Search

In order to improve the administrative order, on the guidance of civil servants of the Ministry of Religious Affairs, the provision on discipline of Civil Servant attendance at the Ministry of Religious Affairs has been issued Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 45 of 2015 on Amendment of Regulation of Minister of Religious Affairs No. 28 of 2013 on Discipline Environment Ministry of Religion. Implementation of Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 45 of 2015 on Discipline of Civil Servant Attendance In the Ministry of Religious Affairs in Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penanggangan Serdang Bedagai Regency viewed from the aspect of communication, resources, disposition and bureaucracy strutktur in general has been well implemented.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Inkubator Bisnis Dalam Pelaksanaan Pembinaan UMKM Melalui Program UKM Tenant. Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Peranan pemerintah semakin dibutuhkan untuk UMKM, karena sejak awal MEA direncanakan sebagai bentuk kerja sama ekonomi dan dalam peranan ini salah satunya dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu inkubator bisnis. Efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cikal USU efektif melalui dua pendekatan yang dilakukan selama penelitian yaitu : (1). Pendekatan Sasaran (Goal Approach) di ukur melalui (a). Kemampuan berlaba (b). Pencarian sumber daya. (2). Pendekatan Proses (Process Approach) melalui berbagai indikator internal organisasi (a). Produktivitas. (b). Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. (c). Kepuasan kerja. Berdasarkan penelitian, saran yang dapat peneliti sarankan sebagai berikut : (a). Memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait dan asosiasi Tenant binaanya dan alumni UKM Tenant. (b). Menyediakan sarana dan prasarana yang tepat, sesuai kebutuhan UKM Tenant. (c). Memprioritaskan pembanggunan mindset Tenant dalam proses pembinaan. (d). Meramaikan Cikal Mart dan menambahkan produk-produk yang di pajang dalam Cikal Mart.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi. Aspek ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan yang tidak. Aspek keempat adalah Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.

Seorang Kepala Puskesmas adalah orang yang melakukan sesuatu melalui orang lain, dengan membagi dan mengalokasikan tugas-tugas kepada bawahannya. Keberhasilan Kepala Puskesmas ditentukan oleh seberapa jauh Pegawai menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik.Seorang Pegawai mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, mungkin juga tidak. Namun, bila tugas yang dibebankan kepada Pegawai tidak bisa terlaksana dengan baik, maka Kepala Puskesmas perlu menganalisis apa penyebabnya. Dalam hal ini, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah, pertama, Pegawai memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Kedua, Pegawai tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua faktor tersebutPegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi merupakan harapan Puskemas Simpang Kiri. Pegawai yang memiliki motivasi untuk bekerja tidak sama dengan orang yang bekerja dengan motivasi yang tinggi. Pegawai yang bekerja dengan motivasi tinggi ini pada umumnya beranggapan bahwa bekerja hanya karena harus mematuhi kebutuhan yang vital bagi diri dan keluarganya.Studi tentang motivasi kerja (yang menyangkut faktor finansial, faktor psikologis dan faktor sosial) terhadap prestasi kerja Pegawai dilakukan pada Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.Pada saat penelitian dilakukan (akhir tahun 2016), jumlah Pegawai Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang tersebut tercatat 65 orang. Jumlah Pegawai ini sekaligus pula merupakan populasi data penelitian ini.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang berinisiatif membuat mobil layanan yang diberi nama SIMOLA (Sistem Mobil Layanan) yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kepegawaian dengan cara mengunjungi langsung PNS yang berada di wilayah kecamatan yang jauh. Pelayanan SIMOLA telah disusun untuk setiap kecamatan dan memperioritaskan kepada 10 (sepuluh) kecamatan yang jauh dari Lubuk Pakam dengan mengunjungi Kantor Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan disuatu wilayah kecamatan. PNS dikecamatan dapat langsung berurusan dengan petugas SIMOLA tanpa harus datang ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan tanpa adanya kutipan (gratis). Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 176 Tahun 2015 Tentang Penetapan Operasional Mobil Layanan (SIMOLA) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel penelitian digunakan puposive sampling, yaitu sebanyak 34 orang. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Berbagai kebijakan publik senantiasa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat maupun lingkungan yang ada. Kecenderungan terlambatnya mengaplikasikan aspek teknologi terbarukan serta perangkat sistem yang mengikutinya akan berakibat pelayanan yang tidak maksimal serta bertimbunnya antrian kepentingan publik yang terhambat. Penerapan sistem Informasi kearsipan dalam pelayanan ketatausahaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah propinsi Sumatera Utara, merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan publik agar kualitas pelayanan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan pengguna baik itu Pimpinan Daerah maupun pihak diluar organisasi yang sangat mengharapkan adanya pelayan yang cepat, sederhana, mudah dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan modernisasi. Adapun penerapan sistem ini, meliputi Aspek Input berupa penyediaan perangkat komputer, petugas dan tata cara yang mengaturnya. Dalam hal proses penerapan sistem ini senantiasa dilakukan dengan pengarahan, pemantauan dan evaluasi agar sistem berjalan terarah. Output yang dihasilkan berupa surat keluar dengan barcode dan terdata secara komputerisasi serta data surat masuk dan posisioning surat secara akurat dan cepat dapat terdeteksi. Manfaat yang dirasakan dari penerapan sistem ini berupa kemudahan layanan, pencarian data secara cepat, responsive, akuntabel dan penggunaan ruang yang tidak terlalu luas dalam menyimpan data.

