Search

Moralitas yang rendah sangat berdampak pada hilangnya sikap toleransi antar masyarakat, yang mana hal itu dapat menimbulkan kekerasan fisik maupun non fisik baik di dunia digital maupun dunia nyata. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kehidupan kekristenan yang mengedepankan kebersamaan dalam teologi beragam demi membangun bangsa dan negara yang hidup dalam damai sejahtera dan aman. Menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan studi literatur maka dapat disimpulkan bahwa titik temu moralitas dan pluralisme harus dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai etika teologis dapat diintegrasikan secara efektif dalam konteks pluralistik, mendorong dialog antaragama, dan menciptakan dasar untuk tindakan moral bersama di tengah-tengah keragaman teologis. Maka dalam menuangkan kajian teoritik moralitas dan pluralisme sebagai titik temu dan tantangan moralitas dan pluralisme dalam kemajemukan, diperlukan konsep dan nilai yang diaktualisasikan dalam teologi beragam sebagai dasar titik temu kekristenan.

Copyright of Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) is the property of Dinasti Publisher and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Moderasi beragama berkaitan dengan jalan tengah, harmoni dan keseimbangan di antara ekstrem keagamaan yang ada. Jalan tengah yang dimaksud bukan dalam pengertian titik tengah secara matematis, namun merupakan harmoni dan keseimbangan sebagai pilihan yang terbaik. Dalam konteks Indonesia, pergumulan antara agama dan sekularisasi adalah persoalan yang perlu dijawab. Dalam konteks kemajemukan agama, pluralisme dan partikularisme seringkali berada dalam ketegangan dan saling mempersalahkan. Dalam teologi agama-agama, keimanan dan rasionalisasi seringkali menyatakan yang lain sebagai yang salah. Artikel ini akan mengkaji moderasi di antara ekstrem-ekstrem tersebut dengan penghargaan pada posisi masing-masing dan mencoba melampauinya sebagai bentuk moderasi yang kontekstual di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi putaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh model moderasi beragama di Indonesia sesuai dengan ekstrem yang ada. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa moderasi di Indonesia bisa dilakukan dengan mengakomodasi nilai-nilai positif dari ekstrem-ekstrem tersebut. Temuan ini bisa menjawab pergumulan tentang moderasi dalam relasi agama dengan negara dan dalam relasi antar agama.

Penelitian ini mendeskripsikan pola Manajemen Pendidikan Agama Islam terkait minimnya pendidikan agama pada siswa minoritas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan pedagogi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, sedangkan pihak yang diwawancarai adalah Ketua Panitia, Kepala Sekolah, guru, siswa dan orang tua. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Melalui pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan untuk mengikuti rencana kepala sekolah dapat dilihat dari segi: a. Kesadaran akan keberhasilan terlihat dari praktik atau implementasi rencana kepala sekolah terkait pendidikan agama, tidak ada larangan bagi siswa muslim untuk melaksanakan shalat, bahkan sekolah selalu mengadakan kegiatan keagamaan Islam. b. Kesuksesan Sosial dilihat dari unsur-unsur yang ditemukan di lapangan adalah hubungan antara guru, guru dan siswa yang terlihat akrab dalam keakraban tanpa membedakan satu sama lain. Strategi sekolah dalam memberikan pemahaman agama kepada siswa muslim selain mengajar di sekolah adalah melalui silaturahmi dengan membangun komunikasi dengan tokoh lintas agama, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan serta melalui pendekatan sosial budaya dan pengelolaan satuan pendidikan untuk menerima seluruh siswa yang ingin bersekolah. sekolah. di SMK Negeri 1 Toraja tanpa persyaratan khusus, dan memberikan pelayanan kepada siswa tanpa memandang suku dan agama.

Copyright of Social Anthropology / Anthropologie Sociale is the property of Berghahn Books and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Latar belakang masyarakat majemuk yang dimiliki Indonesia menjadikan bangsa ini kaya akan beragam kebudayaan, hal tersebut perlu dimbangi dengan pemahaman mengenai pluralisme. Pemahaman yang baik diharapkan akan mempengaruhi sikap toleransi yang tinggi, utamanya bagi kaum muda saat ini sebagai masa depan bangsa. Semangat pluralisme perlu dimiliki oleh pemuda sebagai tonggak awal penerapan toleransi yang menjadi modal untuk integrasi bangsa nantinya. Semangat pluralisme tentu tidak bisa seirama setiap orang, banyak hal mempengaruhi seberapa kuat toleransi setiap orang. Karena hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat toleransi atau semangat pluralisme tersebut. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Sequential Explanatory oleh John W. Creswell. Pendekatan diawali dengan pengumpulan data kuantitatif berupa kuesioner berskala likert. Dilanjutkan dengan studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah terkait, sebagai bahan penjelasan atau pendukung dari data kuantitatif yang telah didapat. Hasil dari penelitian menunjukan pola yang positif. Menunjukan angka index yang baik dan dapat diterjemahkan sebagai tingkat toleransi yang baik juga. Namun peneliti juga menemukan adanya persetujuan mengenai masih maraknya sikap intoleransi. Dari studi literatur sendiri, peneliti menemukan aspek pendukung mengenai faktor internal maupun eksternal dari tingkat pemahaman pluralisme dan penerapan toleransi pada pemuda.

Pancasila merupakan kompromi politik yang memungkinkan bangsa Indonesia tetap berjalan bersama-sama di dalam pelbagai keyakinan agama (Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan, Katolik, serta kepercayaan-kepercayaan lainnya kepada Tuhan yang Maha Esa). Di sisi lain, ajaran dan praktik gereja evangelikal di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan doktrin dasar keselamatan dan praksis penginjilan, sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Studi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keyakinan fundamental gereja evangelikal tidak bertentangan dengan semangat kebhinekaan dalam Pancasila. Tesis dari kedua penulis adalah bahwa doktrin dan praksis dasar evangelikal sebetulnya tidak bertentangan dengan sifat inklusivisme dari Pancasila sebab sejarah pembentukan Pancasila diwarnai oleh kalangan Islam neo-modernis yang sesungguhnya sangat eksklusif secara teologis. Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah menggali akar sejarah gerakan evangelikal di dunia hingga Indonesia, yang kemudian dikomparasikan dengan sejarah lahirnya Pancasila, untuk menunjukan koherensi antara ajaran dan praktik gereja-gereja evangelikal Indonesia terhadap nilai Pancasila.

