Search

The adoption of Muslim children is one of the familial issues in Indonesia. At the law level, the Indonesian law authorizes two judicial institutions, namely Islamic and public courts, to handle the case. Here, conflicts of jurisdiction occur obviously and, as a consequence, the parties have the choice to decide which court to request based on their wishes. This article answers the question of why and what the consequences of conflicts of jurisdiction are in the case of the adoption of Muslim children? The study found that two judicial institutions both accepted and examined cases of the adoption of Muslim children. However, there is a difference in the legal consequences. If the adopted child is to be treated as a biological child and can inherit, the application is filed to a public court. On the contrary, if the child is to be maintained, it is an Islamic court that judges. In the case of family lineage (nasab), both the courts do not break the ties of the adopted child with his/her biological parents, including the right of guardianship.

This article addresses how the legalisation of unregistered marriages works in Indonesian day-to-day practices. It understands people’s strategies to legalise their unregistered marriage and examines the state activities of granting legalisation. It seeks to answer in what ways the legal validity of a marriage is important to Muslim citizens. The data in this paper results from the observation of marriage registration documents in a marriage registration office and the examination of legal reasoning used by Islamic judges in marriage legalisation (isbat nikah) cases. This essay emphasizes that state recognition of a marriage cannot entirely substitute community-based legal norms. It also shows the importance of administrative transgression and judicial discretion played by street-level bureaucrats. By so doing, they have grounds to accord legalisation. They apply a lenient approach towards marriage rules that is key to providing state recognition of unregistered marriages. [Abstrak: Tulisan ini membahas bagaimana legalisasi perkawinan tidak tercatat diterapkan dalam praktik sehari-hari di Indonesia. Tulisan ini memahami strategi masyarakat dalam melegalisasi ‘perkawinan tanpa pencatatan’ dan menganalisis alasan negara dalam memberikan legalisasi. Ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana status sah dalam perkawinan penting bagi warga negara Muslim? Data dalam tulisan ini dihasilkan dari pengamatan dokumen pencatatan nikah di kantor pencatatan nikah dan pemeriksaan atas penalaran hukum dalam kasus pengesahan perkawinan (isbat nikah). Tulisan ini menekankan bahwa pengakuan negara atas perkawinan tanpa pencatatan tidak dapat menggantikan norma yang berlaku di masyarakat. Praktik di lapangan menunjukkan pentingnya pelanggaran administratif dan diskresi yudisial yang dimainkan oleh para birokrat tingkat jalanan. Dengan cara demikian, mereka memiliki alasan untuk memberikan legalisasi. Mereka menerapkan pendekatan yang lunak terhadap aturan perkawinan yang merupakan kunci untuk dapat memberikan pengakuan negara atas perkawinan tanpa pencatatan.]

Ruang kelas menjadi sarana dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada berbagai jenis pembelajaran, seperti pembelajaran sekolah formal dan sekolah informal. Kondisi belajar yang kondusif sangat diperlukan untuk proses belajar yang optimal. Pada ruang kelas di BBPVP Bekasi Jurusan Teknik Elektronika gedung Workshop Elektronika, seringkali terjadi interupsi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya kegiatan belajar menjadi tidak kondusif karena interupsi dari instruktur atau siswa pelatihan salah masuk ruang kelas. Karena itu, dibuat alat pengunci pintu otomatis beserta akses masuk berupa sensor RFID, sekaligus tampilan kelas pelatihan beserta waktu real time yang ditampilkan pada Dot Matrix P10 berbasis Arduino. Akses masuk kelas hanya dapat diakses pada jam aktif kegiatan belajar, yaitu pukul 07.00-15.00 WIB, kecuali akses instruktur yang dapat diakses kapanpun. Alat tersebut diterapkan di ruang kelas lab 11 pelatihan BBPVP Bekasi Gedung Workshop Elektronika dan mampu menurunkan interupsi saat kegiatan belajar sedang berlangsung sehingga kegiatan belajar menjadi lebih kondusif.

Kurang dimanfaatkannya limbah aspal di Laboratorium Transportasi menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini limbah aspal tersebut digunakan sebagai bahan penambahan dalam campuran beton yang merupakan salah satu solusi mengatasi masalah limbah aspal. Meneliti lebih mendetail terkait manfaat limbah aspal untuk meningkatkan kuat lentur beton. Prosentase campuran limbah aspal sebesar 10%, 12%, dan 15% dilihat dari kuat lentur. Metode Eskperimen memakai benda uji berupa balok beton berukuran 60cm x 15cm x 15cm yang ditekan pada umur yang telah di tentukan.. Setiap jenis sampel terdiri 3 benda uji dengan berat campuran yang berbeda., sehingga keseluruhan benda uji berjumlah 12 buah. Hasil pengujian kuat lentur diperoleh Beton normal pada pada hasil pengujian kuat lentur nilainya 12 Mpa, Pada berat limbah aspal 10% nilai kuat lentur didapatkan 13,30 Mpa. Berat limbah aspal 12% nilai kuat lentur senilai 7,60 Mpa. Dan Berat limbah aspal 15% nilai kuat lentur = 5,00 Mpa

