir-akhir ini menunjukan munculnya pemihakan baru terhadap peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerahnya. Dalam konteks ini, kelompok pertama lebih menekankan kepada aspek efisiensi, sementara kelompok kedua lebih menekankan aspek distribusi (pemerataan) selain aspek efisiensi. Tumbuhnya pemikiran kedua ini, ditandai dengan perkembangan yang meyakinkan dalam konsepsi ekonomi regional, serta berkembangnya pemikiran baru mengenai integrasi kebijakan ekonomi dengan politik dan pemerintahan, dalam mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan, kemandirian, serta partisipasi pembangunan. Dengan demikian, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah tidak lagi hanya menjadi konsepsi politik dan pemerintahan tetapi juga kajian ekonomi.

Sektor Pariwisata khususnya wisata bahari, diharapkan bisa menjadi salah satu pengganti Sektor Pertambangan sebagai sector unggulan dan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Belitung.Sementara itu, potensi wisata bahari yang besar belum dikelola secara optimal. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap wisata bahari di Kabupaten Belitung, sebagai bahan masukan untuk merumuskan strategi pengembangan ke depan. Dengan menggunakan analisis SWOT, dihasilkan beberapa strategi dengan prioritas strategi diversifikasi. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung harus melakukan beberapa hal antara lain meningkatkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun atau meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bahari; mengembangkan kompetensi kepariwisataan bagi masyarakat yang bergerak dalam Sektor Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; serta meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.

Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) (Kasus Pt. Pindad) Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan bisa berbeda-beda tergantung kepada motivasinya. Ada yang hanya memahami CSR sebagai corporate giving/charity dan bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat, ada juga yang sudah memahami CSR sebagai pengembangan masyarakat (community development) yang sudah memikirkan aspek keberkelanjutan. Untuk melihat implementasi CSR pada BUMN di Indonesia, dilakukan studi terhadap Implementasi CSR pada PT. PINDAD, yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi CSR pada PT. PINDAD, keberlanjutannya, dan peranannya terhadap pembangunan di Kota Bandung. Dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penetapan dan pengukuran indikator keberhasilan program CSR merupakan faktor paling dominan dalam menentukan keberhasilan Program CSR pada PT. PINDAD. Selain itu, faktor instalasi sistem terutama yang berkaitan dengan jumlah dan kualitas SDM pada Biro PKBL menjadi faktor lain yang juga dominan. Ditemukan pula, bahwa tanggung jawab PT.PINDAD dalam implementasi CSR saat ini cenderung masih berada pada level legal responsibility.Untuk itu disarankan, implementasi program CSR pada PT. PINDAD ke depan, seyogyanya lebih diarahkan kepada pembangunan masyarakat (community development).

Dampak krisis ekonomi yang dialmai Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, cukup berpengaruh pada perekonoman daerah Jawa Barat. Ini terlihat dari fluktuatifnya pertumbuhan sektor-sektor. Namun ditingkat Kabupaten/kota beberapa sektor menunjukan prospek pertumbuhan yang cukup baik sebagai sektor unggulan. Penentuan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan didasarkan pada kontribusinya pada PDRB,banyaknya tenaga kerja yang terserap dan jumlah kredit yang dialokasikan.

This article explain about the result of the research on impact of the expansion of region, a case study in Kabupaten Tasikmalaya. The impacts studied are the ones over the development of social life and regions infrastuctures. This study finds out that the expansion of region maintains and even broadens the developments gaps between urban and rural areas. The gaps occur in many sectors such as income, education, health, and public facilities. This study suggests that a feasibility study must be done prior to expansion of region so that no significant gaps occur between the old and new regional.

Local government has responded the local autonomy policy, lauched by Central Government in 1999, with efforts for rissing original income. This effort can use negative impacts in both local economic activities and social welfares, due to incomplete prior anlysis of exixting condition and potency. This paper offers some alterbative strtaegies for original income optimalization. As an illustration, this paper use a case in the district of Cimahi in which the author found an acurate strategy for its original income optimalization such as data consilidation strategy and intensification startegy.

Seringkali pertumbuhan ekonomi dengan’keadilan’dijadikan 2 dimensi yang secara teoritis dikontradisikan. Tatkla diinginkan suatu pertumbuhan yang optimal kebijakan pemerintah yang antara lain diwujudkan dalam kebijakan alokasi anggaran seolah-olah harus mengorbankan dimensi ‘keadilan’ dan sebaliknya jika dimensi keadilan ingin dikedepankan, maka pertumbuhan harus dikorbankan. Berbagai pendekatan dalam ekonomi regional dan ekonomi publik seolah-olah mengatakan bahwa kondisi pareto optimal dan interpersonal equity sulit dicapai karena berbagai constrait yang ada.

