Search

Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang menempati urutan kelima sebagai kabupaten/kota terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan area seluas kurang lebih 1800 km². Namun, pertumbuhan industri di wilayah ini belum begitu pesat sehingga perlu adanya pengembangan kawasan industri yang memenuhi standar dan arahan tata ruang wilayah. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk pengembangan kawasan industri kemudian mengevaluasi kesesuaiannya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Metode yang digunakan adalah analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) serta pengambilan keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Kriteria penentuan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Proses analisis AHP dilakukan untuk mengetahui nilai bobot masing-masing kriteria. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Expert Choice 11 dan menghasilkan rasio konsistensi sebesar 0,08. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lahan seluas 1356,806 ha yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan industri. Sedangkan overlay dengan RTRW menunjukkan bahwa lahan paling potensial terletak di Kecamatan Ngadirojo dengan luas 276,756 ha dan proporsi 99,240% dari seluruh kawasan peruntukan industri di wilayah tersebut.

Seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan untuk berbagai keperluan semakin meningkat, misalnya untuk permukinan, perdagangan, industry, jasa. Hal ini mengakibatkan perubahan penggunaan lahan yang pada beberapa daerah mengorbankan lahan pertanian. Indeks Potensi Lahan (IPL) menunjukkan nilai potensi sebuah lahan dilihat dari ciri fisik lahan tersebut. IPL sering digunakan dalam evaluasi lahan berdasarkan potensinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan lahan berdasarkan IPL dan kesesuaiannya terhadap RTRW Kabupaten Wonosobo. Penyusunan IPL dilakukan dengan metode Multi Criteria Analysis (MCA). Parameter IPL yang digunakan adalah kemiringan lereng, jenis tanah, batuan induk, produktivitas akuifer, dan kerawanan bencana (banjir, banjir bandang, dan tanah longsor). Peta kemiringan lereng disusun dari SRTM 30 m dan SRTM 90 m. Adapun penyusunan peta tutupan lahan dilakukan dengan digitasi On Screen Citra SPOT 6 tahun 2020 dan SPOT 7 tahun 2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Kabupaten Wonosobo luas kelas IPL sangat tinggi adalah 12.224,209 Ha (12,129%), kelas IPL tinggi adalah 30.317,934 Ha (30,082%), kelas IPL sedang adalah 47.129,223 Ha (46,763 %), kelas IPL rendah 10.787,906 Ha (10,704 %), dan IPL sangat rendah adalah 323,719 (0,321 %). Selain itu, dari 20 kelas penggunaan lahan tahun 2021, presentase kebun campuran adalah sebesar 41,355%, ladang atau tegalan 17,236 %, dan sawah 12,401%. Jika dianalisis berdasarkan IPL-nya, maka penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan cukup sesuai dengan potensinya mengingat luas lahan IPL paling mendominasi adalah kelas IPL sedang dan tinggi yang mana secara keseluruhan penggunaan lahan yang mendominasi di kedua kelas IPL tersebut pun adalah lahan-lahan produktif yang meliputi lahan kebun campuran, ladang/tegalan, sawah, dan hutan produksi terbatas. Sebesar 71,774 % penggunaan lahan tahun 2021 sesuai, 9,335 % tidak sesuai, dan 18,891 % belum sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2031.

Data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang diperoleh dari Aplikasi Bappeda Dataku, menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, diperlukan upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Penelitian ini mencoba merancang sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat dimanfaatkan oleh para pengendara lalu lintas. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan peringatan kepada pengendara saat melintasi jalan yang memiliki riwayat kecelakaan tinggi agar pengendara dapat lebih berhati-hati. Data yang digunakan adalah data riwayat kecelakaan tahun 2019 dan 2020 yang meliputi jumlah kecelakaan dan lokasi kecelakaan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan untuk menentukan titik yang akan dijadikan sebagai titik rawan kecelakaan. Kriteria daerah rawan kecelakaan adalah jika suatu lokasi memiliki data kejadian kecelakaan lebih dari sepuluh kali dalam kurun waktu dua tahun. Perancangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi pengumpulan data dan lokasi kecelakaan, desai aplikasi baik sisi server dan client, perancangan user interface, serta pengujian hasil rancangan. Pengujian hasil rancangan meliputi uji fungsionalitas serta uji usabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi daerah rawan kecelakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem dapat memberikan peringatan dini jika pengguna mendekati area tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya.

