Search

Kabupaten Bogor sebagai salah satu hinterland dalam KSN Jabodetabekpunjur, telah mengalami perkembangan wilayah yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Wilayah ini memiliki jumlah komuter yang tinggi dan terhubung dengan sistem transportasi massal yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertumbuhan kawasan permukiman di kawasan transit pada kurun waktu 2000-2020 dan mengidentifikasi perkembangan ketersediaan fasilitas permukiman melalui analisis hierarki desa di kawasan transit pada tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan data berupa peta landuse tahun 2000, 2010, 2015, dan 2020 serta data sekunder dari BPS berupa data Potensi Desa (Podes) tahun 2011, 2014, dan 2019. Penelitian dilakukan dengan metode tumpang susun peta dan analisis skalogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan sekitar stasiun kereta jenis commuter line memiliki laju pertumbuhan permukiman dan kepadatan permukiman yang tinggi pada kurun waktu 2000-2020. Kepadatan dan laju pertumbuhan permukiman tertinggi terjadi di kawasan sekitar Stasiun Citayam, Stasiun Cilebut, dan Stasiun Bojonggede. Sementara itu berdasarkan nilai IPD, kawasan yang memiliki fasilitas permukiman yang baik ditemui di kawasan sekitar Stasiun Cibinong, Stasiun Citayam, Stasiun Bojonggede, Stasiun Cilebut, dan Stasiun Nambo. Secara keseluruhan kawasan transit stasiun commuterline memiliki potensi berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Oleh karena itu rencana dan strategi pembangunan daerah dapat mengarahkan kawasan transit cepat tumbuh menjadi pusat-pusat pelayanan baru.

Penataan ruang di Indonesia sudah diimplemetasikan sejak tahun 2007, namun pengaruhnya terhadap kemiskinan belum banyak dikaji dan diteliti. Sejak perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota banyak ditetapkan ada kecederungan terjadi perlambatan angka penurunan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan menelaah pengaruh lahan kosong terhadap kemiskinan. Statistik yang biasa digunakan untuk menyelidiki adanya keterkaitan secara spasial sebuah variabel penelitian adalah indeks moran, sedangkan pengaruh antar variabel yang menyelidiki sampai pada setiap unit amatan biasa digunakan ekonometrika spasial yakni regresi terboboti spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan kosong dan kemiskinan memiliki autokorelasi spasial yang mengelompok dengan nilai indeks moran masing-masing 0,203 dan 0,331. Kebaikan model dilihat dari R2 sebesar 0,218, yang berarti model ini hanya dapat menjelaskan variasi kemiskinan yang terjadi sebesar 21,8%. Pengaruh antara lahan kosong terhadap kemiskinan bergradasi secara kontinum dari bagian utara kota, pusat dan bagian selatan kota, semakin ke arah selatan pengaruhnya semakin besar. Pengaruh terkecil adalah 0.056, di Kelurahan Kandang Limun sedangkan terbesar adalah 0.342 di Kelurahan Teluk Sepang. Nilai ini menjelaskan apabila luas lahan kosong meningkat 1%, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah antara 0,56% sampai 34,2%. Re-rata koefisien regresinya adalah 0,145 artinya rata-rata pengaruh lahan kosong terhadap kemiskinan mencapai 14,5% per kenaikan 1 % lahan.

Salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan adalah dengan pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi eksisting wilayah yang bersangkutan. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Karakteristik yang berbeda pada setiap wilayah menyebabkan potensi dan permasalahan pada wilayah tersebut juga berbeda sehingga strategi pengembangan wilayah juga berbeda. Koridor barat - timur merupakan salah satu dari sebelas kawasan strategis ekonomi provinsi yang ada di Sumatera Barat. Koridor barat - timur yang melingkupi sembilan kabupaten/kota dan 65 kecamatan mempunyai karakteristik dan tipologi yang beragam, sehingga strategi pengembangan koridor barat - timur juga beragam. Dalam penelitian ini ingin melihat karagaman karakteristik dan tipologi kawasan strategis ekonomi provinsi koridor barat - timur. Metode yang digunakan adalah dengan teknik analisis Principal Component Analysis (PCA). Pengelompokkan karakteristik dan tipologi wilayah berdasarkan pada dimensi potensi ekonomi, struktur wilayah, lingkungan, dan topografi. Dimensi potensi terdiri dari 12 variabel pengamatan ekonomi menghasilkan 4 komponen utama yang dikelompokkan menjadi 1) perdagangan dan jasa wisata, 2) peternakan dan perikanan, 3) pertanian dan perkebunan, 4) wisata. Hasil dimensi potensi ekonomi adalah perdagangan dan jasa wisata 38 kecamatan, peternakan dan perikanan 15 kecamatan, pertanian dan perkebunan 7 kecamatan dan wisata 4 kecamatan. Dimensi struktur wilayah dari 11 variabel pengamatan menghasilkan 2 komponen utama yang dikelompokkan menjadi 1) perkotaan, 2) pedesaan. Hasil dimensi struktur wilayah adalah perkotaan 49 kecamatan, pedesaan 16 kecamatan. Dimensi lingkungan dikelompokkan menjadi 1) kawasan rawan bencana, 2) kawasan tidak rawan bencana. Dimensi topografi dikelompokkan menjadi 1) dataran rendah, 2) dataran tinggi.

The state forest existence is expected to provide maximum benefits for the people's prosperity. This study identified the forest state existence through a land tenure structure in Segah District Berau Regency East Kalimantan Province. It also described a portrait of rural development including the condition of infrastructure and community income/expenditure, and identified the influence of state forest existence on rural development. The methods used to analyze the structure of land tenure by overlaying land cover maps and boundaries of area functions in each village, then classifying villages using a matrix of plots based on the percentage of forest and forest area. Analysis of rural development was carried out using scalogram analysis and oneway ANOVA. Meanwhile, the analysis of the influence of state forest existence on rural development was carried out using descriptive analysis and multiple linear regression. The results of this study showed that the land cover of the forest and land tenure of forest area were dominant. This means that the land tenure structure in the administrative area of Segah District was dominated by state forest. Rural development in terms of infrastructure was found in a condition that was quite even lacking of the needs of the rural population, while average household expenditure is above the national average minimum expenditure limit. The state forest existence was indicated to have a role in influencing the development of rural infrastructure and household expenditure, especially in the activity of entering the forest which can reduce the expenditure of primary household needs.

Bandung Metropolitan Area is the second largest metropolitan area in Indonesia. Bandung Metropolitan Area also represents the type of metropolitan in Asia which has massive urbanization characteristic that caused by increasing economic growth. This research aims to analyze the spatial diversity of the factors influencing urban sprawl in Bandung Metropolitan Area. The data used in this study were secondary data consisting of Landsat satellite imagery and facilities data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) in the year of 2003 and 2014. The methodology used in this study was Geograpically Weighted Regression (GWR) analysis. The results showed that each variables has a different influence on each locations. Population density variable has a positive effect on the percentage of built up area. Whereas the variable of distance to Bandung City, the percentage of paddy field area, the percentage of forest area, and the distance to the toll road has a negative effect on the percentage of built up area. While the effect of the District Development Index variable toward the percentage of built up area varies in each research location.

Sektor industri pengolahan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, dan memiliki struktur keterkaitan yang kuat. Pemerintah Propinsi Jawa Timur memprioritaskan pengembangan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jawa Timur diharapkan akan menjadi pusat industri pengolahan sumber daya alam dan pertanian. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sektor unggulan industri pengolahan untuk dikembangkan di Propinsi Jawa Timur dan mengidentifikasi keterkaitannya dengan sektor pertanian. Data penelitian ini menggunakan Tabel Input Output Propinsi Jawa Timur Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah analisis keterkaitan dengan menggunakan indek daya penyebaran (IDP) dan indek daya kepekaan (IDK) serta kontribusi sektor-sektor industri pengolahan dalam struktur ekonomi wilayah Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan sektor industri makanan dan industri pengolahan tembakau adalah sektor industri unggulan Jawa Timur. Secara relatif permintaan akhir keduanya merangsang pertumbuhan produksi lebih besar dari rata-rata, dan dapat memenuhi permintaan akhir diatas kemampuan rata-rata. Kedua sektor tersebut juga berkontribusi besar dalam pembentukan output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan Jawa Timur mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi dengan sektor pertanian melalui pemanfaatan produk pertanian sebagai bahan baku industri. Total transaksi output sektor pertanian perikanan dan kelautan yang digunakan sektor industri pengolahan adalah Rp 180.01 Triliun, 72.79% diantaranya digunakan sektor industri makanan. Disisi lain kebutuhan industri makanan akan bahan baku impor juga masih tinggi (21.66% dari total kebutuhan bahan baku), untuk itu pemanfaatan sumberdaya lokal sebagai substitusi bahan impor harus ditingkatkan. Pengembangan keterkaitan antar sektor dan pemanfaatan komoditas lokal terus didorong untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor.

