Search

Rental agreements are usually made in writing in a standardized form, namely the content, form and closing have been standardized unilaterally by the business actor. This agreement is coercive and causes losses for the lessee and even an imbalance in the position between consumers and producers. This study aims to: (1) determine the contents of the standard clauses in the car rental agreement at Komando Rent a Car whether or not they are in accordance with the principle of good faith (2) to determine the legal consequences of including the standard clause in the car rental agreement at Komando Rent a car. The type of research used in this study is empirical juridical by using data collection techniques through interviews and literature studies. The results of the study show that: (1) the car rental agreement at Komando Rent a Car is not in accordance with the principle of good faith because there is a standard clause in the form of delegation of responsibility for business actors to the detriment of one of the parties, does not reflect a sense of justice and violates the law (2 ) the legal consequence of the inclusion of a standard clause which contains the transfer of responsibility for this business actor is that the agreement is null and void and can be subject to imprisonment and fines. Abstrak Perjanjian sewa biasanya dilakukan secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku yaitu isi, bentuk serta penutupannya telah dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Perjanjian ini bersifat memaksa dan menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa bahkan terdapat ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan produsen. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui isi klausula baku pada perjanjian sewa menyewa mobil di Komando Rent a Car telah sesuai atau tidak dengan asas itikad baik (2) untuk mengetahui akibat hukum dari pencantuman klausula baku pada perjanjian sewa menyewa mobil di Komando Rent a Car. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perjanjian sewa menyewa mobil di Komando Rent a Car tidak sesuai dengan asas itikad baik karena terdapat klausula baku berupa pelimpahan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan salah satu pihaknya, tidak mencerminkan rasa keadilan dan melanggar Undang-Undang (2) akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan dapat dikenai sanksi penjara dan denda.

Abstract The Good faith principle as stated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, has not been maximally implemented in BPR credit agreements, so it is important to review the transformation of good faith principle of the Civil Code in banking provisions, especially BPR in realizing sound credit. The research uses normative juridical legal methods. The results of the study show that the transformation of the principle of good faith stated in the Civil Code has not been explicitly stated in the provisions of banking law in Indonesia. The existence of principle of good faith explicitly only exists in Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code. Meanwhile, in the provisions of the Banking Law the existence of the principle of good faith is only implied by the principle of economic democracy by using the precautionary principle that is applied carefully and in good faith, as well as the principles of trust and confidence in good ability, ability, intention and morals from customers or the community in returning credit. The transformation of the principle of good faith should be clearly stated in the norm structure into the Banking Law and other related banking legal provisions. Abstrak Good faith principle sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, belum diimplementasikan secara maksimal dalam perjanjian kredit BPR, sehingga penting mengkaji transformasi asas itikad baik KUH Perdata dalam ketentuan perbankan khususnya BPR dalam mewujudkan perkreditan yang sehat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi asas itikad baik yang tercantum dalam KUHPerdata belum secara eksplisit ternormakan dalam ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Keberadaan asas Itikad baik secara eksplisit hanya eksis dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata. Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan keberadaan asas itikad baik hanya tersirat dari asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan secara hati-hati dan itikad baik, serta prinsip kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, kesanggupan, itikad serta akhlak yang baik dari nasabah atau masyarakat dalam mengembalikan kredit. Transformasi asas itikad baik sebaiknya dituangkan dalam struktur norma secara tegas ke dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan hukum perbankan terkait lainnya.