Sebagai ibukota Kabupaten Banyumas, pertumbungan dan perkembangan Kota Purwokerto cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pengalihan fungsi lahan menjadi permukiman dan bangunan untuk fungsi lain menjadi salah satu akibat dari adanya pembangunan di Kota Purwokerto. Pertambahan jumlah penduduk di Kota Purwokerto juga mengakibatkan pengalihan fungsi lahan menjadi permukiman semakin tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Purwokerto. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis ketersediaan dan kecukupan RTH di Kota Purwokerto. Untuk itu, pemetaan dan pengklasifikasian RTH dilakukan menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan data citra satelit SPOT 6, metode Object Based Image Analysis (OBIA) serta interpretasi visual. Pengukuran luas RTH dan analisis spasial dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis ketersediaan dan kecukupan RTH terhadap jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen PU No. 05/PRT/M/08. Analisis ini dilakukan untuk tahun 2013, 2019, dan 2020. Perhitungan kebutuhan oksigen dihitung menggunakan Metode Gerakis. Pemetaan dan perhitungan luas RTH dilakukan dengan perangkat lunak eCognition Developer dan SIG. Perhitungan luas kebutuhan RTH terhadap jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen dilakukan dengan perangkat lunak SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas ketersediaan RTH di Kota Purwokerto sudah memenuhi standar luas kebutuhan RTH terhadap jumlah penduduk. Namun, luas ketersediaan RTH tidak memenuhi luas kebutuhan RTH terhadap kebutuhan oksigen. Luas ketersediaan RTH privat sudah memenuhi ketentuan 10% dari luas wilayah Kota Purwokerto berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007. Tetapi, luas ketersediaan RTH publik tidak memenuhi ketentuan 20% dari luas wilayah kota.

Cybersecurity risk management in land administration systems is crucial for maintaining the integrity of spatial cadastral data, which faces increasing threats owing to the digital transformation of LAS. This research validates the findings of this preliminary step in the form of a cyber risk management methodology that combines BPMN 2.0 with model business processes implemented by a compliance-based approach using EBIOS Risk Manager. A practical case of land parcel subdivision in Indonesia is analysed to serve as a proof of concept for our proposed methodology. Vulnerabilities are identified and are characterised by a concentration of manual tasks and the absence of systematic controls, resulting in significant risks to data integrity. These findings underscore the urgent need for a proactive approach to strengthen the cyber resilience of LAS. This study attempts to develop a fit-for-purpose reference methodology for cyber risk management specifically tailored to LAS to identify and treat vulnerabilities, threats, risks, and impacts.

Wilayah Kelurahan Kali Kasin di Kota Malang merupakan wilayah padat penduduk yang rentan terhadap banjir. Wilayah ini hamper setiap tahun mengalami banjir, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan banjir yang disebabkan oleh luapan Kali Kasin serta melihat cakupan wilayah genangan banjir. Metode pemodelan banjir menggunakan pendekatan hidrolika dalam mensimulasikan debit air pada setiap penggal sungai menggunakan perangkat lunak HEC-RAS, serta melakukan visualisasi daerah genangan banjir serta area terdampak banjir menggunakan pendekan GIS. GIS juga digunakan untuk mempersiapkan beberapa data spasial yang digunakan untuk pemodelan banjir, seperti data geometri sungai, deliniasi daerah aliran sungai, serta untuk keperluan analisis spasial lainnya. Data hidrologis didapat dari pengolahan curah hujan harian pada stasiun hujan wilayah Kali Kasin. Analisis dilakukan dengan menggunakan model SCS CN pada perangkat lunak HEC-HMS untuk memperkirakan debit puncak pada sungai. Sedangkan, sumber data geometrik didapatkan dari Model Elevasi Digital dari citra ALOS PALSAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan banjir dapat dilakukan untuk memvisualisasikan daerah genangan banjir di wilayah Kelurahan Bareng. Wilayah yang terdampak banjir seluas 24.225,63 m2. Hasil analisis menunjukkan ada sekitar 173 rumah yang terdampak banjir.

