Search

Usaha laundy menjadi salah satu pekerjaan jasa, dan menjadi menjadi kesempatan berbisnis yang dapat dikatakan mempunyai nilai yang baik untik pelaku usaha serta merupakan suatu usaha kecil yang memberi dukungan yang penting terhadap pembangunan nasional, namun tidak jarang terjadi kerugian yang dialami konsumen Laundry, dan pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimakah pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi yang diberikan kepada konsumen atas kerugian Laundry di desa tamapaksiring. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Tujuan Pelaku usaha mempunyai hak dalam menjalankan usaha, hal ini tertera pada Pasal 6 UUPK, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tertera pada Pasal 6 UUPK yakni hak dalam mendapatkan pembayaran yang senilai dengan hasil sepakatnya tentang keadaan dan nilai tukar barang/jasa yang dipasarkan, hak dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang melakukan perbuatan tak baik, hal dalam membela diri dengan semestinya saat menyelesaikan sengketa konsumen, hak dalam memulihkan nama baik jikalau terbukti secara hukum apabila kerugian konsumen yang bukan disebabkan oleh barang/jasa yang dipasarkan. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha bahwa perlindungan konsumen dapat didasarkan atas hak dan kewajiban yang berhak didapatkan oleh konsumen seperti sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Serta pelaksanaan ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen Laundry akibat kelalaian dari pihak Laundry itu sendiri telah sesuai dengan yang tertuang dalam pada UU Perlindungan Konsumen.

Perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan perjanjian jaminan fidusia pada praktek harus dengan rinci termuat tentang jaminan fidusia. Pengaturannya yaitu pada UU No 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Pengertian perjanjian adalah sebagai persesuaian kehendak ataupun kata sepakat terhadap suatu perjanjian perbuatan yang terkandung didalamnya. Pada prakteknya di PT.BPR Bank Daerah Gianyar serta faktor yang sebagai penghambat eksekusi yang dilakukan mengenai nasabah yang telah dilakukannya wanprestasi terkait perjanjian kredit terhadap jaminan fidusia. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan penelitian fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Tujuan dari penelitian ini menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip rahasia yang bertujuan untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat agar tetap tinggi kepada bank. Hasil pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank PT. BPR Bank Daerah Gianyar dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur yang mempunyai kredit dengan jaminan berupa jaminan Fidusia. Perjanjian kredit dilakukan setelah pihak bank menyatakan bahwa debitur telah mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan kredit dari bankRumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah apakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sesuai UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia dan bagaimanakah faktor yang menjadi hambatan di PT.BPR bank Daerah Gianyar eksekusi bagi nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian dalam pelaksanaan tentang perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan jaminan fidusia yang tindakan di PT.BPR Bank Daerah Gianyar, dimana dalam hal ini pihak debitur terhadap bank sebelum kredit nasabah yang melakukan wanprestasi antara lain cara dalam melaksanakan pembinaan pada sub bagian remedial untuk kredit macet atau kurang lancar dan diragukan.

Salah satu contoh munculnya suatu usaha jasa transportasi yang dapat terhubung melalui alat komunikasi yaitu ojek online jenis Go-jek. Karena dianggap dapat mempermudah pencarian dan pemesanan dari jarak jauh maupun jarak dekat, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek online dari pada menggunakan jasa ojek pangkalan. Di Desa Singakerta Ubud ojek pangkalan membentuk suatu kelompok dalam Paguyuban Transportasi Tebongkang Community. Dengan keadaan tersebut maka dalam keanggota Paguyuban Transportasi Tebongkang Community merasa tersaingi dengan adanya transportasi berbasis online, sehingga Paguyuban Transportasi Tebongkang Community melakukan persaingan usaha dengan melakukan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Desa Singakerta Ubud. Penelitian sebagai penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dn aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada di masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Aparat Desa di Desa Singakerta Ubud, Ketua Paguyuban Transportasi Tebongkang Community, Dinas Perhubungan Angkutan Jalan, Go-jek. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa kegiatan yang dilakukan ojek pangkalan dalam kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community, telah memenuhi 75% unsur-unsur kegiatan praktik monopoli yang dilakukan di Desa Singakerta Ubud. Monopoli hanya dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Hasil adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya suatu perusahaan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing pelaku usaha lainnya agar dapat memperoleh hasil. Faktor pendukung dari pelaksanaan praktik monopoli dalam penguasaan pasar yang dilakukan oleh pihak Paguyuban Transportasi Tebongkang Community yaitu diantaranya faktor perekonomian, dalam hasil dan/atau sumber penghasilan kelompok Paguyuban Transportasi Tebongkang Community di Desa Singakerta Ubud keadaan perekonomian.

