Search

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail tentang lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Penelitian ini bermaksud mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen dan sesudah amandemen, selain itu juga mengkaji dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan bahan atau data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berasal dari data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga negara pembentuk undang-undang adalah lembaga negara yang ikut andil dalam proses pembentukan undang-undang. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah MPR dan DPR. Dan setelah adanya amandemen UndangUndang Dasar 1945, kewenangan membentuk Undang-Undang berubah yaitu terdiri dari DPR, Presiden dan DPD. Akan tetapi kekuasaan untuk membentuk undangundang, berada ditangan DPR, sedangkan DPD kekuasaan legislasinya masih sangat terbatas dan hanya memiliki kewenangan untuk ikut membahas Rancangan UndangUndang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan pemekaran dan Pengolahan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Ekonomi lainya, dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Komplikasi hipertensi pada organ tubuh menyebabkan angka kematian yang tinggi. Hipertensi membutuhkan terapi obat jangka panjang sehingga pasien harus patuh menjalani pengobatan. Salah satu jenis kepatuhan dalam pengobatan hipertensi adalah kepatuhan pengambilan ulang obat dari fasilitas pelayanan kesehatan sehingga pasien senantiasa memiliki ketersediaan obat untuk diminum. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kepatuhan pengambilan ulang obat anti hipertensi pasien hipertensi rujuk balik di Apotek Appo Farma Banjarmasin. Penelitian menggunakan desain observasional. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif. Data dikumpulkan dari resep pasien rujuk balik di Apotek Appo Farma Banjarmasin pada periode bulan Mei-Juni 2022. Sebanyak 123 sampel digunakan pada penelitian ini. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Data kepatuhan pengambilan obat ulang dianalisis dengan metode Medication Possession Ratio (MPR). Parameter hasil perhitungan MPR dibagi menjadi kategori patuh apabila ? 80% dan tidak patuh apabila kurang dari 80%. Data hasil penelitian ditampilkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengukuran kepatuhan pengambilan obat ulang dengan periode 3 bulan dan 6 bulan sama-sama didominasi oleh sampel dengan kategori patuh mengambil obat ulang dengan jumlah 103 sampel (83,74%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel pasien hipertensi pada penelitian ini belum semuanya patuh dalam mengambil ulang obat anti hipertensinya.

Wacana reformulasi GBHN dan pengembalian kewenangan MPR untuk membuat ketetapan, kembali menguat pasca-Kongres V PDI-P (2019). Kongres tersebut menghasilkan 23 rekomendasi yang berisi sikap dan kebijakan partai serta usulan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Kajian ini bertujuan memetakan proses politik wacana reformulasi GBHN dan Posisi MPR pasca-amandemen UUD 1945. Hasil kajian ini menemukan fakta sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan menetapkan haluan negara, PDI-P kurang piawai mengelola situasi politik. PDI-P yang memperjuangkan agenda terbatas dalam amandemen, harus menenggang agenda lain. Saat ini kuasa ada di pimpinan PDI-P dan presiden, selain itu juga bergantung pada respon pemilik saham besar lain atas republik ini, yakni para ketua umum partai yang punya wakil di DPR/MPR.

The 1945 Constitution as the constitution of the Indonesian state which adopts a distribution of power system accompanied by a mechanism of checks and balances between state institutions based on popular sovereignty. In this case, as the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court which have the authority related to the 1945 Constitution directly. Then it contains the research distinction that is the actual inherence of the authority of the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court institutions as the guardians of the constitution through a technical review of checks and balances. Therefore, to scientifically strengthen this legal research, a juridical-normative, philosophical and conceptual-critical approach is used. On that basis, it is considered that between the People's Consultative Assembly and the Constitutional Court have actual significance of the checks and balances mechanism on their institutional authority as the guardian of the constitution. Therefore, it has implications for strengthening the institutional authority of the said state institution and realizing the order of legal civilization and democracy in the 1945 Constitution as the state constitution which is the central point of the administration of the Indonesian state as a democratic law state.

Abstract This article aims to assert that some regulatory mechanisms, such as the appointment of members of and the voting for decision in both Indonesia Peoples Deliberative Assembly (MPR) and village flows in a formalizing pattern from the top governmental body of the central, to the regional, and to the ends at the boom level, the village. This also applies the procedural aspects of the democratic system where the organizational body is made as formal, uniform, and permanent in structure (despite the periods). This somehow seems contradictory with the noon of deliberative democracy (demorasi permusyawaratan) once upheld by the founding fathers of Indonesia. However, the vague understanding surrounding the noon of deliberative democracy necessitates a closer study for a more comprehensive overview, which should also be conducted for beer comprehension on the concept of democracy adopted by the MPR. This article serves only as a preliminary study to prelude a more in-depth study. The derivation of legal policy in this article has the purpose of identifying the political direction towards which the village democracy was taken. This article highlights a paradigmatic shift in the legal policy change of the democratic pattern from the village to the MPR, then later from the MPR to the village. Abstrak Pada tulisan ini hendak dikemukakan pengaturan, misalnya mengenai pengambilan keanggotaan dan putusan, serta kelembagaan desa, menamakan pola imitasi dari kelembagaan di pusat, daerah, maupun desa begitu pula mengenai tata cara kehiduan berdemokrasi dari kelembagaan demokrasi, badan representasinya dibuat secara formal, seragam, dan permanen walaupun terdapat periodisasi. Hal ini tampak kontradif dengan konsep demorasi permusyawaratan yang diusung oleh para founding fathers ketika Indonesia berdiri. Namun demikian, pemahaman mengenai demokrasi permusyawaratan itu sendiri masih harus digali agar lebih tergambar secara komrehensif begitu pula mengenai konsep berdemokrasi dalam kelembagaan. Tulisan ini merupakan kajian awal sebagai pengantar untuk kajian yang lebih mendalam. Alasan hal ini ditarik sebagai sebuah politik hukum adalah untuk melihat apabila terdapat desain arah kebijakan terhadap entitas desa untuk dapat melaksanakan kehiduan demokrasi. Tulisan ini menunjukkan perubahan politik hukum pola berdemokrasi dari pemerintahan desa ke MPR menjadi dari MPR ke pemerintahan desa.