Le fanatisme est une réalité qui envenime les rapports sociaux. Qu’il soit sportif, politique, culturel ou religieux, le fanatisme entraîne la violence et c’est pourquoi il faut le circonscrire. De son étymologie latine où il renvoyait à ce qui se rapporte au temple, l’adjectif fanatique en vint à s’enrichir des sens nouveaux impliquant la défense d’une cause avec un enthousiasme enclin à l’exagération. Conscient d’être dépositaire de toute la vérité, militant pour imposer sa vérité avec démesure, renfermé sur ceux qui partagent son idée fixe et rejetant tous les autres comme mauvais, le fanatique aboutit à l’intolérance et à la violence. Cette dernière peut être combattue par l’esprit critique, l’exercice du dialogue et l’acceptation des différences.

Religious pluralisme among Muslims itself raises pros and cons, acceptance on the one hand and resistance on the other. Supporters of religious pluralisme argue that this idea is a necessity in the midst of Indonesia's pluralistic condition. Opponents of religious pluralisme are of the view that this idea is misleading, because it tends to mix up religious teachings and assumes that all religions are true. The climax of the conflict over the notion of religious pluralisme was the issuance of a fatwa by the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the prohibition of pluralisme, secularism and religious liberalism. This research was conducted to examine more deeply the MUI's views on religious pluralisme. This study aims to find out why some issues of religious pluralisme have received a response from the MUI and how the MUI views religious pluralisme. To examine this problem, a descriptive analysis method was used, namely a problem solving that includes recording, interpreting and analyzing MUI's views on religious pluralisme and writings related to it. The results of the research are: The issue of religious pluralisme and the development of secular and liberal thinking in Indonesia received a firm response from the MUI because pluralisme, secularism and religious liberalism were seen by the MUI as having distorted Islamic teachings and had raised people's doubts about the Islamic creed and sharia. The MUI's view of pluralisme, secularism and religious liberalism is an understanding that is contrary to the teachings of Islam. It is forbidden for Muslims to follow the notions of pluralisme, secularism and religious liberalism. In matters of aqidah and worship, Muslims must be exclusive, in the sense that it is forbidden to mix the aqeedah and worship of Muslims with the aqeedah and worship of followers of other religions. For Muslim communities who live with adherents of other religions (religious plurality), in sosial issues that are not related to faith and worship, Muslims are inclusive, in the sense that they continue to engage in sosial relations with adherents of other religions as long as they do not harm each other. Abstrak Pluralisme agama di kalangan Islam sendiri menimbulkan pro dan kontra, penerimaan di satu sisi dan resistensi di sisi lain. Para pendukung pluralisme agama berpendapat, ide tersebut adalah sebuah keniscayaan di tengah kondisi Indonesia yang majemuk. Para penentang pluralisme agama berpandangan bahwa ide tersebut menyesatkan, karena cenderung mencampuradukkan ajaran agama dan menganggap semua agama benar. Puncak pertentangan atas paham pluralisme agama adalah dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan MUI terhadap pluralisme agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sebagian isu pluralisme agama mendapat respons MUI dan bagaimana pandangan MUI terhadap pluralisme agama. Untuk meneliti masalah ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu pemecahan masalah yang meliputi pencatatan, penafsiran dan analisa terhadap pandangan MUI terhadap pluralisme agama dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengannya. Adapun hasil dari penelitian adalah: Isu pluralisme agama dan berkembangnya pemikiran sekuler dan liberal di Indonesia mendapat respons MUI dengan tegas karena pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama dipandang oleh MUI telah membelokkan ajaran Islam dan telah menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam. Adapun pandangan MUI terhadap pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

The Dutch theologian-statesman Abraham Kuyper developed the doctrine of common grace in a lengthy manner. Common grace emphasises that God's grace operates not only in a salvific way for the elect, but also in a general way for every individual. Despite sin, human beings are capable of doing beautiful, just, and wise things and are endowed with gifts and talents, due to God's act of common grace. On that doctrinal basis, Christians are called upon to appreciate the people outside the church, for there are fruits of common grace in their lives. On many occasions, Kuyper acknowledged that people of other religions have better qualities than Christians. Although not salvific, common grace opens various possibilities for Christians to learn from non-Christians. Thus, common grace could be a theological encouragement for interreligious dialogue toward mutual enrichment. This doctrine shows how the interreligious relationship between Christians and non-Christians should not be reduced to evangelism alone; it should also include dialogue and further cooperation toward the common good. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Canadian Political Science Review is the property of Canadian Political Science Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Industrial Relations / Relations Industrielles is the property of Universite Laval, Department of Industrial Relations and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

This article discusses the notion of diagnostic validity in psychopathological nosology, from an epistemological perspective. The crisis of operational models, represented by the DSM, has deepened in recent decades due to the adoption of a literal conception of validity, understood as correspondence between diagnostic classifications and intrinsic properties. Such conception relegates the diagnostic categories to the status of artificial types devoid of ontological substrate. Based on authors such as Dupré, Rorty, Goodman, Zachar, Agich, etc., it suggests reframing the problem in terms of a pragmatic nominalism. Besides shifting us from the natural/artificial dichotomy, a pragmatic nominalist stance would admit a nosological pluralism, usually incompatible with essentialist classificatory systems. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Keharmonisan dalam sebuah masyarakat merupakan urgensi dan dambaan setiap manusia. terlebih lagi di tengah-tengah kemajemukan agama pada masyarakat Indonesia. Di tengah kemajemukan tersebut potensi konflik bisa saja terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pluralisme dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan sumber data primer berasal dari buku, artikel, dan penelitian-penelitian terkait pluralisme, agama, dan kerukunan umat, khususnya terkait masyarakat Kabupaten Alor. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Kabupaten Alor senantiasa menjaga keharmonisan terhadap adanya perbedaan-perbedaan yang hidup dalam masyarakat. Penghargaan terhadap kearifan lokal masyarakat Alor juga berperan penting. Di sisi lain peran pemerintah setempat merupakan pilar yang penting yang dapat mengawal pluralisme dan terciptanya kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda kepercayaan. Dialog dan kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat Alor memberi dampak positif. Adanya sikap toleransi antarumat beragama yang telah dilakukan masyarakat Alor merupakan bentuk kemaslahatan umat (maqashid al-ummah) dalam konteks hukum Islam.