Policies in the implementation of health services at BPJS Health there are still obstacles experienced by patients and the hospital. Legal protection in health services aims to ensure legal certainty obtained by patients, so that patients avoid losses when receiving health services that should be optimally provided by health workers. The purpose of this study is to examine the implementation of the internal policies established by the Wangaya Hospital, Denpasar City in the implementation of BPJS Health services and to examine the legal protection for patients in BPJS Health services at Wangaya Hospital Denpasar City. This study uses empirical legal research methods, using the approach to legislation, analysis of legal concepts and facts. The research location is at Wangaya Hospital, Denpasar City. The results of this study showed that the implementation of internal policies at Wangaya Hospital, Denpasar City in providing BPJS Health services, namely with the authority of hospitals to be able to formulate and implement hospital regulations (hospital by laws) which contain general hospital services policies that support corporate governance and good governance, clinical governance. In the implementation of BPJS Health at Wangaya Hospital, Denpasar City, there are obstacles, such as: obstacles in claiming, technical, procurement of medicines that are not available or not yet available at distributors. Meanwhile, legal protection in BPJS Health services where patients are BPJS Health participants to be able to fulfill their rights as participants or patients. Patient rights have been regulated in the Medical Practice Law, Health Law, and Hospital Law. Legal protection is provided by the BPJS Health and the Hospital, namely by establishing a PIC (Personal in Change) which functions to accommodate handling patient complaints or related to BPJS Health services.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Bagaimanakah fungsi pengawasan Bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta, Bagaimanakah tindak lanjut pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta? Penelitian dilakukan secara hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dari peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti UU Nomor 21 / 2011. Sumber bahan hukum sekunder dari literatur. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa fungsi pengawasan bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sesuai Pasal 6 UU Nomor 21/2011 bahwa pengawasan Bank dilakukan untuk mendorong bank agar melaksanakan secara konsisten ketentuan perbankan dan mengacu pada prinsip kehati-hatian. Tindak lanjut pengawasan OJK dalam penyaluran kredit bagi BUMS bila terjadi kesulitan atau kredit macet maka OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Lender of Last Resort untuk mengatasi permasalahan kesulitan bank tersebut guna menjaga stabilitas perbankan serta menjamin keamanan keuangan nasabah selaku konsumen.

This study aims to find out about the legal responsibilities of employers who default on workers in relation to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Certain time work agreements (PKWT) are widely used by entrepreneurs/companies because they are considered very efficient in carrying out company operations and can minimize expenses for a company or cooperative. The employment agreement is the beginning of the birth of the working relationship between the employer and the worker. This research uses empirical legal research. The Yowana Bakti Mandiri Cooperative still does not comply with several provisions of the applicable laws and regulations, namely extending a certain time work agreement more than 1 (one) time and not giving a 30-day lag when renewing the agreement, and requiring a probationary period for contract workers.

Development is very dependent on workers because workers/workers have a very important role as actors and the purpose of the development of legal protection, in this case, becomes essential to protect the rights of workers. The Covid-19 pandemic adds to the burden carried by female workers because of the change in the work system to work from home. Despite working, female workers are also burdened by household chores. In addition, other contributing factors that make women workers more vulnerable to layoffs are because women are considered physically and mentally weak, violence and discrimination. The purpose of this research is to describe the implementation of the regulations for women workers at the Anantara Uluwatu Bali Resort Hotel and to discuss the obstacles to the legal protection of women workers at the Anantara Uluwatu Bali Resort. The research method used is empirical legal research. Sources of legal material for empirical research usually come from interviews and observations which are the main sources of material, while sources of supporting materials are books and legal journals. The data collection technique was carried out through observation, accompanied by notes on the condition or behavior of the target object using documentation research techniques, and interview techniques. female workers who are pregnant until delivery, and rest periods. The rights and obligations of women workers at the Anantara Hotel Uluwatu Bali Resort are running well.

This study aims to analyze and describe the process of providing credit with a creative program and a form of legal protection if the debtor defaults on the creation program at PT Pegadaian Denpasar. Pegadaian was born as the foundation of the high-quality will of the ruler of a country to help many people who need funding solutions. One of the results of PT Pegadaian is creation, the result is a pawn system which is also intended for all of the lenders, both for consumptive and productive needs. The type of research used in this research is empirical legal research. Based on the results of the study, it can be seen that the high rate of default in 2021 occurred at PT Pegadaian Denpasar branch of 205 customers who defaulted as many as 69 people or 33.69%. This has legal implications. Meanwhile, legal protection for creditors refers to the Civil Code, legal protection for parties who have debts in credit agreements and fiduciary dependents very needed to think that the object made mortgage is on the side of the debtor.

The president cannot regulate all areas of government independently, the government is formed such as the National Land Agency to create a land system in Indonesia. The land sector is related to Mortgage Rights because it is important where banks as creditors to the public need capital with objects being used as collateral by debtors. Technological advances brought changes, previously Mortgage was registered manually which was complicated and convoluted then gave rise to Electronic Mortgage Registration. The purpose of this research is to analyze the process of completing the cancellation of electronic mortgage registration according to the Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020, and to understand the legal consequences of the cancellation of an electronic mortgage registration application according to the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 5 of 2020. The research method used is a type of empirical research using a sociological approach. The sources of legal materials for this research are primary and secondary sources. Data collection techniques used interview techniques, and recorded and documented data materials. This research discusses the process of completing the cancellation of registration and the legal consequences of canceling the application for registration of electronic mortgages according to the Minister of ATR/BPN Regulation Number 5 of 2020. The results of this research indicate that the settlement process in the event of cancellation of Electronic Mortgage Rights is by completing the conditions stipulated in Article 1 paragraph (1) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 5 of 1996 and the Legal Consequences of the Cancellation of the Application for Electronic Mortgage Rights, the debtor registers and pays PNBP again.