Inefisiensi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan kenyataan lain dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan di Indonesia. Banyak sekali yang semestinya tidak ada tetapi dibentuk juga, sebenarnya tidak melahirkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih baik. Hasil kajian yang dilakukan menunjukan bahwa walaupun persepsi pejabat daerah menunjukan adanya suatu kesepakatan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penataan kelembagaan, tidak dilakukan oleh semua daerah, sehingga implikasi lingkup beban dan volume kerja yang dimiliki oleh kelembagaan yang identik dalam nomenklaturnya, tidak serta merta mempunyai bobot dan volume kerja yang berbeda. Demikian juga, terdapat nonmenklatur kelembagaan yang berbeda, nmaun bobot dan volume karyawan relatif sama. Dilihat dari dimensi ini, penataan kelembagaan daerah belum dilakukan secara efisien, efektif dan berkeadilan.

Secara yuridis, laba BUMD merupakan komponen penerimaan daerah. Namun dalam kenyataan, BUMD yang ada bukanya mampu memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah, malah justru merugi dan menyedot subsidi APBD. Permasalahan mendasar yang menyebabkan hal tersebut adalah keberadaan BUMD yang bersifat dilematis,disamping mempunyai misi ekonomi juga misi politis pemerintah daerah, sehingga terjadi perbedaan visi antara pemerintah sebagai pemilik (principle) dan manajemen sebagai pelaksana (agent). Keberadaan ini menyebabkan munculnya permasalahan turunan dalam hal SDM , modal, produk serta permasalahan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan restrukturisasi dan privatisasi. Dalam hal ini analisis pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan serta kemauan dan dukungan politis kelayanan politis serta kepercayaan politis harus menjadi pertimbangan dalam melakukan kebijakan ini.

Digulirkannya UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan wujud kongkrit upaya pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan daerah. Dalam kaitan ini, maka reformasi penerimaan harus ditujukan untuk mobilisasi sumber daya yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan administratif keuangan daerah menuju “kemadirian” daerah. Dalam kaitan ni upaya yang harus dilakukan agar reformasi penerimaan berhasil, maka perlu rangsangan kepda subjek penerimaan dan aparat pengelolaan penerimaan tersebut.

Ilmu ekonomi konvensional tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi secara tuntas. Puncak krisis ekonomi di Indonesia dengan indikator turunnya laju hingga hampir 15% anjloknya nilai rupiah hingga hampir Rp 20,000,00 per $ USA. Inflasi yang mencapai 84 % dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa, yang kesemuanya berlangsung dari tahun 1997 ke 1998, merupakan dampak akumulatif dari kondisi politik, hukum, budaya, ekonomi dan dimensi lainnya yang tidak kondusif. Kajian deskriptif ini membuktikan secara kualitatif kondisi perekonomian Indonesia sejak krisis pertengahan 1997 yang lau, paling tidak dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, perdagangan luar negetri, arus modal, dan indikator lainnya. Pada bagian akhir, disampaikan koreksi fundamental terhadap prinsip-prinsip ekonomi konvensional.

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 berimplikasi kepada perubahan kewenangan yang dimiliki daerah. Selanjutnya, perubahan kewenangan telah direspon oleh daerah dengan melakukan berbagai penataan kelembagaannya. Dalam hal ini, penataan kelembagaan daerah belum didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasional yang berorientasi kepada efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Belum diperhatikannya aspek efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam penataan kelembagaan daerah antara lain disebabkan oleh belum adanya formulasi buku yang dapat digunakan, serta pertimbangan-pertimbangan subjektivitas di kalangan pejabat daerah masih terlalu kental. Dalam konteks inilah model kuantitatif penataan kelembagaan diperlukan.