Terjadi kontestasi antara pemerintah dan pengikut Tabut. Melalui kekuatan politik dan ekonomi, pemerintah menjadikan Tabut sebagai komoditas budaya sedangkan pengikut Tabut terus menjaga eksistensi kesakralan ritual Tabut dengan kekuatan simbolik yang mereka miliki. Seharusnya kontestasi tidak menjadi pemicu munculnya konflik, namun dipahami sebagai khazanah dan keragaman pemikiran dalam memahami budaya dalam kemajemukan masyarakat di Bengkulu. Artikel ini memaparkan apa saja faktor penyebab kontestasi dalam perspektif teori ideologi dan kekuasaan, mengapa keberagaman dalam konsep pluralisme dapat menyebabkan kontestasi makna, dan mengapa diskursus dan budaya hidup dapat menjadi keragaman pemikiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Ideology and Power, yang menjelaskan tentang ideologi dalam pandangan Marx, pluralisme, diskursus dan budaya hidup. Kontestasi makna ritual Tabut antara pemerintah dan pengikut Tabut dipengaruhi oleh hubungan ideologi, kekuasaan, pluralisme, serta discourse dan lived cultured. Hubungan ini melibatkan ideologi dan kekuatan masing-masing kelompok. Hal tersebut juga menciptakan pluralisme yang memposisikan pemerintah Bengkulu sebagai pemegang kekuatan politik dan ekonomi, yang pada akhirnya memunculkan Tabut Pembangunan sebagai komoditas pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Copyright of Society & Leisure / Loisir & Société is the property of Taylor & Francis Ltd and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of French Journal of British Studies / Revue Française de Civilisation Britannique is the property of Centre de Recherches et d'Etudes en Civilisation Britannique and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Akses penyebaran informasi dalam interaksi global telah mengubah dunia seolah-olah transparan seakan batas wilayah tidak lagi jadi penghalang. Fenomena globalisasi ini menimbulkan berbagai konsekuensi pada segala segmen aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti halnya dua sisi pada mata uang, yakni dampak dari sisi positif dan sisi negatif. Positifnya, dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan umat manusia. Namun dampak negatif yang paling fundamental adalah pergeseran nilai-nilai adiluhung yang menjadi dasar falsafah hidup telah bergeser pada seperangkat nilai-nilai universal yang dibawa arus globalisasi. Hal itu, menimbulkan ancaman konflik yang mengarah pada tantangan disintegrasi bangsa. Artikel ini membahas kajian tentang potret wawasan kebangsaan pada generasi muda. Sikap ini menjadi antitesis terhadap perbuatan-perbuatan yang bersebrangan dengan nilai-nilai persatuan Indonesia. Untuk itu, perlu adanya lingkungan (sekolah, rumah, masyarakat) yang mendukung bagi generasi muda dalam menumbuhkan karakter bangsanya. Sebab konsep kebangsaan itu sendiri ditujukan sebagai sebuah pengabdian yang didedikasikan terhadap negara dan menerima hidup dalam sebuah perbedaan yang menjadi watak dan karakter bangsanya. Sehingga terbentuklah hubungan antar warga negara itu sendiri, sehingga menciptakan sikap kepedulian kepada seluruh warga negara dan nasib bangsanya.