Online loans that are developing in today's society will certainly be very helpful, the problem is when people are involved in illegal online loan transactions which often use unjustified methods of collecting. The purpose of this research is to analyze the regulation of online loan transactions in Indonesia and to discuss forms of legal protection for consumers in illegal online loan transactions. The research method used is a normative research type by examining library materials as primary data and secondary data from books and legal journals. The data collection technique of this research is to record and document. And the data analysis technique is by reviewing books, literature and electronic media related to this research. The results of this research indicate that currently legal protection for people involved in illegal online loan transactions is still lacking, because people find it difficult to distinguish between legal online loan financing institutions and which online loan financing institutions are illegal. In this case, an active role from the OJK is needed to oversee the growth of illegal online loans in the community as regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 77 of 2016 concerning the implementation of online-based loan transactions, besides that the protection of people involved in online loan transactions is regulated in Law no. 8 of 2019 concerning consumer protection to prevent arbitrariness by online loans to the public.

Bancassurance is a form of cooperation between insurance companies and banks, where the bank here acts as an intermediary between the insurance company and its customers in insurance activities. One type of material guarantee is a fiduciary guarantee. This study aims to find out how the bancassurance legal arrangements so that banks are allowed to carry out credit agreement activities with fiduciary guarantee rights, how the legal consequences of bancassurance in credit agreements with fiduciary guarantee rights, the method used in this study is juridical normative. While the problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The approach to sources of legal materials used in this research is primary, secondary, and tertiary with analysis of legal materials using legal arguments whose results are presented descriptively. The conclusion is that in the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992 concerning banking, Article 10 (b) of the Banking Law clearly stipulates that Banks may not conduct insurance business.

People with disabilities sometimes receive less attention or are often discriminated against. The expectations of persons with disabilities in obtaining employment are relatively low, compared to those without physical disabilities. Foundations have an important role in dealing with various problems that are currently occurring and the fulfillment of the rights of workers with disabilities has been obtained through the existence of foundations or non-profit organizations. This research was conducted to examine the implementation of the protection of the rights of workers with disabilities in the Non-Profit Legal Entity at the Bunga Bali Foundation. The method used in this research is an empirical method with a sociological approach. Sources of data used in the form of primary and secondary data. The data analysis method used in this research is a qualitative method. The results of this research reveal that all existing regulations have been implemented by the foundation, but some companies are not ready to have employees with conditions as persons with disabilities, making it difficult for the foundation to channel workers with disabilities to work outside the company and obstacles in fulfilling the rights for people with disabilities. workers with disabilities by a non-profit legal entity at the Bunga Bali foundation and if later there is an obstacle, the foundation will immediately discuss the existing obstacles and as soon as possible the foundation will find a way out.

The implementation of cargo transportation by ship which is the main component in business activities allows the emergence of problems on the part of consumers or users of transportation services for the losses incurred, such as the problem of delays in the transportation of cargo. The purpose of this study was to determine the implementation of cargo transportation agreements and dispute resolution at transportation service providers for delays in transporting cargo by ship. This study uses empirical legal research methods, with a statutory approach and a fact approach. Primary data is the source of data in this study. Data were analyzed using quantitative methods. The results of this study indicate that the settlement of disputes over delays in the transportation of cargo by ship at PT. Bali Intercont Cargo by using alternative dispute resolution in the form of negotiations with consumers or users of transportation services regarding rescheduling of cargo transportation.

One of the public transportation sectors affected by the COVID-19 pandemic is air transportation. Many cities or countries have imposed a system of lockdown or social distancing in their territory, resulting in almost all flights being cancelled. The purpose of this study is to analyze the form of legal protection for consumers who experience cancellations due to the COVID-19 pandemic? And discussed the form of responsibility of the air transportation company towards the obligation to refund air transportation departure tickets that were canceled due to the covid-19 pandemic. This study uses normative law as its method with conceptual and legislation as its approach. There are three sources used in this research, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials contain the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Consumer Protection Act, the Aviation Law and the Disaster Management Law, the Minister of Transportation, Government Regulations, legal journals, and other legal-related literacy. These materials are collected by means of recording techniques, file systems, and document studies which will later be analyzed systematically. The forms of legal protection listed in the results of this study show a form of legal protection for consumers who experience cancellation of departures due to the COVID-19 pandemic in the form of rights and consumer obligations described in Law no. 1 of 2009 regarding Aviation and Law no. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. The responsibility of the air transportation company for the obligation to refund flight departure tickets that were canceled due to the covid-19 pandemic is to apply a refund mechanism in the form of vouchers

The era of the digital economy in Indonesia has made buying and selling transactions easier and faster to do. By using social media, consumers can channel their opinions, criticisms and suggestions on the goods/services they consume to business actors in various forms. One of them is in the form of a review (review) of goods/services products that are poured through photos and videos. However, this activity reaped pros and cons in the community, because it is considered that this activity actually tarnishes the good name. This study aims to examine the form of legal protection against the provisions for reviewing products on social media. The sources of legal materials used in this paper are the first sources of primary legal materials that have binding power, the second sources of secondary legal materials which are legal materials derived from the results of literature studies by reading books, legal journals, and articles in accordance with the issue at hand. Data were analyzed by qualitative method. This study uses a normative type of research by using a deductive reasoning approach. Legal protection for the provisions for reviewing products on social media is stated in Law Number 12 of 2005 Article 23 paragraph (2) concerning Human Rights, Article 44 paragraph (3) of the UUPK, and criminal sanctions for perpetrators are stipulated in the UUPK which can be sentenced to punishment. imprisonment and fines.

