This article aims to explain the wisdom of the government towards the burial of Chinese ethnicity and the impact of unstable funeral fees. The results of this study were in 1989. The local government of Padang City had provided a burial place for the Chinese in Bungus Teluk Kabung. There were two locations provided by the local government of Padang City, the first was not paying and the second had to pay, but the implementation was not paid is not in accordance with the tradition of Chinese ethnic funerals. Finally, the Chinese chose a place where the location was in accordance with their funeral traditions even though they had to pay. Initially, the paid Chinese cemetery complex was initially paid at a standard price, but after the Local Regulation Number 11 of 2011 was enacted in 2012, the Chinese have difficulty obtaining burial grounds because of the expensive price of the standard 1 x 2 tomb The meter is only Rp125 thousand for one grave, plus the burial fee of Rp375 thousand. This means that for one time the burial rate is only Rp500 thousand. For Chinese people tend to spend land reaching 4 x 6 meters or more than 22 square meters. The excess land rates are Rp250 thousand per meter. Therefore, Chinese ethnic funeral levies can reach Rp5 to Rp6 million / two years. As a result, there are changes in the traditions of the Chinese ethnic, where those who initially tend to bury their families so that they choose cremation, because this cremation is considered to reduce costs., {"references":["Anggraini, D. (2013). Tinjauan Atas Efektifitas Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Universitas Negeri Padang.","Arvita, B. (2015). Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Parkir Kota Padang. Universitas Negeri Padang.","Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. (1995). Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Padang.","Bintaro, R. (1989). Interaksi Desa-Kota dan Masalahnya. Jakarta: Ghalia Indonesia.","Colombijn, F. (2006). Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota. (M. Zed, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Ombak.","Erniwati, E. (2007). Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat. Yogyakarta: Penerbit Ombak.","Erniwati, E. (2016). 140 Tahun Heng Beng Tong: Sejarah Perkumpulan Tionghoa 1876-2016. Depok: Komunitas Bambu.","Erniwati, E., Naldi, H., & Najmi, N. (2017). Etnis Tionghoa Padang: Identitas dalam Dinamika Lokal dan Perubahan Politik (Kolonial hingga Reformasi). Padang.","Gustina, F. (2013). Pegelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang. Universitas Negeri Padang.","Imelda, A. (2014). Sejarah Pemakaman Tionghoa dari Gunung Padang ke Bungus Teluk Kabung (1987-2012). Universitas Negeri Padang.","Indrawati, N. (2015, October). Warga Tionghoa Keluhkan Tingginya Pajak Pemakaman di Bungus. Padangmedia.Com.","Kosasi, S. (2017). Wawancara. Padang.","Noerman, A. M. (2015, November). Biaya Pemakaman Etnis Tionghoa di Padang Mahal, Warga Lebih Memilih Membakar Jenazah Kerabatnya. GoSumbar.Com.","Oktaviani, S. (2013). Analisis Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang. Universitas Negeri Padang.","Padang Ekspres. (2015, November). Retribusi Makam Akan Diturunkan Evaluasi Setelah Kunjungan Pansus III DPRD Padang. Padang Ekspres.","Pemerintah Daerah Kota Padang. Retribusi Jasa Umum, Pub. L. No. 11 (2011). Indonesia: Peraturan Daerah.","Pemerintah Daerah Kota Padang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pub. L. No. 1 (2016). Indonesia: Peraturan Daerah.","Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pub. L. No. 9 (1987). Indonesia.","Singgalang. (2015, November). Pansus DPRD Padang Tinjau Pemakaman Tionghoa. Singgalang.","Sugianto. (2007). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: Cikal Sakti.","Suhandinata, J. (2009). WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.","Syafrizal. (2017a). Wawancara I. Padang.","Syafrizal. (2017b). Wawancara II. Padang.","Usman, A. R. (2009). Etnis Tionghoa Perantauan Di Aceh. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.","Zed, M., & Amri, E. (1994). Sejarah Sosial dan Ekonomi. Padang: Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Padang."]}