Search

Setiap tahun, jumlah orang yang menggunakan media sosial bertambah seiring dengan jumlah orang yang menggunakan internet. Peningkatan tersebut diiringi dengan meningkatnya informasi pada internet yang tentunya informasi tersebut mempunyai nilai jika dilakukan analisa. Untuk menganalisa data dalam jumlah besar dapat menggunakan teknik text mining. Text mining mampu memproses untuk memperoleh informasi berkualitas tinggi dari teks. Text mining juga dapat digunakan untuk menganalisa informasi seperti sentimen dari sebuah kalimat dengan sangat cepat untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi diproses berasal dari media sosial berbasis text yaitu twitter yang mana pengambilan data dilakukan dengan bantuan Application Programming Interface dan menggunakan kata kunci berupa sebuah kata atau hashtag. Kalimat tersebut akan dilakukan proses text mining dengan menggunakan algoritma Support Vector machine untuk menghasilkan klasifikasi dari sentimen suatu kalimat ke dalam sentiment positif, netral atau negatif. Tingkat akurasi yang dihasilkan oleh proses ini adalah sebesar 73% berdasarkan data sentimen yang dimiliki. Tingkat akurasi dalam melakukan text mining sangat dipengarui pada proses Pre-Processing karena terdapat banyak kata perlu dilakukan pengelolahan lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM, Kebijakan Stimulus Perpajakan dan Dampak Ekonomi. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk melawan respon kaum intelektual, lawan politik, mahasiswa, buruh, dan masyarakat, agar situasi dan kondisi perekonomian nasional tetap terkendali, mengantisipasi keresahan masyarakat, dan membuktikan kinerja konstitusional. Kebijakan alokasi subsidi BBM dalam UU APBN merupakan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan pemerintah daerah harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah/pemkot untuk menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah kenaikan harga BBM. Realisasi APBD masih 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Pemerintah juga telah memberikan bantalan sosial yang merupakan salah satu shock absorber dalam meredam gejolak akibat potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan harga minyak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan sistem pembayaran dan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan melalui e-digital belum sesuai dengan harapan. Artinya, banyak wajib pajak, termasuk UMKM, yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kemajuan teknologi informasi, selain mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid 19. Dampak kebijakan perpajakan terkait penurunan tarif pajak dan berbagai fasilitas pemberian insentif, relaksasi, dan pengembalian pajak (restitusi) kepada UMKM berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kelancaran pembayaran kewajiban. utang pajak wajib pajak. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah daerah melalui pajak daerah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, cermat, dan waspada terhadap inflasi, terutama terkait dengan harga pangan karena komoditas pangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan. Pemda bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD untuk mengatasi masalah akibat penyesuaian harga BBM. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional. Subsidi BBM sering mengalami fenomena salah sasaran, subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, tergolong mampu atau berkecukupan dengan pendapatan di atas golongan kurang mampu. Pelaksanaan subsidi BBM oleh Pemda Kabupaten/Kota untuk armada terkendala teknis pelaksanaannya, karena sebagian besar armada bus terutama armada barang sebagian besar dimiliki oleh non daerah.