Consumer finance is a financing institution that is officially still relatively new in Indonesia. Consumer financing agreements are agreements that arise in the day-to-day practice of the wider community. In a contractual relationship, the Covid-19 pandemic has become a point of debate between business actors who are bound by the contract. Debtors who have contractual obligations make the Covid-19 pandemic a basis for freeing themselves from their obligations to fulfill achievements. The purpose of this research is to find out the legal basis for the arrangement of consumer financing agreements in the perspective of contract law and to find out the consequences of force majeure for the parties to the consumer financing agreement in the event of a Covid-19 pandemic. The problems contained in this research are how the legal basis for the regulation of consumer financing agreements in the perspective of contract law and what are the consequences of force majeure for parties to the consumer finance agreement in the event of a corona virus outbreak. The method used is a normative research method by using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this study, it can be concluded that the Covid-19 pandemic currently occurring can only qualify as a forced condition which is not absolute or relative or it can be said that the debtor cannot make the reason for this pandemic as a reason for contract cancellation. This relative coercion is limited to delaying the implementation of the obligation to fulfill the achievement for a while, whereby the parties can negotiate the agreements that have been previously made.

In the General Explanation of Mortgage Law (UUHT) it is stated that there are two absolute elements of land rights that can be used as mortgage objects, one of which is that the right in accordance with applicable provisions shall be registered at the Land Office. Thus, every Mortgage Object shall be registered and have a land title certificate. Nevertheless, on land having not been certified, Mortgage Rights may also be charged as long as the grant is carried out at the same time as the application for registration of the land rights in question. The problem is how to carry out the registration of mortgage rights on uncertified land and what are the legal consequences of granting mortgage rights to uncertified land rights? This study uses a juridical-empirical research method. There are two types of data used, such as primary and secondary data. The encumbrance of Mortgage Rights on land having not been certified has never been carried out by banks by making a Deed of Encumbrance of Mortgage Rights (APHT) directly. Banks are only limited to making a Power of Attorney to Charge Mortgage (SKMHT) only. The consideration for not making APHT for land that has not been registered is because the ownership of the titles to the land is not yet clear. In practice, Notaries/Land Deed Officials always make SKMHT in accordance with Article 15 (4) UUHT to bind collateral for land that has not been certified. This is an obstacle because the certification process takes more than 3 months, even a year. In dealing with problems in the form of unpaid loans with uncertified land collateral, while the debtor has died and left an heir, then there are several ways of settling the bank, such as: if the credit is due, then the payment is taken over by credit insurance. If the credit has matured and the credit insurance has expired, it will be billed until it is paid off to the heirs in a family manner by offering interest relief on the loan, asking the heirs concerned to make an underhand sale of the object of the guarantee.

Criminalization is an action that was not initially considered a criminal event, then classified as a criminal event for the community. In the era of globalization as now, there are so many cyber crimes that have arisen in Indonesia, cyber crime is an illegal act committed by criminals by utilizing technology and computer network information systems. One thing that happened in Indonesia and is relatively common in society is the crime of carding in the form of evil deeds in using internet technology as a tool in illegally opening a system on a website to obtain credit card information owned by customers. The purposes of this study are to reveal the criminalization of carding crimes in Indonesian criminal law and efforts to overcome carding crimes. This type of research uses a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. The data collection technique was carried out using library techniques. The sources of law used are primary, secondary, and tertiary laws. After the data was collected, it was then analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. The results of the study reveal that the crime of carding is regulated in Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and is also formulated in Articles 362, 363 and 378 of the Criminal Code, namely regarding theft and fraud. As for the legal efforts that can be done to prevent carding crimes, they can use repressive and preventive measures.

Setting a standard retail price on drug packaging is something that must be done for every drug maker, if the product packaging does not state the standard retail price or when buying and selling takes place does not heed the contents of the relevant law, the government will carry out guidance and supervision of drug maker or seller. The purposes of this study are to reveal the protection of drug consumers who consume drugs whose prices exceed the standard retail price and the responsibility of business actors to the retail prices of drugs sold to consumers that exceed the standard price. This type of research uses a normative legal research type with a case and legislation approach. The sources of legal materials used by the author are primary and secondary legal materials with inventory collection techniques presented in qualitative form. The results of the study reveal that legal protection for consumers against the retail price of drugs sold to consumers exceeds the standard price is divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The responsibility of the drug seller who exceeds the standard retail price is to provide compensation, either in the form of a refund for the purchase of drugs, giving exchange for drugs that have the same use which is equivalent in price. The provision of compensation must be carried out for a maximum of 7 (seven) which starts from the time the sale and purchase agreement occurs.