Abstrak Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, melalui penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang mana respondennya berjumlah 61 orang sesuai dengan Rumus Sampel Slovin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase yang digunakan untuk mengkaji variabel yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan disposisi (sikap) terjadi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Kata kunci : Implementasi Peraturan Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah. THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 65 0F 2010 ON THE REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM, DAIRI REGENCY Abstract Implementation of Regional Financial Information System referred to in Article 13 letter a organized to support local governments in budget preparation, budget execution and financial reporting areas (Regulation No. 65 of 2010). Use of Regional Financial Information System that are not uniform in their respective local governments will lead to another problem in the area of financial information systems implemented in accordance with the regulations is always dynamic and rapid technological developments. Dairi Regency Government's inability to produce an accountability report to the Financial Management Information System (SIPKD) developed by the Ministry of the Interior, through this study, researchers tried to find and get theories that can express it. Then from the theory proposed by George C. Edwards III of the four factors that affect the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, researchers believe can illustrate the problems that occur in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on the Financial Information System In the area of Dairi Regency Government. This research is a qualitative descriptive study inductive approach. The population in this study were all leaders, finance and treasurer Kasubbag expenditure on education in the Dairi Regency Government where the respondents amounted to 61 people according to the formula of Sample Slovin. The analysis used in this study is a descriptive analysis of the percentage that is used to assess the existing variables. The results showed that the factor of resources and disposition (attitude ) in case of problems in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on Regional Financial Information System in Dairi regency government. Keywords: Implementation Of Government Regulations, Region Financial Information Systems.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap disiplin kerja pegawai. Untuk mengetahui pengaruh pemberian imbalan terhadap disiplin kerja pegawai. Dan untuk mengetahui pengaruh komitmen kerja dan pemberian imbalan secara bersama-sama terhadap disiplin pegawai. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik korelasi dan regresi linier sederhana dan ganda serta korelasi parsial. Semua perhitungan dalam analisis data menggunakan bantuan Program SPSS versi 14.0 for windows secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai dengan nilai Fhit (64,964). Variabel komitmen secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai dengann nilai thitung (4,069). Variabel Pemberian Imbalan secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai, dengan thitung (4,870). Nilai R Square pada tabel diatas adalah 0,797, hal ini menunjukkan bahwa 79,70% variabel Komitmen dan Pemberian Imbalan secara simultan berpengaruh terhadap Displin Kerja Pegawai sedangkan sisanya sebesar 20.30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini seperti kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui tingkat kepuasan masyrakat terhadap pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Dwikora yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan lingkungan pada tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga di wilayah lingkungan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia yang telah dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan yang berjumlah 410 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling (sampel acak berlapis proporsional). Variabel dievaluasi dari aspek kepuasan masyarakat, yang diukur dengan variabel indeks kepuasan masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmen PAN Nomor: 25 Tahun 2004. Untuk analisis data dilakukan berdasarkan skoring dari hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-4 dan dianalisis dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmen PAN Nomor : 25 Tahun 2004. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 3,03 yang berarti tingkat kepuasan masyarakat termasuk “kategori baik”.