Kajian ini bertujuan mengkaji Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak untuk Membuat Jawa Timur Optimis Bangkit. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing BBM Membuat Optimisme Jawa Timur Bangkit kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat melakukan refocusing pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak (relaksasi pajak) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan dan kenaikan harga BBM yang ditujukan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menyebabkan krisis ekonomi nasional. Dalam mewujudkan optimisme Jawa Timur Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan untuk membangun komitmen dan program aksi bersama agar pengendalian inflasi dapat disegarkan dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, dapat mengakomodir dampak kenaikan BBM. harga. harga dan kondisi di Provinsi Jawa Timur yang kondusif dan memiliki ketahanan (resilience) terhadap fluktuasi harga bahan pokok, inflasi, dan angka kemiskinan yang meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menawarkan Optimalisasi Model Mitigasi Stimulus Pajak Pasca Covid-19. Artikel ini bersifat eksploratif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan dari perusahaan yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh pada tahun 2017 untuk tahun 2018, kemudian dikualifikasikan dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa di tengah era Covid-19 terjadi perlambatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dampak dari penurunan jumlah penerimaan pajak, ditambah dengan beban yang besar bagi wajib pajak. Selanjutnya pada era pasca pandemi diperlukan model yang dapat digunakan untuk tax recovery yaitu optimalisasi mekanisme withholding tax, (2) pengenaan PPh final bagi wajib pajak non UMKM, dan (3) efisiensi dari pemungutan pajak.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah melalui Program Percepatan Dampak Pandemi Covid 19. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder tentang topik masalah kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1. Dalam proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan mensinergikan komponen Belanja Pegawai, Belanja Tak Terduga dengan Belanja Bansos, dan melakukan inovasi di masa pandemi, karena komponen pendidikan ditetapkan sebesar 20% dan kesehatan 10% dari APBD. 2. Pemerintah melakukan stimulus yaitu stimulus fiskal, nonfiskal dan sektor ekonomi. 3. Kebersamaan dalam percepatan penanganan situasi pandemi Covid 19 dengan melakukan beberapa langkah luar biasa dan mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan mengutamakan pengendalian laju penyebaran virus, kebijakan vaksinasi massal, harus meningkatkan padat karya program dan berupaya untuk meningkatkan ekosistem ekonomi daerah

Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menangani pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir pantai Drini didasarkan dengan peraturan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini serta hambatan apa saja yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan memperoleh data langsung dari respondern atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai Drini masih belum maksimal. Hambatan yang ada masih memerlukan solusi yang bisa mengurangi serta membantu meningkatkan pengelolan sampah plastik di wilayah pantai.

Kajian ini bertujuan menganalisis arahan refokus dan relokasi APBD untuk meminimalisir inflasi akibat kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) merupakan efek domino yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga BBM berimplikasi pada antisipasi inflasi. Pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM untuk mengimbangi ketahanan masyarakat agar memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh. Dalam menjamin stabilitas ekonomi di daerah, pemerintah telah menyediakan Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH yang bersumber dari APBN yang salah satunya berasal dari sektor pajak.

Akibat pengaruh wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor perpajakan, Indonesia telah melakukan berbagai paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid 19, antara lain kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas ekonomi, dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Realisasinya, pemerintah daerah secara nasional, meski kapasitas APBD berbeda, bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD. Kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah serentak menerapkan strategi sosialisasi nasional. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan secara umum telah disesuaikan dengan kemampuan Negara Indonesia mengikuti trend internasional berupa kemudahan administrasi, pengurangan sementara beban pajak hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan tentunya. dengan memperhatikan optimalisasi pengawasan, transparansi penggunaan dan pelaporan penggunaan insentif.

Artikel ini mengkaji implementasi tata kelola rebudgeting berdasarkan asas transparansi dalam penetapan APBD 2019-2021 dan efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan. Metodologi penelitian ini normatif bersifat preskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan beberapa fakta hukum sebagai dasar untuk menentukan konklusi.. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian adalah menindaklanjuti Perppu No. 1 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Ipres No. 4 Tahun 2020, Permendagri No. 1 Tahun 2020, Inmendagri No. 188/52/1979/SC/2012, Perda Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2021 dalam mengkaji perspektif hukum telah melakukan regulasi dengan baik, sehingga rebudgeting APBD terbukti resiliensi terdampak pandemi dan mempertahankan status SilPA selama 3 periode dari tahun fiskal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang belum transparan secara open ended (penyajian informasi APBD secara terbuka) seharusnya menerbitkan sebuah website tracking data dan informasi mengenai pengelolaan APBD yang dapat dengan mudah diakses serta di download oleh masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi. Efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam rangka mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan dinyatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan secara keseluruhan.

This study aims to find out how the government's control policy is on accountability of state financial management in handling the Covid-19 pandemic. This writing uses a normative or doctrinal legal method, using a statutory and conceptual approach that is perspective. The data collection technique was carried out by literature study techniques and the data analysis technique used was the deductive method. Based on the results of the study, it was found that the impact of the Covid-19 pandemic on the economic sector triggered a spike in the poverty rate. The government provides a number of aids to increase people's purchasing power. The allocation of funds for handling Covid-19 is a sector prone to corruption. Therefore, it is necessary to have an internal control policy of the Government in preventing corrupt practices by irresponsible parties for the realization of a professional, reliable and competent state administration. One of the policies issued is the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2020 at the sixth diktu. In the instruction, the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is mandated to carry out guidance and supervision of the implementation of Domestic Instructions by identifying risk points in the process of handling the Covid-19 pandemic disaster and ensuring the effectiveness of existing controls, carrying out monitoring activities related to compliance and effectiveness, improve governance, risk, control, and use of technology to support the implementation of effective internal control.