The provision of credit provides many opportunities for job creation, because credit has provided an opportunity for the community to develop a business that is offered. In the current state of the covid-19 pandemic, in banking, many loans are categorized as credit due to the impact of the covid-19 pandemic. This is due to the widespread decline in the ability to pay debtors to banks, from the decline or inability of debtors to pay. The purposes of this study are to reveal the application of credit restructuring due to the COVID-19 pandemic at BPR Kanti Batubulan and the legal consequences of implementing credit restructuring due to the COVID-19 pandemic at BPR Kanti Batubulan. The method used in this research is empirical legal research with a conceptual and sociological case approach. Data collection techniques were carried out by observation and interviews. The sources of legal materials used are secondary and primary legal sources which are presented qualitatively. The results of this study show that the level of effectiveness of Credit Restructuring due to the COVID-19 pandemic at BPR Kanti Batubulan is quite effective, this is evidenced by a decrease in the number of credit restructurings impacted by the COVID-19 pandemic from 2020 to 2021.

jjj

As a higher education institution, Warmadewa University must ensure that it always adheres to the Tridharma of Higher Education in accordance with the predetermined vision and mission. Now every lecturer is encouraged to be able to package community service activities both in groups and individually which will later show concern for the community. Community service activities can be carried out by providing enlightenment by providing legal counseling and consultation to the community in various fields of life in the economic field. One thing that should be observed is the existence of a credit agreement, where it is expected that every cooperative business entity is required to have an agreement in this case a credit agreement. Civil Code. Other matters will be contained in an agreement that is easier to change according to economic developments. In the end, this program is expected to be able to provide understanding and solutions to cooperative business entities, especially the Tridana Mandiri Denpasar Savings and Loans Cooperative, to be able to continue to exist as part of a business entity that is developing its existence. When a customer does not pay an obligation, which is called a default, the dispute resolution process is attempted by way of deliberation or kinship.

The development of internet technology that is increasingly developing affects the stock investment sector related to financial digitization. Indonesia is a developing country that uses technology to create innovation in economic products. The ease of investing online certainly makes it easier for people to carry out investment activities. Moreover, with all the conveniences and increasingly sophisticated technology, causing criminals who harm others by using technology as a medium. The purposes of this study are to analyze the form of legal protection for investors in buying and selling shares through online-based illegal securities companies and the forms of liability of illegal securities companies to investors who are harmed by online share buying and selling transactions. This legal research method is normative with a statutory and conceptual approach. The sources of law used are primary and secondary sources of law. The technique of collecting legal materials is carried out in the library which is then analyzed using descriptive analysis techniques. The results showed that . Legal protection is carried out by means of preventive (prevention) and repressive (sanctioning). Criminal, civil and administrative sanctions will be accepted as a form of responsibility for online-based illegal securities companies. the responsibility of online-based illegal securities companies that can be subject to criminal, civil and administrative sanctions.

Saat ini marak terjadi kasus toxic relationship atau hubungan beracun yang sebagian besar korban merupakan kalangan remaja. Pemerintah Indonesia juga belum mengatur secara khusus tentang toxic relationship, namun terdapat beberapa aturan yang terkait dengan toxic relationship. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku toxic relationship (hubungan beracun) di kalangan remaja serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban toxic relationship (hubungan beracun) di kalangan remaja. Metode penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi korban toxic relationship (hubungan beracun) bertujuan untuk memberikan suatu keadilan kepada pihak korban. Kemudian dalam hal tersebut perlu diperhatikan kesesuaian pengenaan sanksi terhadap pelaku serta perlindungan saksi dan korban.

Peredaran dan perdagangan makanan kedaluwarsa sering terjadi pada pasar tradisional. Hal ini terjadi kaena kurangnya pengawasan pasar, sehingga oknum tertentu memasarkan barang yang sudah tidak layak guna demi mendapatkan keuntungan. Perbuatan ini, sangat dikhawatirkan sebab membahayakan nyawa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wujud dari proteksi hukum atas beredarnya makanan kadaluarsa bagi para konsumen terkhusus Pasar Kreneng Denpasar dan mengungkap faktor penyebab sulitnya mendapatkan proteksi hukum berkenaan persoalan dimaksud. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik mencatat dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wujud represif dan preventif, keduanya, diberikan pada konsumen yang dirugikan sebab perdagangan dan peredaran makanan kadaluarsa. Sementara, minimnya laporan yang masuk ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa) Denpasar terkait aduan masyarakat bagi pelaku penjual dan pengedar makanan kadaluarsa serta tidak lengkapnya cantuman data produk menjadi faktor penyebab dialaminya kesukaran masyarakat untuk bisa memperoleh proteksi hukum. Keduanya bisa terjadi sebab dorongan kebiasaan dan kultur khalayak yang sungkan berurusan dengan praktek bisnis tersebut.