Tujuan penelitian ini adalah melihat Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Kajian dilakukan pada Biro Rektor dikarenakan Biro Rektor ini bisa dikatakan sebagai urat nadi dalam sebuah lembaga sehingga dituntut berfikir global, serta mempunyai visi dan misi yang jauh berwawasan ke depan. Dengan kata lain Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa statistik deskriptif berupa persentase rata-rata jawaban responden yang menjelaskan tentang pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai pada Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Dimana Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang tercatat di Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 40 responden. Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun primer disusun dan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa iklim organisasi sangat mempengaruhi kinerja pegawai Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Hal ini dapat dilihat dari data dimana 35,6% dan sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat upah, pelatihan, gaya kepemimpinan, jaminan sosial, jaminan kelangsungan kerja, menciptakan sistem kerja yang optimal, dan lain sebagainya. Iklim organisasi yang baik telah terbangun di Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dimana rata-rata responden penelitian memberikan jawaban yang positif dan secara tidak langsung dengan adanya kondisi iklim organisasi yang baik akhirnya membuat kinerja pegawai meningkat.

Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik.Penelitian memperlihatkan bukti konkrit tentang fenomena tersebut, dimana penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai patologi yang telah mendarah daging pada diri aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi. Seperti patologi red tape, pungli, menunggu petunjuk atasan, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor utama yang menghambat profesionalisme aparatur birokrasi publik yaitu keberadaan aturan formal yang secara kaku mengatur tentang peran dan tugas masing masing bagian sehingga aparatur Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tidak berorientasi kepada apa yang menjadi misi organisasi tapi lebih cenderung kepada aturan formal dan petunjuk atasan. Konsekuensi dari kekakuan tersebut membuat aparat menjadi tidak responsif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur menurut tesis ini adalah keberadaan sistem di mana birokrasi beroperasi seperti: visi-misi organisasi, struktur organisasi, faktor kepemimpinan dan sistem penghargaan.

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, dengan maksud untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Medan dalam empat tahun terakhir (2008-2011) menunjukkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata mencapai sasaran yang telah ditetapkan (target tercapai) yakni sebesar 101,12%. Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 113,25%, dan Tingkat Efektivias yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 89,18 %. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata yakni sebesar 53% yang berarti bahwa Pajak Daerah berperan besar dalam peningkatan PAD. Pajak daerah yang paling besar pendapatannya adalah Pajak Penerangan Jalan dan pendapatan yang terendah adalah Pajak Parkir.

To encourage the growth of the village economy, the Village Law also mandates the establishment of a Village Business Company (VBC). The VBC is expected to be able to become an instrument of village development, both in terms of economic development and social development. Langkat Regency is one of the Regency in North Sumatera that responded to the establishment of the VBC by making a Regional Regulation that requires all villages to establish VBC. Based on the Regent's Regulation, every village, including Pulau Kampai Village, Pangkalan Susu District, Langkat Regency, tried to initiate a VBC, in accordance with the potential of Natural Resources, Human Resources, and needs of each village. Seeing the important role of VBC in the economic and social empowerment of rural communities, it is necessary to conduct a study of the existence of VBC since its inception until the present condition which is already more or less 4 years (2015–2019). This is necessary to see how the VBC development model is in the effort to empower the economy and social village communities. The findings of this model are needed so that it can be replicated to other VBCs and VBC has an alternative model in order to develop the VBC they are managing. This study uses a combination of qualitative and quantitative research design approaches with a combination model used in this study is dominant-less dominant design. The result shows that the Savings and Loan Business Unit was chosen because most of the residents of this village work are traditional fishermen, where this work is always tinged with income uncertainty, so that institutions are needed to be able to provide loans when they need them. VBC Sejahtera Bersama is principled as an institution that empowers rural communities to become more productive and effective. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Conducted in four villages which are located in four Districts in North Sumatera Province, Indonesia, this study evaluates village community empowerment through village owned enterprise that is based on social capital in North Sumatera. The study is conducted by using a combination of qualitative and quantitative approaches where the qualitative data were obtained through in-depth interviews, while the quantitative data were obtained through survey by questionnaire. Analyses were made on three aspects of community empowerment: institutional aspects, economic aspects, and socio-cultural aspects. Results show that the various empowerment programmes have helped the communities to develop their economic activities in the villages through business activities. The implication of this study to the policy for Village Law is that all business carrying out with funds based on the village owned enterprise must refer to the applicable law to avoid any deviation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]