Personalized news recommendation systems (NRSs) have become essential tools for users to view the vast amount of online news. Current NRSs, however, face crucial challenges in ensuring users’ right to view diverse news and viewpoints. We propose a conceptual framework for personalized recommendation nudges that can promote diverse news consumption on online platforms. We test the effects of diversity nudges by examining how users make sense of algorithmic nudges and how nudges influence users’ views on personalization and attitudes toward news diversity and media pluralism. The findings show that algorithmic nudges play a crucial role in understanding normative values in NRSs, which then influence the user’s intention to consume diverse news. The results further imply the personalization paradox that personalized news recommendations can enhance and decrease user engagement with the systems. The results provide conceptual and operational bases for diversity-aware NRS design, improving the diversity and personalization of news recommendations. We offer a conceptual framework of algorithmic nudges and news diversity, and from there, we develop theoretically grounded paths for facilitating diversity and pluralism in NRSs. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En psychiatrie, de nombreuses tentatives se sont réclamées pluralistes, depuis les approches kraepelinienne et meyérienne jusqu'au modèle biopsychosocial, en passant par l'approche jasperienne ou le modèle psychanalytique freudien. Jean Garrabé lui-même a cherché à s'inscrire dans cette dynamique, en considérant l'existence de différentes perspectives dans le paysage psychiatrique. L'objectif de cet article est de retracer d'éventuelles continuités entre la pensée de Jean Garrabé et les enjeux nosologiques contemporains axés autour du pluralisme. Nous partirons pour cela d'un des leitmotivs de l'auteur, selon lequel l'histoire peut renseigner la construction des classifications psychiatriques. Dans la première partie, nous rappellerons la diversité des perspectives en philosophie de la psychiatrie et en philosophie des sciences. Dans la seconde partie, nous verrons comment Jean Garrabé a su discuter, plus ou moins explicitement, trois axes actuellement développés dans les propositions de modélisations contemporaines de la psychiatrie. La première partie détaille les relations que Jean Garrabé a entretenues avec la philosophie des sciences. Nous analysons trois exemples nosographiques témoignant de la diversité de ces échanges. La seconde partie étudie trois axes conceptuels développés au sein des modélisations et des classifications contemporaines – à savoir la dynamique, la hiérarchie et la dimensionnalité des troubles psychiatriques. La pensée de Jean Garrabé est marquée par l'empreinte du pluralisme et des trois axes que nous avons identifiés. Le premier axe concerne son intérêt pour la dynamique temporelle des phénomènes psychopathologiques, évoluant dans le temps de manière synchronique et diachronique. Le deuxième concerne son intérêt pour la hiérarchisation des troubles et des éléments sémiologiques, que ce soit via une intuition de validité comme chez Kraepelin, ou via des études statistiques comme dans les taxonomies contemporaines. Le troisième axe correspond à l'intérêt de Jean Garrabé pour la dimensionnalité, qui prend en compte l'étude des fonctionnements sous-jacents aux troubles psychiatriques, qu'ils soient phénoménologiques ou physiopathologiques. The consideration of a plurality of perspectives is highlighted in a various number of medical and scientific disciplines. For example, in psychiatry, many attempts claiming to be pluralism have been carried out over the course of the discipline, e.g. Kraepelinian and Meyerian approaches, biopsychosocial model, Jasperian approach or Freudian psychoanalytic model. At the same time, the starting point for Jean Garrabé's views on psychiatric nosology refers to his consideration for the existence of different perspectives in the psychiatric landscape. The objective of this article is to highlight possible continuities between the Jean Garrabé's developments and contemporary nosological issues. We will start from one of his leitmotifs, i.e. "History can inform the construction of psychiatric classifications". In the first part, we present the diversity of perspectives in Philosophy of Psychiatry and in Philosophy of Science. In the second part, we will see how Jean Garrabé was able to discuss, in a more or less structured and explicit manner, three axes currently and widely studied in the proposals for contemporary models of psychiatry. In a first part, we analyze the integration of Jean Garrabé into the general debates of the philosophy of science and modelisation. We will thus develop three examples of modelisation, based on contemporary psychiatric classifications, to testify this integration. The first example corresponds to staging models, which consider that psychiatric disorders could be better understood as subgroups of evolving elements – rather than as fixed categories in time. Indeed, staging models allow a sub-classification of psychiatric disorders according to their dynamical progression. The second example concerns the Hierarchical Taxonomy of Psychopathology project, which describes psychiatric disorders according to a continuum of quantitative variations, hierarchized in several dimensions. The third example concerns the Research Domain Criteria initiative, which targets some dimensions of mental functioning, i.e. areas of research from contemporary cognitive neurosciences allowing to organize psychiatric research on specific neuroscientific constructs. In a second part of this article, we analyze three axes developed both within the proposals of contemporary models and classifications and the Jean Garrabé's views, namely dynamics, hierarchy and dimensionality of psychiatric disorders. Jean Garrabé's conceptions seem marked by the footprint of pluralism and the three identified axes. The first axe concerns his interest for the temporal dynamics of psychopathological phenomena, evolving in time in a synchronic and diachronic manner. The second concerns his interest in the hierarchy of disorders and semiological elements, e.g. through validity or statistical analyzes. The third axe corresponds to the Jean Garrabé's interest for the dimensionality, which considers elements underlying psychiatric disorders, whether they are phenomenological or physiopathological. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Millah: Jurnal Studi Agama is the property of Millah: Jurnal Studi Agama and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Refleksi pemikiran Soekarno pada masa pra-kemerdekaan mencerminkan akumulasi dari berbagai aliran pemikiran yang berkembang pada saat itu, hal ini terlihat dari obsesinya untuk mempersatukan golongan nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Golongan nasionalis dan Marxis adalah mereka yang dari Jawa ataupun yang dari luar Jawa yang terpesona oleh Pustaka Barat dan beranggapan bahwa Islam adalah agama yang terbatas mengatur masalah perseorangan saja, bahkan golongan nasionalis yang netral agama dan komunis menganggap Islam sebagai agama yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sedangkan golongan Islam seperti K.H. Ahmad Dahlan dan teman-temannya menganggap sebaliknya, yakni Islam bisa mengantisipasi perkembangan zaman dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan manusia dalam berbagai bidang kehidupan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau kenegaraan. Perspektif Sukarno tentang Islam dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal didapatkan dari budaya lokal (Jawa) dan faktor eksternal yang didapatkan dari pemikiran modernis.

Pluralisme sebagai suatu praktik menjadi pengalaman yang unik, khususnya dalam perjumpaan lintas-agama. Di antara pengalaman itu, pelaku kebatinan (mysticism) sudah memiliki praktik yang langsung mengapresiasi perbedaan dalam setiap momen tanpa menimbulkan sensitivitas perbedaan keimanan. Tulisan ini bertujuan menyajikan praktik pluralisme yang baik di luar agama resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-fenomenologis. Partisipan penelitian terdiri dari tujuh orang perwakilan penganut Paguyuban Sumarah di Malang Raya, Jawa Timur. Teknik penggalian data dilakukan dengan cara wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik kategorisasi tematik fenomenologis. Terdapat dua temuan utama dalam penelitian ini. Pertama, narasi pluralisme pelaku Sumarah menekankan pada kesadaran ketuhanan melampaui ekspresi simbol, dogma, dan syariat agama sebagai hak prerogatif masing-masing agama. Kedua, Sumarah menerima secara terbuka kesadaran ketuhanan sebagai kesadaran utuh dan cerminan mental pluralisme. Implikasinya, hubungan agama-agama yang saling mengapresiasi menjadi lebih bermakna ketika seseorang bertransformasi ke dalam kesadaran pencerahan.