Kurangnya pemanfaatan limbah hasil lubang baut pada baja jarang dimanfaatkan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini serbuk limbah tersebut digunakan sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton sebagai usaha pemecahan masalah limbah tersebut, dengan cara meneliti seberapa jauh pemanfaatan limbah berupa serbuk baja dapat digunakan sebagai bahan tambah dalam campuran beton dengan presentase 0%, 0,00125%, 0,00625% ditinjau dari kuat tekannya. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan benda uji berupa silinder 15cmx30cm yang ditekan pada umur 14 hari dan umur 28 hari. Setiap variasi penambahan berjumlah 3 benda uji dengan perbandingan berat antara semen : agregat halus : agregat kasar adalah 1: 3 : 5, sehingga keseluruhan benda uji berjumlah 18 buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan karakteristik beton pada variasi penambahan 0%, serbuk baja σk = 219,302 kg/cm2, 0.00125% serbuk besi dan baja σk = 183,234 kg/cm2, 0.00625% serbuk besi dan baja σk = 200,35 kg/cm2 .Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar penambahan, maka kuat tekan beton yang dicapai semakin menurun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adanya ketidak rataan permukaan yang ditekan, serta proses pencampuran baha-bahan penyusun beton yang tidak sempurna.

Beton merupakan bagian konstruksi yang sangat penting, konstruksi yang mememiliki kekuatan maksimal dengan berat yang ringan perlu di kembangkan. Tujuan dari kegiatan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan abu arang terhadap berat beton dan kuat tekan beton. Komposisi campuran semen yang akan digantikan dengan abu arang sebesar nol%, lima % dan sepuluh% dengan berat beton dan kuat tekan beton yang diharapkan memiliki mutu fc=20Mpa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen untuk pengambilan sampel data. Terdapat masing – masing 30 (tigapuluh) benda uji di setiap persentase penambahan abu arang. Hasil uji kuat tekan beton dengan rentang usia beton 7 hari, 21 hari dan 28 hari dalam kondisi normal tanpa campuran sebesar 20 Mpa. Kuat tekan beton yang dicampur abu arang sebanyak 5 % sebesar 21 Mpa. Pada beton campuran abu arang 10% sebesar 17 Mpa. Kesimpulan komposisi penambahan agregat abu arang 5% bisa mengurangi berat beton sebesar 3,6% dengan nilai kuat tekan yang memenuhi.

This article deals with the position of penghulu and modin and examines how they struggle for influence in the context of marriage registration. Materials of this article result from my ethnography in a village in East Java in 2017. I did interviews, participant observation and document analysis and applied the “state-in-society” approach to analyse the finding. In this article, I suggest that to maintain their influence, penghulu tend not to present themselves as ulama although their identity as a religious authority is highly important. Instead, penghulu identify themselves as the state agency by materialising their authority to provide state recognition of Muslim marriages into the resource of power. On the other hand, modin play important roles in bridging the relationship between the state and society. Modin find themselves subject to compromise between competing legal orders so that they sometimes need to produce an alternative legal norm to make their intermediary role possible. [Artikel ini mendiskusikan posisi penghulu dan modin serta melihat bagaimana mereka berjuang untuk berebut pengaruh di masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan. Bahan-bahan artikel ini diperoleh dari etnografi yang saya lakukan di sebuah desa di Jawa Timur pada tahun 2017. Saya melakukan wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen serta menggunakan pendekatan “state-in-society” untuk menganalisa temuan lapangan. Saya menyimpulkan bahwa untuk mempertahankan pengaruhnya, penghulu cenderung tidak menampilkan dirinya sebagai ulama meskipun identitas mereka sebagai otoritas agama tetap penting. Sebaliknya, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai agen negara dengan mentransformasi otoritas untuk memberikan pengakuan negara atas perkawinan sebagai sumber kekuasaan. Selain itu, modin memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan negara dan masyarakat. Modin berada dalam situasi kompetisi antar norma hukum sehingga terkadang perlu untuk membuat norma hukum alternatif untuk mempertahankan posisi mereka.

Artikel ini mengkaji tentang perkembangan historis ta’lik-talak, perjanjian perceraian bersyarat. Perjanjian ini biasanya dibacakan suami di akhir upacara perkawinan. Melalui perjanjian ini, perempuan secara legal memiliki hak untuk mendapatkan cerai dari suaminya. Secara spesifik, artikel ini membahas proses pembentukan dan transformasi ta’lik-talak menjadi tradisi janji dalem pada era kerajaan Islam Jawa. Selain itu, ia juga menganalisis faktor-faktor sosial-politik yang melingkupi pelembagaan janji dalem dalam kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Melalui penelusuran dokumen dan telaah literatur, artikel ini menemukan bahwa meskipun bersumber dari aturan fiqh klasik, pengaruh sosial politik dalam penerapan ta’lik-talak tidak dapat dilepaskan. Abstract This article deals with the historical development of ta’lik-talak, an agreement of (conditional) divorce. This agreement is usually recited by a husband after the completion of a marriage ceremony. By this agreement, women have legal authority to obtain a divorce from the husband. This article specifically explores the process of of the formation of the ta’lik-talak and how it was transformed into janji dalem (royal vow) in the age of Islamic kingship in Java. In addition, it also addresses the multiplicity of factors that shaped the institutionalization of janji dalem in the Dutch colonial regulations. Based on documentary analysis, this article finds that despite deriving from fiqh, the practice is not free from from socio-political influences.