Abstract: Contemporary popular novels generally bring about a global discourse. This is the impact of the authors' contact with the global world. Andrea Hirata and Ahmad Fuadi are authors who are closely related to the global world affecting their works. However, local cultural values are also contained in the novels. Thus, there is a wedge between local and global values within the text. This paper is intended to examine how the local values are represented by the text of a global popular novel. This study uses two popular novel texts as the object of study, namely Sang Pemimpi by Andrea Hirata and Negeri 5 Menara by Ahmad Fuadi. The questions that guide this paper are a) how aspects of locality are represented in popular novels, b) what forms of locality aspects are contained in popular novels. In this paper, an analytical descriptive method using the perspective of cultural studies is used. The results show that the aspects of locality are featured in popular novels through background stories, figures, and habits demonstrated by the main characters. These intrinsic elements show the values of locality that are related to mutual cooperation and wander traditions. Abstrak: Novel-novel populer kontemporer pada umumnya banyak memunculkan wacana global. Hal ini merupakan imbas dari persentuhan para pengarang dengan dunia global. Andrea Hirata dan Ahmad Fuadi adalah pengarang-pengarang yang memiliki keterkaitan erat dengan dunia global sehingga berdampak pada karya-karya mereka. Namun demikian, nilai-nilai budaya lokal juga termuat di dalam novel-novel tersebut. Sehingga, terjadi irisan antara nilai-nilai lokal dan global di dalam teks tersebut. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai lokal tersebut direpresentasikan teks novel popoler yang berwacana global. Kajian ini menggunakan dua teks novel populer sebagai objek kajian, yaitu Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. Pertanyaan yang menuntun tulisan ini adalah a) bagaimana aspek lokalitas direpresentasikan di dalam novel populer, b) apa bentuk aspek lokalitas yang ada di dalam novel populer. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan perspektif kajian budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek lokalitas ditampilkan dalam novel populer melalui latar cerita, tokoh-tokoh, dan kebiasaan yang ditunjukkan oleh tokoh utama. Unsur-unsur intrinsik tersebut menunjukkan nilai-nilai lokalitas yang berkaitan dengan tradisi gotong royong dan merantau.

The establishment of new regional government is intended to improve the peoples welfare in that region. However, it should be noted that this establishment should cosider the gap between the urban and rural areas. It is believed that the establishment will widen the gap since the mobilization of all regional potentials to improve welfare is hindered by this regional differences. The effort to increase the economic growth of the regions can be carried out by optimizing the core potentials, and inviting investor to increase the regional revenues.

Stakeholder collaboration has an important role in the sustainability of Micro and Small Enterprises (MSEs) businesses. Nature conservation and community welfare underlie geoproduct management in the Pongkor National Geopark Area. Collaborative communication in development communication requires the involvement of stakeholders in the development process from planning, implementation to monitoring and evaluation to realize MSEs business sustainability. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of stakeholder communication in realizing MSE business sustainability in Pongkor National Geopark. The research was conducted in August-September 2022 in Bogor Regency. The results showed that collaborative communication between stakeholders was not optimal in MSEs business development programs. Such as the low participation of MSE actors in human resource quality improvement programs, the lack of collaboration between stakeholders through interactive media channels and the suboptimal utilization of government and business program facilitation in improving competitive products. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The enactment of Law No. 33 and 34 (2004) may only achieve decentralizations purposes if accompanied by suitable preparation from local government agencies. In this case, financial independency can be fortified by optimizing potential resources, particularly self-local revenues (pendapatan asli daerah) such as local taxes and levies. Effort to improve financial capacity, however, should also deeply consider its impacts on investment and peoples purchasing power. This paper tries to elaborate the strategy of Barjarmasin City Government in strengthening its financial capacity.

The existence and expansion of informal sector in a city with rapid economic growth is just a natural thing. From many sources and experiences, informal sector shows significant and increasing role in underpinning socio-economic life of a society. Moreover, in many cases, it can be functioned as safety net system during deteriorating economic stability. Unfortunately, governments attention to make its competitiveness better seems to be doubtfully planned and managed. Instead of providing sound policy, informal sector is often seen as one of the main causes in producing city problems such as waste disposal, traffic congestion, city stoutness, etc. This paper serves the general profile of informal sector in Samarinda City, and possible recommendation to be implemented in the near future in order to create a new city with more vivid, humanizing, and friendly approach. Keywords: Sektor Informal, Kota Samarinda.

The autocratic regime under Suharto administration (1966-1998) is widely believed to be the main source of regional disparity incidence. In line with the blowing of wind of change i.e. total reform, decentralization framework is becoming very well-liked option in promoting democracy as well as empowering local government. Nevertheless, decentralization is not cure for all illnesses. Many experts warn that only when carefully planned, effectively implemented, and appropriately managed, can decentralization lead to significant improvement in the welfare of people at the local level. On the contrary, badly planned decentralization can worsen regional inequalities. Based on such consideration, this paper supports the idea of regular evaluation on the implementation of regional autonomy policy. Strategic sectors of development are being examined in this paper, showing the real performance level of local authorities in executing autonomous tasks and power. There are two LGUs (local government unit) to be assessed in this paper, i.e. Kota Baru District in South Kalimantan and Penajam Paser Utara District in East Kalimantan. This paper proposes to apply similar evaluation for all district/city government in Indonesia. Keywords: evaluasi kinerja, otonomi daerah, Kota Baru, Penajam Paser Utara.