Abstract. Amid the revivals of world religions, the Protestant Christian bodies (mainly the ecumenical and the evangelical ones) are fragmentally divided into different attitudes toward other faiths. They propose three positions in dealing with this issue: pluralist, the inclusivist, and exclusivist. Any choice taken may result in varying levels of openness toward other faiths. The article aims to acquaint the readers with both ecumenical and ecumenical such attitudes. At the core, it will also explore the underlying theological as well as practical issues behind such attitudes. To achieve the goal, the author will use a historical-theological comparative analysis. The result of the analysis shows that various views on certain aspects (like hermeneutics, revelation, salvation, and the gospel) have contributed to the disparities of both ecumenical and evangelical attitudes toward other religions. In the end, this analysis expectedly will enable every Christian to show a proper attitude toward other religions, in-line with the characteristics of the Kingdom of God. Abstrak. Di tengah kebangkitan agama-agama dunia, berbagai tubuh Kristen Protestan (utamanya kaum ekumenikal dan evangelikal) secara fragmentatis terbagi dalam sikap-sikap yang berbeda terhadap iman-iman yang lain. Mereka mengajukan tiga posisi dalam menghadapi isu ini: pluralis, inklusif, dan eksklusif. Setiap pilihan berakibat pada tingkat keterbukaan yang berbeda kepada iman yang lain. Artikel ini bertujuan untuk mengakrabkan para pembaca kepada sikap-sikap ini. Pada intinya, artikel ini juga akan mengekplorasi baik isu-isu teologis maupun praktis yang secara integral di balik sikap-sikap tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, penulis akan memakai analisis perbandingan historis-teologis. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa berbagai pandangan dalam aspek-aspek tertentu (seperti hemeneutika, pewahyuan, keselamatan, dan injil) telah berkontribusi kepada disparitas sikap evangelikal dan ekumenikal terhadap agama-agaman lain. Akhirnya, analisis ini diharapkan akan memampukan setiap orang Kristen untuk bersikap yang tepat terhadap agama-agama lain, yang sejalan dengan karakteristik-karakteristik Kerajaan Allah.

Dewasa ini, kita seringkali menyaksikan realitas, dimana agama hadir bukan lagi sebagai alat pemersatu umat, namun agama justru menimbulkan skisma . Dampaknya terdapat keistimewaan terhadap kaum mayoritas dan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Hal ini disebabkan karena mindset common sense (masyarakat umum) bersifat eksklusif dan bukan inklusif. Okeh karena itu, Nurcholis Madjid lahir sebagai pemikir dan sekaligus cendekiawan muslim yang membuka pikiran umat agar dapat menerima perbedaan. Apa yang disebut sebagai “teologi inklusif” lahir sebagai solusi atas masalah pluralisme di Indonesia. Ia menyatakan jika semua agama adalah Islam secara hakikat, karena semua agama berintikan ajaran “pasrah kepada Tuhan.” Nurcholis Madjid mengajak kita untuk membuka mata kita dan melihat perbedaan sebagai suatu anugerah Tuhan. Sehingga dengan perbedaan itu, justru kita harus bersatu dalam prespektif Bhinneka Tunggal Ika.

This paper argues that culture is a part of religion in the sense that the latter (religion) authentically aims to help bless people as well to perpetuate peace among them. This article uses the term “culture” to refer to this perpetuated value. This action is in tandem with pluralism education; that is, an education that directs its students to free themselves up from any type of prejudice, and to be capable of not only learning knowledge in their classes, but also other cultures and perspectives available in the multicultural societies. Therefore, this pluralism education expects the students to qualify themselves with empathy, tolerance and solidarity to diverse groups of people in this world. Such a tremendous pluralism education occurs in Bali, Indonesia.

Penafsiran Djohan Effendi tidak lepas dari keyakinan yang selama ini ia perjuangkan dan konteks lingkungan di mana ia hidup. Penafsirannya berpihak kepada minoritas, khususnya Ahmadiyah. Pluralisme Djohan Effendi sesungguhnya dapat dibagi kepada beberapa poin penting, di antaranya; (1) Keragaman merupakan hal niscaya; (2) Berlomba dalam amal kebaikan; (3) Prioritaskan perdamaian. (4) Pembelaan terhadap kaum minoritas. (5) Kecaman ekslusivisme dan kebebasan beragama. (6) Dialog dengan antar umat beragama. Khusus dalam poin keempat terlihat indikasi kecenderungan penafsiran Djohan dalam Pesan-Pesan Al-Qur’an yang berpihak terhadap kaum minoritas, khususnya Ahmadiyah. Ungkapan tidak tertipu dengan keyakinan yang dianut mayoritas. Tidak mudah menuding sesat. Tidak merusak tempat ibadah. Berbuat adil kepada makhluk. Bahkan Djohan tak segan mengkritik pemerintah yang dianggapnya kerap tidak melindungi hak minoritas.

Pluralisme Agama adalah paham yang menyakini tidak ada agama yang yang paling benar, semuanya sama karena setiap Agama menuju Tuhan yang Maha Esa. Permasalahan dalam kemajemukan Agama terkadang menjadi konflik pertumpahan darah. Agama dituduh sebagai penyebab utama dalam konflik. Dikarenakan Agama mempunyai konsep yang berbeda-beda. Kemudian didukung dengan situasi kehidupan di Indonesia sangat majemuk. Maka diusunglah gagasan tersebut menjadi proyek besar dalam gerakan Postmodernisme. Dalam pandangan Islam paham Pluralisme Agama adalah paham merusak Aqidah, Syariah dan Akhlak Islam. Berangkat dari masalah ini, Peneliti bertujuan untuk mengetahui Inti dari paham Pluralisme Agama dalam konteks Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Teologis, Filosofis dari kedua pendekatan merupakan bagian dari kajian pustaka. Kemudian peneliti menggunakan Metode Deskriptif untuk mengetahui tentang Pluralisme, makna Agama, sejarah perkembangannya dan pengaruhnya dalam masyarakat Indonesia. Dan penelitian menggunakan metode analisis dan kritik untuk menganalisa paham tersebut pandangan para tokoh Islam.Dari pembahasan ini, peneliti memfokuskan pada pemikiran Djohan Effendi tentang Pluralisme Agama. Dalam pemikiranya ia mengusung ide Teologi Kerukunan yang didalamnya pertemuan titik-titk temu Agama, memaknai Agama hanyalah hasil dari lingkungan dan bersifat nisbi, meyakini manusia tidak akan pernah mencapai pengertian Agama sesunguhnya, menafsirkan ayat-ayat Alquran sebagai landasan Pluralisme Agama seperti kebebasan beragama.