This article aims to examine consumer legal protection, advantages and disadvantages in online buying and selling of reptiles in this increasingly sophisticated era of globalization which is a new lifestyle in transactions in Surakarta. The research method used is normative research, statutory approach, researching consumer protection regulations against online buying and selling, then processed and analyzed using legal interpretation and argumentation systematically and written descriptively. The results of research regarding the legal protection of consumers buying and selling reptiles online in Surakarta for consumers experiencing losses. In Law No. 19 of 2016 in Article 28 paragraph 1 regarding consumer losses in e-commerce, it is only a general rule. PP N0 71 of 2019, in principle, business actors can be held accountable, namely contractual, presumption of responsibility and absolute responsibility. The UUPK in Article 19 regulates the responsibility for compensation and traditional buying and selling transactions. The responsibility of business actors to buyers in buying and selling online has not been specifically regulated. so that the government as a regulator is very urgent to take action. reconstruction of Law Number 19 of 2016 concerning ITE and induced in the RUUPK process which is still in the Prolegnas process at the DPR RI. The advantages of buying and selling reptiles online are because of new lifestyles/trends, various ease of accessing internet applications, fast, practical transaction processes, saving time, energy and costs without having to visit the location and send it to the consumer's house. Weaknesses are prone to fraud, incompatibility of animals being sent, stressful conditions, running away, getting sick, dying at the time of delivery. If there is a default, the consumer has no clarity and legal certainty

This article aims to determine the efforts to improve the quality of ASN health service performance and the obstacles faced in improving the performance of health services at Karangmalang Health Center, Sragen Regency. This article uses a descriptive qualitative empirical research method with a sociological juridical approach. In this research, the writer took the research location in Karangmalang Public Health Center, Sragen Regency. Based on the results of the benchmark research, efforts to improve the quality of ASN health service performance at the Karangmalang Health Center, Sragen Regency are considered good and satisfactory with the observed variables of health service quality dimensions, namely (1) Tangibles (physical evidence), (2) Reliability (reliability), (3) Responsiveness (responsiveness), (4) Assurance (assurance), (5) Empathy (empathy). The quality of ASN services, theoretically there are five factors to measure the quality of health services. There are several weaknesses that need to be addressed and improved in an effort to improve the quality of ASN health service performance at the Karangmalang Health Center, namely: 1. The dimension of responsiveness in health services is good, only a lack of dentists. This is not in accordance with Permenkes Number 75 of 2014, so that the service for patients with toothache is hampered. 2. Limited stock of generic drugs that are affordable by the community. 3. There is no recruitment of co-assistant staff and intensive doctors, but only accepts students from the nursing department.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong terhadap kegiatan perdagangan lintas batas negara dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Entikong.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembukaan PLBN Entikong beserta dengan segala fasilitas pelengkapnya dinilai oleh masyarakat di Kecamatan Entikong belum meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan potensi yang dimilikinya, wilayah perbatasan seperti Kecamatan Entikong sesungguhnya dapat menjadi kawasan perkembangan ekonomi sekaligus cikal bakal kota.

