Search

PELAKSANAAN PELAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN (RENI ANGGRAINI, 1920123041, Fakultas Hukum Unand, 2019, 90 Halaman) Pembimbing: Dr. AZMI FENDRI, S.H., M.Kn dan Dr. DELFIYANTI, S.H., M.H ABSTRAK Perkembangan dan pertumbuhan teknologi dan komunikasi yang semakin meningkat, memberikan dampak positif bagi perkembangan birokrasi di Indonesia. Salah satunya mengupayakan adanya pemangkasan birokrasi dalam hal pendaftaran Hak Tanggungan di Badan Pertanahan Nasional. Secara konvensional, Pendaftaran Hak Tanggungan melalui cara manual di BPN, tetapi sejak di undangkannya Perturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 tahun 2020, mengharuskan adanya pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem HT-El. Namun, program ini belum berjalan dengan baik, karena masih adanya kendala-kendala teknis yang terjadi, misalnya masih mengharuskan pemohon untuk melakukan validasi sertipikat tanah baik secara fisik, materil dan formil dengan yang terdapat di sistem online BPN tersebut. Dan yang tejadi di BPN Padang Pariaman, masih banyaknya ditemukan tanah-tanah yang belum terpetakan dan belum tervalidasi dengan sistem BPN. Permasalah yang diteliti dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Hak Tanggungan elektronik melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apakah kendala dalam pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Padang Pariaman dan bagaiman mengatur kendala tersebut? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah library research dan field research. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah melalui editing dan koding, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deskripti. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan: 1) Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan elektronik melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu program yang sangat baik, karena adanya pemangkasan birokrasi dan mengharuskan PPAT sebagai pelaksana program ini lebih bersifat mandiri. 2) Kendala dalam pelaksanaannya adalah masih terdapatnya tanah-tanah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman khususnya belum terpetakan dan masih banyak sertipikat-sertipikat tanah yang belum tervalidasi secara formil dan materilnya dengan sistem yang ada di BPN. Kata Kunci : Pendaftaran, Hak Tanggungan Elektronik, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman ABSTRACT The development and growth of technology and communication that is increasing, has a positive impact on the development of the bureaucracy in Indonesia. One of them is trying to cut the bureaucracy in terms of registration of Mortgage Rights at the National Land Agency. Conventionally, Mortgage Registration is done manually at BPN, but since the enactment of Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 5 of 2020, it requires that Mortgage registration be done electronically through the HT-El system. However, this program has not been running well, because there are still technical obstacles that occur, for example, it still requires applicants to validate land certificates both physically, materially and formally with those contained in the BPN online system. And what happened at BPN Padang Pariaman, there were still many uncharted lands that had not been validated by the BPN system. The problems studied in this thesis are: 1) How is the implementation of electronic Mortgage through the Land Deed Maker Officer in Padang Pariaman Regency? 2) What are the obstacles in the implementation of Electronic Mortgage Rights through Land Deed Officers in Padang Pariaman Regency and how to manage these obstacles? The approach method used in this research is the empirical juridical method. This research is descriptive. The data used are primary data and secondary data. The data sources in this research are library research and field research. Data were collected through interviews and document studies. The data obtained were processed through editing and coding, then analyzed using qualitative analysis. Furthermore, the data is presented descriptively. Based on the results of the research, the authors conclude: 1) The implementation of electronic Mortgage registration through the Land Deed Maker Officer in Padang Pariaman Regency is a very good program, due to bureaucratic cuts and requires PPAT as the executor of this program to be more independent. 2) The obstacle in its implementation is that there are still lands in Padang Pariaman Regency in particular that have not been mapped and there are still many land certificates that have not been formally and materially validated with the existing system at BPN. Keywords: Registration, Electronic Mortgage Rights, Land Deed Maker Official, and the National Land Agency of Padang Pariaman Regency

Acquisition of land and building rights raises rights and obligations for holders and recipients of rights, namely paying customary taxes on land rights. The implementation of the payment of Customs Tax on the Right to Land and Building must be accompanied by the results of the examination of the value of the tax object on the Acquisition Duty of the Right to Land and Building which has been determined by the Regional Tax Service Agency based on Fair Value. The purpose of this thesis is to find out the legal consequences of the examination of the tax object value at the acquisition cost of land and building rights based on fair value. The method used in this thesis uses the normative research method of the statute approach. The benefits of the research as a material for research on the contribution of thought so that the wider community can find out about the legal consequences of the research results of the value of tax object acquisition on the acquisition of land and building rights based on fair value.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepemilikan kartu kredit serta dampaknya pada sikap pengguna. Penelitian ini dilakukan karena keterkaitan pemanfaatan teknologi (e-banking) dalam penelitian perilaku pengguna kartu kredit sebagai referensi relatif terbatas. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan jumlah pemegang kartu kredit yang diketahui dari sumber data Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Teknik kecukupan sampel menggunakan rumus Slovin dengan pendekatan purposive, didapat 399 responden pemegang kartu kredit yang berhasil dikumpulkan di daerah Jakarta, Depok dan Bogor. Tahap uji data primer tersebut selanjutnya dilakukan uji validitas, reliabilitas dan analisis konfirmatori faktor (CFA) menggunakan KMO-Barlett’s test. Proses tahap pengujian menggunakan tools SPSS untuk uji deskriptif, validitas reliabilitas dan CFA, untuk pengujian model penelitian menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup (life style) memberi pengaruh yang cukup kuat pada variabel kepemilikan kartu kredit selain faktor pemanfaatan teknologi (e-banking) yang secara nyata mampu memengaruhi variabel kepemilikan kartu kredit. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi gaya hidup maka kecenderungan menggunakan kartu kredit semakin kuat, demikian juga dengan pemanfaatan teknologi e-banking yang secara nyata mampu mendukung kenyamanan bagi pengguna kartu kredit.