This paper explores the relationship between the participation in organized ice hockey by immigrants and racialized minorities (compared to those born in Canada and who are white) and their sense of national identity and sense of belonging to Canada. A Bourdieusian theoretical framework is utilized to conceptualize hockey in terms of a field, habitus, and cultural and symbolic capital. The argument is made that hockey is Janus-faced and a contested terrain with a tension between exclusion and inclusion whereby human agency is vitally important. Yet the hockey arena and engagement in the game, either as players or fans or in some other capacity, provides a multicultural common space potentially enabling an interactive pluralism amongst diverse communities. The data are derived from qualitative semi-structured interviews with hockey players, fans and key informants in Calgary and Toronto. Overall, the findings show that for most immigrants and racialized minorities engaged in organized ice hockey, there is more likely a sense of Canadian national identity and a sense of belonging to Canada compared to the Canadian-born and to whites. These findings further add to the value of making hockey more inclusive via equity, diversity and inclusion policies and initiatives. Cet article explore la relation entre la participation au hockey sur glace organisé par des immigrants et minorités raciales (comparé avec ceux qui sont nés au Canada et qui sont blancs) ainsi que leur sens d'identité nationale et leur sens d'appartenance au Canada. Utilisant les théories de Bourdieu pour conceptualiser le hockey en termes d'un champ social, habitus, et capital culturel et symbol-ique. L'argument est fait que le hockey est un terrain contesté et il est en conflit avec un aspect d'exclusion et d'inclusion où l'action humaine est d'une importance vitale. Pourtant, l'arène de hockey et l'engagement dans le jeu, soit comme joueur ou admirateur, fournissent un espace commun multiculturel qui peut également promouvoir un pluralisme interactif parmi les diverses communautés. Les données sont dérivées des entrevues qualitatives semi-structurées avec des joueurs de hockey, des admirateurs de hockey et des informateurs clés à Calgary et Toronto. En tout, les résultats démontrent que pour la plupart des immigrants et minorités raciales qui sont engagés dans le hockey organisé, leur sens d'identité nationale et sens d'appartenance au Canada est plus fort par rapport à ceux qui sont nés au Canada et ceux qui sont blancs. Les résultats démontrent davantage la valeur rattachée au besoin de faire le hockey plus inclusif à travers des politiques et initiatives touchant à l'équité, la diversité, et l'inclusion. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin is the property of Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Ce texte se propose d’évaluer l’institutionnalité chilienne et sa relation avec la critique à la lumière de notions clés de la sociologie de la critique, développée à partir des travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot. Concentrant son regard sur les faits relatifs à la fondation et à la constitution de la République, durant le dix-neuvième siècle, ce travail identifie au cours de cette période quelques éléments qui, à partir d’une perspective historique étendue, se révèlent comme étant caractéristiques de la manière de construire les accords institutionnels dans le pays. Avec cette empirie politique, il revient sur les notions analytiques utilisées pour montrer leurs limites et leurs possibilités dans la compréhension des formes qu’adoptent les accords sociaux.

Pluralisme agama seringkali dijadikan sebagai sarana pemicu timbulnya konflik sosial sehingga pluralisme agama menimbulkan pluralisme yang disintegratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol dan makna simbol dalam interaksi sosial masyarakat kelurahan Karang Slogohimo Wonogiri yang mampu menjadikan pluralisme integratif. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dari pemikiran G.H. Mead tentang interaksionisme simbolik sebagai pisau analisa. Objek sekaligus fokus penelitian ini adalah masyarakat beda agama di kelurahan Karang Slogohimo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah bahwa simbol–simbol yang digunakan masyarakat Karang dalam interaksi sosial secara umum melalui dua bentuk yaitu verbal dan non verbal. Kemudian Pemaknaan atas simbol–simbol tersebut dapat dikatagorikan menjadi tiga yaitu mind, self dan society sebagaimana maksud dari teori interaksionisme simbolik. Mind (pikiran) masyarakat Karang tentu sangat beragam yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang berbeda–beda namun ada konsep mind dalam sebagian besar masyarakat Karang beranggapan bahwa agama adalah “ageman, terhadap saudara lain “podho kulit lan balunge” sehingga perbedaan agama tidak menjadi suatu persoalan. Konsep Self (diri) faktor “Me” lebih dominan dari pada faktor “I” sehingga kecenderungan egois tidak begitu tampak. Adapun Konsep Society (masyarakat) mereka memiliki rasa peduli dan ada kecenderungan untuk interaksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga baik particular other maupun generalized other dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang baik. [Religious pluralism is often used as a means of triggering social conflicts so that religious pluralism creates disintegrative pluralism. This study aims to determine the symbols and meanings of symbols in the social interaction of the people of the Wonogiri Karang Slogohimo village that can make integrative pluralism. To achieve the objectives of this study, researchers used the sociological approach of G.H. Mead thinking about symbolic interactionism as a knife of analysis. The object as well as the focus of this research is the religiously diverse community in Karang Slogohimo village. This research is a descriptive field research method, data collected through documentation, observation and in-depth interviews. The result is that the symbols used by the Karang community in general social interaction through two forms, namely verbal and non verbal. Then the meaning of the symbols can be categorized into three, namely mind, self and society as intended by the theory of symbolic interactionism. The mind of the Karang community is certainly very diverse which is influenced by a variety of different backgrounds, but there is a mind concept in most Karang people who think that religion is "ageman, against another brother" podho kulit lan balunge "so that religious differences do not become a problem. The concept of Self factor "Me" is more dominant than the factor "I" so that selfish tendencies are not so visible. The concept of the Society (community) they have a sense of caring and there is a tendency for social interaction with the surrounding community, so that both the other particular and other generalized can function as good social control].