The Industrial Revolution 4.0 brings a threat to accounting graduates because many fields of accounting work can be replaced by information technology. For this reason, the accounting department in higher education must be ready with the industrial revolution 4.0 curriculum. This study aims to analyze readiness of managers of accounting study programs and the implementation of the industrial revolution 4.0 curriculum. The research is categorized as interpretive qualitative. Data were collected using in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. The key informants in this research are the manager of the accounting study program and a team of experts from the Indonesian Institute of Accountants. The results of the study stated that the accounting department had prepared various steps to implement the industrial revolution 4.0 curriculum. The readiness of the accounting department manager and the implementation of curriculum 4.0 is carried out in several stages, namely adjusting the graduate profile, redesigning the curriculum, changing learning methods, improving the quality of human resources, improving laboratory infrastructure, and establishing partnerships with stakeholders. This study also recommends courses that are relevant and in accordance with the industrial revolution 4.0. The implication of this research is that the accounting study program has guidelines for implementing the industrial revolution 4.0 curriculum.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat validitas berdasarkan kepraktisan aplikasi pembelajaran tentang bumbu dan rempah berbasis augmented reality jika digunakan dalam sebuah proses pembelajaran melalui uji coba dari responden. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dan mengadaptasi model ADDIE. Tahapan model ADDIE ini adalah 1) Analyze, 2) Design, 3) Develop, 4) Implement, 5) Evaluate. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau lembar penilaian berupa Skala Likert yang diberikan kepada responden masyarakat umum. Hasil penelitian mengenai validitas untuk aplikasi pembelajaran ini mencapai persentase 88.55% dengan kriteria Sangat Valid berdasarkan kepraktisan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi pembelajaran bumbu dan rempah berbasis augmented reality yang bernama “World of Herbs and Spices” ini sangat valid berdasarkan kepraktisan sehingga baik jika digunakan dalam sebuah proses pembelajaran.

Pandemic COVID-19 has taken place throughout the world and has changed the whole structure of life including the fields of business education and accounting. This study was designed to analyze various factors that cause accounting understanding in the pandemic COVID-19. Some of these factors are emotional intelligence, availability of technological facilities, and implementation of e learning. The study was conducted during the pandemic COVID-19 period, namely in April and May 2020 by distributing questionnaires to accounting students of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo East Java Indonesia, amounting to 194 as a research sample. Based on the results of the study, Emotional Intelligence and E-Learning Implementation affect Accounting Understanding. However, the availability of information technology partially has no effect on the understanding of its accounting. With the results of this study will have implications for various policies related to learning in business and accounting during the pandemic COVID-19, especially on the availability of information technology and implementation of e learning.

Health equipment is one of the most important supporting factors in the implementation of health services in health service facilities. The condition and function of health equipment must be good and can support health services. The Ciledug Public Health Center (Puskesmas Ciledug) in Tangerang City has an electromedical device that requires regular maintenance. This activity aimed to provide a correct understanding of the inspection and preventive maintenance (IPM) of electromedical devices to operators/users in the electrical sector, which was oriented towards habits (routine) as a preventive activity before the equipment is damaged and can extend the life of the electromedical device. The used methods were presentation, discussion, practice, and functional tests to the devices. The expected results were to be input to improve the ability of users/operators in handling IPM and build an understanding related to a culture of caring for maintenance to the top Management of Puskesmas Ciledug.

Intellectual Capital (IC) study began over 20 years ago. But little mapping of this study has been done. “How many IC articles have been published and cited?” This is vital for future IC research. This study's goal is to map 20 years of IC research bibliometrically. This is significant because IC has been shown to boost company performance, competitiveness, and welfare. Bibliometric analysis is used because it is quantifiable, objective, avoids potential subjective bias, and confirms expert opinions in the field of IC. The results showed 3993 IC articles between 2000-2020. English is the most extensively used language in publications, accounting for 95.04 percent. IC and competitive advantage, IC statement, and IC perspective are the most researched themes. Nick Bontis, James Guthrie, and John Dumay are the most prolific. This study's findings will be useful to future IC researchers.

Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan peran dan beban kerja ganda serta mengetahui konstruksi sosial perempuan yang sudah berkeluarga terhadap pilihannya menjadi buruh perempuan di PT Rehobat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Lokasi penelitian adalah peternakan ayam petelur PT Rehobat berada di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Metode observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam pengambilan data. Validitas data dengan triangulasi sumber dan analisis data dengan analisis kualitatif model interaktif Miles dan Hubberman. Penelitian ini menjelaskan peran dan beban kerja ganda yang dimiliki buruh perempuan meliputi peran dalam keluarga, bekerja, dan lingkungan rumah atau masyarakat. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa ibu rumah tangga yang memutuskan bekerja menjadi buruh peternakan melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi di mana proses tersebut menunjukan konstruksi penerimaan terhadap buruh perempuan peternakan yang menjalankan peran ganda. Proses tersebut proses dialektika sesuai dengan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Sebuah penerimaan yang sebenarnya secara tak langsung masih menggambarkan ketidaksetaraan gender.