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.

This paper addresses the bylaw on prostitution issued by the Bantul authority in May 2007. It specifically examines the relation between the involvement of religious symbolism, the call for public participation and political interests in the legislation process. The paper argues that, on the one hand, the law relates prostitution to issues of immorality, social illness, and the degradation of women due to economic discrimination or sexual exploitation. The subject of prostitution has been extended, covering not only sex workers and pimps, but everyone committing indecent acts, such as showing a ‘sexy’ performance. On the other hand, this regulation is considered to be ambiguous in determining the standard of public morality and, therefore, puts women in a marginalised position. That the implementation of this law contributes to institutionalising the criminalisation against women is another fact which is believed to diminish the meaning of democracy. The government is blamed as taking too much care with procedural democracy but giving less attention to education and employment opportunities.[Artikel merupakan hasil studi peraturan daerah tentang larangan pelacuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada Mei 2007. Studi ini menguji keterkaitan antara simbol-simbol keagamaan, partisipasi publik, dan kepentingan politik yang muncul dan menyertai proses legislasi. Penulis berpendapat bahwa pada satu sisi, dalam peraturan tersebut, pelacuran dikaitkan dengan perusakan terhadap nilai agama dan sosial serta penurunan martabat perempuan, terlepas akibat diskriminasi ekonomi atau eksploitasi seksual. Subjek pelacuran ternyata juga diperluas, tidak hanya pekerja seks dan mucikari, tetapi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul, seperti berpenampilan seksi. Pada sisi yang lain, ukuran moralitas publik dalam peraturan ini dianggap kurang jelas dan menempatkan perempuan pada posisi yang terpinggirkan. Bahwa penerapan peraturan berimplikasi pada kriminalisasi terhadap perempuan merupakan bukti lain yang dinilai bertentangan dengan substansi demokrasi. Pemerintah dinilai terlalu perhatian pada demokrasi prosedural, tetapi mengabaikan masalah pendidikan dan kesempatan kerja.]

This study aims to determine the reliability of applying a thermal management system in conjunction with Internet of Things in solar electric cars. In conventional electric cars or those whose driving energy source comes from gasoline fuel; the applied thermal management system is mainly used as a coolant for the internal combustion engine. However, for electric cars the thermal management system may be used for the main components such as controllers that convert solar module energy into electricity and batteries. Results from tests utilizing six DC fans for air cooling of the thermal management system yield two variations of battery charging conditions from the solar modules, namely variations of 25 and 400 turns of the trimmer constant current step-up charger. Test results from the proposed thermal management system show that the highest step-up charger temperature is 35.75 °C with voltage of 57.64 V for the variation of 25 laps. The test results on the battery voltage and temperature show that the highest battery temperature reaches 31.75 °C with voltage of 57.3 V at the variation of 25 rounds.

The Air Conditioning (AC) system is an important requirement for vehicle passengers to get thermal comfort. However, the AC system draws power from the engine to drive the compressor. Meanwhile, vehicles driven by Liquefied Petroleum Gas (LPG) provide decent cooling potential to assist the main air conditioning system. Therefore, this study aims to examine the effect of cooling on LPG-fueled vehicles by utilizing LPG flow to be used as a secondary refrigerant. The research was carried out on a 1495 cc engine with a special evaporator which was tested at variations of blower speed 1, 2, and 3. The tests were carried out at engine speeds of 1000, 2000, and 3000 rpm. The results showed the lowest cooling effect at blower speed level 1 with engine speed of 1000 rpm and the highest at blower speed level 3 with engine speed of 3000 rpm. The greatest cooling effect is obtained at 373 Watts at 3000 rpm engine speed and level 3 blower speed.

Although the technology of fuel injection in motorcycles has reached ports and direct injection, motorcycles with carburetors are still used. In this research, the carburetor was modified by adding a swirling vane. This study is intended to provide an explanation regarding engine performance which includes torque, power, mileage, emissions, and engine oil temperature. The study begins with a review of the shape and flow characteristics of the swirling vane based on the largest flow according to previous studies. Then, a swirling vane is built and tested to ensure its optimal shape. The findings were compared with conventional carburetor-based engines that had not been treated. Experiments were also carried out on gasoline-ethanol to obtain optimal results and use them appropriately for alternative fuel applications. A comparison of data on torque, power, exhaust emissions, temperature, and mileage reveals that vehicles modified with swirling vanes have better performance. Furthermore, based on the results of gasoline-ethanol application tests, this design is only suitable for use up to E25.