Artikel ini mencoba menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai pluralisme Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Mendiang Gus Dur sebagaimana diketahui merupakan salah satu tokoh pegiat pluralisme di Indonesia. Karena komitmen, kiprah, dan pemikirannya tentang pluralisme ia dijuluki sebagai Bapak pluralisme Indonesia. Bagi Gus Dur, pluralisme adalah kunci utama untuk membangun masyarakat Indonesia yang plural. Pluralisme bukanlah upaya untuk menyamakan atau menyatukan agama-agama, tetapi mengakui kebenaran agama lain dengan diikuti peran aktif dalam mencapai tujuan bersama. Toleransi yang hanya  menekankan penerimaan atau pengakuan kebebasan aktifitas ibadah agama lain saja belum cukup kuat menjadi dasar membangun kerukunan. Toleransi masih cukup rawan dan riskan tersusupi provokasi dan propaganda yang memecah belah. Untuk membangun kerukunan, dibutuhkan niatan yang tulus untuk melakukan dialog dan komunikasi yang produktif lintas agama. Tidak cukup sampai di situ, dialog antaragama juga harus direalisasikan secara riil dalam bentuk kerjasama antar umat beragama untuk mencapai kerukunan yang kuat berbasis pluralitas.

Bangsa Indonesia adalah bangas yang plural. Hal ini ditunjukkan dari berbagai macam suku, agama etnis serta beragam budaya yang menjadi simbol ciri khas bangsa kita. Kepluralan ini hendaknya mampu kita sikapi dan eksplor menjadi sebuh komoditi kekayaan, dimana secara subtantif keberadaannya ini bisa menjadikan nilai-nilai investasi yang patut diperhitungkan sebagai asset non fisik untuk bisa dilestaraikan sehingga menjadi modal devisa pariwisata yang luar biasa. Salah satu alasan yang mendasar adalah terbinanya kelestaraian berbagai macam budaya atau simbol-simbol budaya tetap lestari hingga sekarang, tanpa adanya konflik yang berkepanjangan yang kerap kali menjadi penyebab persoalan hancurnya (disintegratif) suatu peradaban. Model-model pluralitas yang kerap kali menjadi momok hancur/lunturnya bahkan hilangnya suatu peradaban menjadi biang keladi sebagai tuduhan klasik penyebab disintegratif sering kali di patahkan dan tidak bisa dibuktikan dimasyarakat kita, terutama masyarakat Karang, Slogohimo, Wonogiri. Peran serta warga serta para tokoh masyarakat menjadi kunci bagaiman terbina ukhuwah dalam kehidupan keberagaman agama, budaya, serta sikap teleransi tinggi yang lebih mengedepankan keharmonisan hidup. Sikap atau nilai-nilai ini terlebur dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat dengan terus menjalin rasa tali silaturrahmi demi menjaga setiap perbedaan yang komplek, baik perbedaan agama, budaya, sikap, doktrin-doktrin agama (aliran konsep doktrin NU dan Muhammadiyah atau doktrin/ajaran Protestan dan Katolik) serta ajaran lain yang masih hidup dalam masyarakat disana. Corak dan model kehidupan yang penuh kebhinekaan ini yang tetap menjaga nilai-nilai luhur ini sangat jarang kita temui dalam suatu sistem masyarakat lain disuatu bangsa. Hal ini tentu pantas mendapatkan nilai apresiasi yang tinggi, karena tidak semudah itu melihat kenyataan suatu masyarakat yang multi kultur tanpa di temui adanya percikan atau gesekan berarti. Sepintas mata memandang, masyarakat Karang tak jauh beda dengan masyarakat lainnya yang ada di sekitarnya. Dari segi kehidupan, mata pencaharian, ekonomi, potensi-potensi lain nampak tak berarti bahkan tak layak mempunyai nilai lebih, karna itulah, dengan penulisan ini akan memberikan perspektik informasi lain yang nantinya bisa menjadi rujukan (metode) membangun suatu masyarakat sipil bangsa ini yang penuh kepluraris dengan tetap mengedepankan sikap keharmonis yang lentur. Konsep edukasi seperti diatas tentu akan menjadi ikon dalam mengedepankan upaya penyelesain konflik/isu yang berkepanjangan. Isu-isu publik yang sering kali menawarkan perpecahan bukan hal yang selama ini tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai. Akan tetapi, kita sepakat sebut bahwa ajaran atau konsep diatas yang lebih menekankan sikap pluralisme disintegratif (perpecahan) bisa membuahkan hasil dalam wacana sikap plurarisme integratif yaitu penyatuan dan keutuhan kehidupan sosial dengan tetap mengedepan sikap toleransi kemajemukan.

This essay expose and discuss Thomas D. Fallace’s explorations of the intellectual history of early US progressive education in order for Danish welfare professions to think about what referencing progressivism and Dewey may be associated with. Despite of pluralistic openings, it is depicted how the assumption that all human beings and all societies go through a development from savagery to civilization, and that non-white groups are stuck in early stages of that development, still haunts progressivism. The ethnocentric and racial assumptions were at first operative in the quest to optimize schooling for non-white pupils, e.g., in the colonies. Later on, progressivism concentrates on white middle class pupils in the private sector of schooling, although non-whites appear as a target group later in history.