Mutual funds are investment instruments regulated in regulation number 23/POJK/04/2016 concerning mutual funds, as a guide for investment managers, protecting the rights of investors, investors are not careful in choosing mutual fund products and determining the right and safe investment manager so that legal protection is needed for Mutual Fund Investors. The purposes of this study are to analyze the legal consequences for investors related to the dissolution of a mutual fund legal entity and legal protection for mutual fund investors related to the dissolution of a mutual fund legal entity. The method used is normative legal research with a statutory approach. The technique of collecting legal materials is done through recording and documentation studies. Primary and secondary sources of legal materials are used as sources of legal materials in this study. Then, the legal materials and data are managed using interpretation analysis. The results of the study show that the legal consequences for investors related to the dissolution of the mutual fund managing legal entity are regulated in article 50 of the OJK Regulation if the mutual fund product is dissolved the investor cannot resell after the dissolution of the mutual fund product, protection for mutual fund investors is related to the dissolution of the mutual fund managing legal entity, if there is a loss to the mutual fund product caused by the investment manager, the investment manager must be responsible for the loss due to his actions

The advancement of the technology era has made the Capital Market the most popular investment instrument today. The capital market is a high risk investment instrument due to the forced delisting of shares in the Capital Market. The purposes of this study are to reveal the regulation of forced delisting in the capital market and the legal consequences for investors due to forced delisting of public companies in the capital market. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of legal materials which are collected using an inventory technique and then analyzed normatively in order to interpret the law (interpretation). Based on the results of the study, it is known that the regulation regarding delisting has been stated in the Capital Market Law and the Indonesian Stock Exchange regulations but there is no form of regulation that protects investors if the company experiences Forced Delisting. The legal consequences that are felt are the contamination of the company's reputation and the company's shares will lose interest, and for investors, investors will lose their investment.

Partners and target audiences of PPDM Spiritual Tourism Development in Pekraman Gelgel Village, Klungkung are the Bendesa Adat and community groups 'krama' Pekraman Gelgel Village. Pekraman Gelgel Village was chosen as the target of service because it has the potential to be developed into a model for a spiritual tourism village, received support from the Klungkung Regency government, and submitted an application to be a village under the Postgraduate Program of Warmadewa University. The aim of PPDM is to empower the community in preparing, designing and developing various potentials of their cultural heritage in order to realize Gelgel Pekraman Village as a Spiritual tourism. PPDM is designed for 3 years, the first year program is the preparation of a master plan, online spiritual tourism information, and collaborative tourism management regulatory policies. The solutions offered to overcome these problems are: (1) Assistance in the preparation of infrastructure development plans (masterplan) related to the temple cultural heritage in Pekraman Gelgel Village as a Spiritual DTW, (2) Assistance in preparing information on temple cultural heritage which is packaged into content. tourist information on the website, (3) Assistance in the formulation of policies and rules that integrate the management of temple cultural heritage in Pekraman Gelgel Village as a collaborative Spiritual Tourism. The outputs produced are articles in national journals with ISSN, activity videos, publications in print/online media, increased competitiveness, increased application of science and technology, and improved values in society.

Responsibility for parents to their children is an obligation that should be carried out by every parent. Children get all the important rights to support their growth and development and are entitled to the best possible custody of their parents. The end of the marriage between the wife and husband does not abolish all the obligations of parents to their children. The purposes of this study are to determine the responsibility of parents to children after their parents' divorce and the legal consequences for parents who do not carry out their obligations. This research uses a normative research type with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials is done by applying a literature study. Sources of legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed using the method of processing legal materials systematically and the results are presented descriptively. The results of the study indicate that the management of child support costs can be seen from the Civil Code, the 2019 Law on Marriage, Law Number 35 of 2014, Law Number 4 of 1979 concerning Welfare. The legal consequences for both parents who do not carry out their obligations can be done in 2 (two) ways, namely Application for Execution and Revocation of Custody to the Religious Court.

The practice of applying chemical substances to fruits to keep them fresh and look fresh is still being discovered. This form of fraud can occur and can pass into the fruit market in Indonesia in the absence of an agency that specifically pays attention to and carries out quarantine. The purposes of this study are to reveal the plant quarantine arrangements in the provisions of the legislation on the supervision and model for imported fruit that will be marketed and consumed by the public. The type of research used in this research is normative legal research. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of law. The technique of collecting legal materials used in this research is the technique of document study and literature study. After the data is collected, then it is analyzed descriptively. The results of the study show that the regulation of plant quarantine is in the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine and is also regulated in Government Regulation Number 14 of 2002 concerning Plant Quarantine. The control model for imported fruit to be marketed and consumed by the public is carried out according to the procedure, namely that each carrier medium (plants and their parts and/or other objects) is subject to plant quarantine, physical/visual inspection is carried out and continued with health checks according to the OPTK target.

Currently, any part of the world is facing a virus called Covid-19. Since the emergence of this case, all access has been hampered, especially in the economic field. Increasing unemployment is one of the current problems, for that we need a legal protection to ensure life for workers during this pandemic. The purpose of this study to analyze. Arrangements for termination of employment for workers due to the COVID-19 pandemic as well as legal protection for workers due to termination of employment due to the COVID-19 pandemic. This research is a type of normative legal writing with a conceptual approach and legislation. Sources of data used in the form of secondary and primary data sources. Data collection techniques by classifying primary legal materials with secondary legal materials as research support. The analysis of legal materials obtained by qualitative analysis. The results of the study indicate that Termination of Employment has a negative impact on workers because they lose their jobs so that it also has an impact on increasing the poverty level of the Indonesian people. Because the emergence of PSBB regulations from the government of course makes the space for work narrower and layoffs are increasingly prevalent, therefore the regulation of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and also the role of the government is very important to overcome the occurrence of layoffs that are not in accordance with the laws and regulations. The legal protection is divided into 2 things, namely preventive legal protection and repressive legal protection.

Meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank menimbulkan banyak terjadinya sengketa wanprestasi dimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dan peraturan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di bank diperlukan. Mediasi perbankan merupakan salah satu pilihan yang sering digunakan pihak bank untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah di BPR Werdhi Sedana Gianyar? (2) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi di BPR Werdhi Sedana Gianyar? Penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada dan hasil penelitian kasus. Dalam hasil penelitian ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada BPR Werdhi Sedana Gianyar yaitu penurunan omset atau kebangkrutan yang menyebabkan debitur tidak mampu atau terlambat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan atau ditetapkan. Penyelesaian wanprestasi yang digunakan BPR Werdhi Sedana Gianyar yaitu dengan cara preventif (pencegahan) dan represif dengan mengeluarkan surat pemberitahuan tunggakan dan surat peringatan, apabila debitur masih belum melunasi kewajibannya jalan terakhir yang ditempuh yaitu dengan cara penyitaan.

The regulation of technology transfer to Multinational Companies (PMN) to date still pays attention to the provisions of the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 on Investment, especially Article 2 paragraph 1, in addition to Indonesia has also adjusted the provisions of national laws in the field of economy/trade with the provisions of GATT and WTO that hav been ratified through the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1994, including adjustments to the provisions of the field of intellectual property rights (IPR) contained in the TRIPs, such as the Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2001 on Patents, The Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2001 on Brands, and the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2002 on Copyright, and others covered as objects of intellectual property rights (IPR). The role of multinational companies (PMN) in the transfer of technology can be mentioned, among others: As a holding company that can be used for media, containers, information exchange, technology between countries in the international community which is further used, and useful for Indonesia; As a place for investment in order to obtain benefits for Indonesia; and As a place for the application of new technologies to be useful more efficiently and effectively benefit Indonesia, in addition to improving international economic trade.

Regional Regulation Number 11 the year 2005 concerning the system of parking arrangement states, the regulation states if the consumer loses a vehicle in the place where the retribution is levied then Denpasar Parking Company will provide the compensation . However, there is still a lot of society that does not know about compensation regulation. The purposes of the research are to analyze the consumer's effort who have suffered losses in demanding the compensation and the responsibility of Denpasar Parking Company due to the loss of vehicles in Denpasar city. The method used is empirical legal research and the approach used is the statute approach and fact approach. The results of this stud y show the consumer who demands compensation for the losses in the Denpasar City area can be done in 2 ways outside the court and in court. Carving compensation through non -litigation from Denpasar Parking Company is by giving compensation that has been set. The mechanism of Denpasar Parking Company in providing the compensation is the compensation should be paid no later than 7 days afler the claim submission file is received, but any incidents outside the loss of the vehicle are not the responsibility of the Denpasar Parking Company.

Banks are the only financial institutions that are trusted by the people who play a role in the economy, so that in their activities there are elements of stakeholders who commit acts against the law in the banking world. This study aims to analyze crimes committed by internal bank employees and reveal legal liability to the bank if there are crimes committed by internal elements or bank employees. This study uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used are primary and secondary data obtained through recording and documentation techniques, then the data processed and analyzed will be processed and analyzed using a systematic legal material processing method. The results of the study stated that in banking there are two types of violations, namely banking crimes and crimes in banking. In relation to crimes in the banking sector, Law no. 7/1992 as amended by Law No.10/1998 on banking. Accountability cannot be borne by the bank as a corporation, but this burden is imposed or carried out by way of the debtor to individuals who commit crimes in the banking sector.

The development of information. technology today makes internet banking an alternative in land buying and selling transactions. With the emergence of this technology it makes it easy for land buying and selling transactions and increases cost and time efficiency. The researcher figures out the problem in this research first, how to arrange land buying and selling transactions through internet banking and second, how proof of payment via internet banking becomes a guideline for the preparation of land buying and selling. The research method used is a normative legal research method with a statutory study approach. The source of primary legal materials is the applicable laws and regulations and secondary legal materials namely literature. From the research results, it can be concluded that the arrangement of land safe and purchase transact ions through internet banking is regulated in Article 1320 and Article /457 KUHP, Article 19 VU /TE, and Article 19 paragraphs (1) and (2) UUPA, as well as PP Number 24 of 1997. Proof of payment via internet banking as the basis for drawing up a land safe and purchase deed is regulated in Article 5 paragraph (1) UV/TE.