Jabodetabek and Greater Bandung Metropolitan areas experiencing the phenomenon of urban expansion which has caused both metropolitan areas to be more connected and become a mega-urban area by a corridor through a conurbation process. Karawang regency is part of the region in the Jakarta-Bandung corridor. The increasing number of population in the region will encourage the addition of number and types of public facilities. The objectives of this study were to analyze the regional development and spatial distribution pattern of the Village Development Index/ Indeks Perkembangan Desa (IPD) in Karawang regency. Regional development was analyzed using scalogram analysis, while spatial distribution pattern of the IPD was analyzed using Global and Local Moran Index. Regional development analysis shows the distribution of the IPD in 2014 has increased from 2003. Analysis of spatial distribution pattern of IPD values from 2003 and 2014 shows the clustered distribution patterns in some sub-districts.

This study aimed at map village typologies based on the status of rural development and resilience for prepare the guidance village funds usage. Status of rural development was built with 13 indicators and status resilience was built with 10 indicators. The study used secondary data from BPS, wich was PODES 2014 in 326 villages at Pandeglang district. The results showed that 5 villages were categorized as advanced villages, 93 villages were categorized as developed villages, 177 villages as undeveloped villages, and 52 were categorized as outlying villages. Based on resilience status, there were 16 villages categorized as low resilience villages, 239 villages as middle resilence villages, and 71 villages categorized as high resilience villages. Based on the status of development and resileince, 4 villages were categorized as typology B (advanced and middle resilience villages), 1 village were typology C (advanced and low resiliece villages), 4 villages were typology D (developed and high resilience villages), 79 villages were typology E (developed and middle resilience villages), 9 villages were typology F (developed and low resilience villages), 35 villages were typology G (undeveloped and high resilience villages), 136 were typology H (undeveloped and middle resilience villages), 6 villages were typology I (undeveloped and low resilience villages), 32 villages were typology J (outlying and high resilience villages), and 20 villages were typology K (outlying and middle resilience villages)

Pidie is one of the districts in Aceh Province that has been suffering from flooding. Frequent disasters, especially flooding associated with various causative factors, need mitigation efforts. An appropriate land use planning by considering the risk aspects especially in flood is an important step. Objectives of this study are to determine the factors influencing the flood hazard, to map the areal distribution vulnerable to flood, to analyze the relations of land use in the flood hazard area, and to analyze the relations between the planned spatial pattern and the flood hazard area. ,Multicriteria analysis was used to determine the factors influencing the flood hazard. Spatial analysis was used in mapping the class of flood hazard, the relations of land use in the flood hazard area, and the relations between the planned spatial pattern and the flood hazard area. The results show that the main factors influencing flood vulnerability are land use/cover (0.408), rainfall (0.266), and slope (0.184). Based on the classification of flood vulnerability, the area can be divided into more vulnerable (37.75 %), less vulnerable (30 %), and mildly vulnerable (22.76 %). The vulnerability classes of the land use/cover are: less vulnerable (99.99 %) and more vulnerable (97.57 %) dominated by forest cover; mildly vulnerable (51.07%) and vulnerable (92.65%) dominated by mixed farming; and very vulnerable (97%) dominated by settlement. The flood vulnerability of the planned spatial pattern can be classified as follows: 95.44 % of the conservation area is dominated by less vulnerable and more vulnerable, while 71.20 % of the cultivation area can be categorized into mildly vulnerable, vulnerable and very vulnerable.