Copyright of Djoussour El-maarefa is the property of Association of Arab Universities and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Ricoeur Studies / Etudes Ricoeuriennes is the property of University of Pittsburgh, University Library System and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Résumé: Pour certains juristes du travail, les règles de l'OMC pourraient empêcher les États de sanctionner comme ils l'entendent les atteintes aux normes et droits relatifs au travail protégés par le droit national ou international, sur leur sol ou ailleurs. Cependant, dans sa jurisprudence, l'Organe d'appel de l'organisation a admis un certain pluralisme des règles, protégeant ainsi l'autonomie des État en matière réglementaire. Cette interprétation élargit également le champ des exceptions autorisées, et elle atténue la portée dérégulatrice de certaines dispositions du droit de l'OMC. De nombreuses mesures de protection des travailleurs pourraient donc devenir acceptables et compatibles avec les règles du droit commercial international. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Peran kiai dalam meningkatkan keberagamaan masyarakat berdasarkan hasil kajian penelitian ini, dapat diklasifikasi yang terdiri dari dua hal, yaitu (1) nasihat kiai sebagai spirit dalam meningkatkan keberagamaan; dan (2) kiai sebagai penjaga tradisi Islam-Indonesia. Pertama, peran kiai menjadi posisi sentral dalam kehidupan masyarakat. Di mana nasihat-nasihat yang dikeluarkan kiai, setiap kali ceramah atau pengajian rutin, secara tidak langsung mampu meningkatkan keberagamaan masyarakat. Misalkan, apabila ada orang yang malas mengikuti majlis ilmu atau ibadah wajib (solat), dengan nada menyentuh dan perkatan halus mampu membangkitkan gairah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kedua, kiai sebagai penjaga tradisi Islam-Indonesia di Pon-Pos Al-Qodir terlihat jelas dengan setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Ini artinya, Islam di Indonesia berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah dan negara lain di dunia. Kegiatan dalam menjaga tradisi misalnya, ada khusus ziarah kubur, tahlilan, pelaksanaan PHBI, chaul, dan lain sebagainya. Hal ini salah satu identitas ke-Islaman Indonesia yang terus di jaga di Pon-Pes Al-Qodir dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

This article is a response to the articles published in this issue of Social Compass by François Gauthier, Tobias Müller, David Voas and Sarah Wilkens-Laflamme about the presidential address given by Jörg Stolz at the SISR Congress in July 2019 and titled Secularization theories in the twenty-first century: Ideas, evidence, and problems. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This article argues that quantitative secularization research has made important progress in the last 20 years in seven areas. We have gained knowledge of how religion and religiosity are connected to insecurity, education, socialization, secular transition, secular competition, pluralism, and regulation. This has led to a better understanding of the causes and the form of the secularization process. In this article, the author discusses the new ideas that have led to these advances, the evidence that supports the claims, and the new problems that have appeared due to the progress made. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The main aim of this article is to trace possible decolonial moments in the thought of NP van Wyk Louw. I know this is a controversial exercise and that it should be approached with great caution and nuance. Also, because of limited space, this remains a tentative opening up of the topic, which will, I hope, be explored further elsewhere. In the first section, "Degenaar en Louw", I introduce Louw's question about whether a small people ("volk") has the right to (continued) existence, and, if so, on what grounds. Louw initially asked this question during the 1930s - a time when "white Afrikaners" were beginning to overcome the worst effects of the "Tweede Vryheidsoorlog" (Second War of Liberation) (1899-1902) and of urbanisation. It was also a time of increasing nationalist rhetoric. On the one hand, Louw is a child of his time, and, as the philosopher Johan Degenaar shows in his critical response of 1976, Louw seems to absolutise the nationalist framework as the obvious way to order politics in South Africa. On the other hand, I show that, for his time, Louw is surprisingly open and even radical in his view of the "Afrikanervolk" (Afrikaner people) as a contingent creation whose enduring existence is by no means written in the stars, or divinely guaranteed, but dependent upon voluntary actions and certain measurable achievements. Degenaar and I find Louw's transition with regard to the highest justification of the Afrikaner's cultural survival to be very valuable. This is a transition from the inward-looking, aesthetic "achievement" of making a unique and universal contribution to global intellectual culture in and through Afrikaans, toward the outward-looking, ethical "achievement" of ensuring justice for all the other "volke" (peoples) in South Africa. Whereas Louw himself played an immeasurable role in realising the first achievement and an important role in the second as well, in so far as he cultivated radical self-critique as part of Afrikaner culture (Degenaar 1976:90), he finally could not prevent the "white Afrikaners" from failing in terms of the ethical standard he had set. I understand the decades-long maintenance and justification of the apartheid system and all its accompanying injustices to represent a moral failure of, and an existential crisis for, this group that it has barely started to confront. I believe Louw would agree with me in terms of his own response to the central question he himself posed about "voortbestaan in geregtigheid" (sustained existence in justice). Degenaar was of the opinion that Louw never was able finally to renounce a nationalist framework for conceptualising and organising South African politics - a framework Degenaar (with the benefit of hindsight) thought would inevitably lead to injustice. Degenaar consistently argues against the pitfalls of nationalist conceptions of statehood, which, after the end of apartheid, brings him in conflict with the "nation-building" rhetoric of the first democratic government led by the African National Congress - another group that has pitted nationalism (this time "African nationalism") against colonialism. In the second part of the article I show how Louw as an early or proto-decolonialist thinker, like many other African intellectuals after him, turns to a form of nationalism or "volkskap" (peoplehood) as a way of moving away from the colonial situation and mentality. Whereas there are many obvious differences between the historical situation of the Afrikaner grouping and other, especially "more indigenous", groups in South Africa, there are also some parallels in how Louw and, for example, Mignolo and Fanon attempt to address the colonial mentality and stance. All of them agree that the problematic aspects of colonialism do not end once actual military occupation and control have ended. What is often called "coloniality", or a colonial attitude and mind-set, typically prevails long after formal liberation of the colony concerned. When Louw's turn to nationalism is understood as a form of "decolonisation" or an attempt to address critically and overcome the colonial mentality, or so my argument goes, new and fresh light might be shed on his ideas. The other side of the coin is to use the Afrikaner's turn to nationalism in order to cure coloniality as a cautionary tale about the pitfalls of precisely such an enterprise. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Canadian Political Science Review is the property of Canadian Political Science Review and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Copyright of Revue Universitaire des Sciences Humaines et Sociales is the property of University of Kasdi Merbah Ouargla and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)