In general, when someone carries out a loan to a bank or company, an agreement will be made that has been agreed by both parties. In this case, there is an agreement but it does not written in the paper. The purpose of this research is to analyze the validity of the oral credit agreement with the car pawn guarantee and the implementation of the good faith principle in the oral credit agreement with the car pawn guarantee. The type of the research used is empirical by using primary data sources and secondary data obtained from field research, literature and legislation relating to the issues. The data collection techniques are carried out by recording and documentation. In order to get a clear explanation, the data is analyzed and presented qualitatively. The result of the research reveals that the credit agreement made orally by Party 1 and Party 2 had fulfilled all the provisions of the validity of the agreement under Article 1320 of the Civil Code. There is an agreement to carry money off by guaranteeing a Toyota car. Party 1 has carried out in good faith the matters agreed in the agreement made together with party 2 without any violation by making repayments of the loan he made to Ketut in the amount of 30% of what was agreed within 5 months with interest on the loan at 10% per month

The essence of national development is the development of the whole human being and the development of the entire Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Development is not only pursuing physical or mental progress, but also pursuing harmony, harmony and balance. The purpose of this study is to determine the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to illegal copying of books in the Cahya Printing Bali photocopy business and to find out legal protection for book creators related to illegal book duplication in the Cahya Printing Bali photocopy business. The research method used is to use the empirical legal research method, which is to study the legal provisions that apply or what happen in reality in society. The results of the study show that the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning copyright related to illegal book duplication in the Cahya Printing Bali photocopy business has not been carried out due to lack of support from related parties, namely still weak policing and lack of socialization. Legal protection for book creators related to the copying of illegal books in the copy business of Cahya Printing Bali in protecting creators' rights, the government does not provide direct legal protection.

Indonesia is a maritime country surrounded by a sea that is rich in natural resources, therefore a unified system is needed to maintain security and also to allocate all energy sources offered by the sea so that it can be managed appropriately. The management of water safety and security in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. In this research, there are two main problems that will be examined, namely first about the management arrangements for safety and security requirements in Indonesian maritime territory and second What is the authority of the local government in developing the safety and security requirements of shipping in Indonesian maritime territory. This research is a normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is the management of shipping coaching is carried out by the government. The form of guidance carried out by the government is in the form of supervision, control and regulation. Legal protection for the administration of regional autonomy is in line with the provisions of Law Number 23 o/2014 which involves regional governments and carries out legal protection for various government affairs in the context of community service and natural resource management.

The Covid-19 pandemic in Indonesia has not only had an impact on health, the Indonesian economy has also been affected. The banking sector has been affected by this pandemic. Credit restructuring aims to provide relief for debtors in fulfilling their obligations. Then the rules regarding restructuring in the POJK will later become a reference for banks to provide relief for debtors who are affected by covid-19 The Covid-19 pandemic in Indonesia not only has an impact on health, the Indonesian economy is also affected. The banking sector has been affected by this pandemic. Credit restructuring aims to provide relief for debtors in fulfilling their obligations. Then the rules regarding restructuring in the POJK will later become a reference for banks to provide relief for debtors affected by Covid-19. There are several problems faced, namely the form of legal protection for debtors due to default due to the impact of the Covid-19 pandemic and the criteria for debtors who meet the requirements for credit restructuring due to the Covid-19 pandemic. Using normative methods. Benruk legal protection for debtors due to default can apply for credit restructuring in accordance with the POJK. The criteria for debtors who meet the requirements for restructuring are given to debtors if they are really affected by the spread of the corona virus such as a debtor who has a business that is classified as vulnerable to the spread of the corona virus and the debtor's business has decreased income and if indeed the debtor meets these requirements the debtor will meet the restructuring requirements and will be restructured after the debtor is indeed affected by the corona virus

Economic developmentin era globalization increasing, with finance becoming necessity for every human being. research problems are: What factors cause bad credit at Surya Mandiri Savings and Loans Cooperative Gianyar Regency and how bad credit settlement efforts through litigation at Surya Mandiri Savings and Loan Cooperative Gianyar Regency This type research used Empirical Law. the factors that cause bad credit in cooperatives are internal factors that cause bad credit originating from the cooperative itself, external factors are factors that cause bad credit originating from customer side. Non-litigation is settlement of disputes outside the court that closed to public and the confidentiality of the parties guaranteed. Litigation dispute resolution is dispute resolution carried out through the court. It can be concluded that factors that cause bad credit at Surya Mandiri Savings and Loan Cooperative in Gianyar Regency are internal factors and external factors. The settlement of bad credit at Surya Mandiri Savings and Loan Cooperative in Gianyar Regency can be done by non-litigation and litigation. should not only pursue profit, but must be more assertive and apply the principle of prudence and Head of the cooperative credit department must be more careful providing loans to borrowers.

Legal protection for intellectual works is not only shown to works whose copyright has been registered, but also to those whose copyrights have not been or are not registered at all. The purpose of this study is to determine the legal protection of Galuh batik motifs in Gianyar Regency according to Law Number 28 of 2014 concerning copyright and to find out the copyright registration for Galuh batik business in Gianyar Regency. The author uses the type of empirical legal research, namely research by means of interviews which primary data are known as field research. The data needed in this study are primary and secondary data. Based on the results of the study, it can be concluded that the legal protection of Galuh batik motifs in Gianyar Regency based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright, namely Galuh Batik has not received optimal legal protection. If in the future there is a dispute, then the Batik Galuh Party can take it with a Civil Dispute settlement. The registration process for Batik Galuh copyright still uses a manual system and the process is completed in less than 3 weeks to 1 month.