Penyajian data statistik mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Data statistik tidak hanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik saja, tetapi juga divisualisasikan menggunakan peta. Bahkan saat ini juga digunakan peta interaktif berbasis online untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengeksplorasi data yang ada. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Pasal 20 UU No. 16 Tahun 1997 yang mengatur bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari data statistik yang tersedia. Salah satu perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan visualisasi data statistik adalah StatPlanet Plus. Perangkat lunak ini bersifat free (versi offline dan non komersial). StatPlanet Plus mampu menghasilkan peta interaktif dengan menggunakan bahasa pemrograman Flash. Penyajian data statisik menggunakan peta interaktif dapat membantu pengguna untuk memahami data dan mengungkap wawasan baru (Di Biase, 1990; Roberts, 2008). Peta interaktif juga berfungsi sebagai media komunikasi pemilik data dengan pengguna data (Roth, 2013). Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah purwarupa peta interaktif untuk visualisasi data statistik Kabupaten Banyumas. Peta interaktif ini dapat menjadi alternatif bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas dalam melakukan publikasi data statistik, sehingga memudahkan masyarakat umum dalam mengakses data statistik. The development of technology affects the way people in presenting statistical data. Statistical data are not only presented in the form of table, chart, and diagram, but also visualized by using map. Moreover, interactive map is now used to make data access and exploration become far easier. This is an implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 1997 which states that the conductor of statistical activities has to give a same opportunity for people to get benefits from available statistical data. One of softwares that can be used to visualize the statistical data is StatPlanet Plus. This software is free for offline and non commercial use. StatPlanet Plus can make an interactive map by using Flash script.Presenting statistical data using interactive map can help users to understand data and discover new insights (Di Biase, 1990; Roberts, 2008). Interactive map also used as a media for data owner to communicate with data users (Roth, 2013). The result of this study is a prototype of interactive map for visualizing the statistical data of Banyumas Regency. This interactive map is an alternative for Badan Pusat Statistik of Banyumas Regency to publish statistical data, so it will facilitate people to access the statistical data.

Kabupaten Purworejo terletak pada jalur lintas selatan di wilayah Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta dengan kota-kota lain di wilayah selatan Jawa Tengah seperti Kutoarjo, Kebumen, Purwokerto, serta kota-kota lainnya. Letak Kabupaten Purworejo yang strategis ini berdampak pada dinamika sosial, ekonomi, dan kependudukan, khususnya pertumbuhan wilayah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Purworejo, serta kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031. Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis geospasial untuk melakukan analisis spasial-temporal perubahan spasial penggunaan lahan dari tahun 2008 dan 2013. Hasil analisis perubahan spasial ini kemudian dikorelasiakan dengan peta RTRW Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 untuk mengetahui tingkat kesesuaian pengunaan lahan di Kabupaten Purworejo terhadap RTRW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terjadi perubahan penggunaan lahan sebesar 0,1%. Perubahan luas penggunaan lahan terbesar terjadi di Kecamatan Grabag dengan persentase 0,71%, sedangkan Kecamatan Ngobol, Bener, Gebang, dan Loano bisa dikatakan tidak mengalami perubahan penggunaan lahan. Ditinjau dari kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW, maka dapat diperoleh informasi bahwa tingkat kesesuaian penggunaan lahan pada tahun 2013 adalah sekitar 62,21%. Kecamatan Kutoarjo dengan persentase 93,34% merupakan kecamatan dengan persentase penggunaan lahan terbesar sesuai peruntukannya. Sedangkan Kecamatan Bagelen dengan persentase 38,40% merupakan kecamatan dengan persentase penggunaan lahan terkecil sesuai peruntukannya.

The recent advances of remote sensing technology development can support government needs including cadastral related purposes. One of the purposes is to supply geospatial data especially land parcel maps for land and tax value inventory. This research tries to evaluate the utilization of Quickbird Satellite image for updating land and building (PBB-P2) block maps in Bantul Regency, Yogyakarta Province of Indonesia. The image was recorded in 2014 with resolution of 0.6 meter and has been ortho-rectified. Evaluation is conducted by analyzing the utilization of the image as the base map for deriving land parcel maps according to the Decree of Tax Director General number: KEP-533/PJ/2000. The process was firstly done by digitizing land parcel boundaries on Quickbird image to produce block maps. The process was done by the community through participatory mapping. The resulting block maps then were compared with land registration map from National Land Agency. The evaluation was focused on the accuracy of land parcel position as well as the resulting land areas. For this purpose the land registration map is regarded as the reference data. By focusing on the 51 sample data in Triharjo Village, statistical test was conducted to evaluate the accuracy of the resulting areas of the digitized land parcel map. The results show that 47 samples comply with a tolerance requirement of 10% according to the Decree of Tax Directorate number KEP-533/PJ/2000’. In addition, the t-test analysis with a significant level of 5% indicates that there is no significant difference of area between the digitized land parcel data with land registration map. Based on the results, it is concluded that ortho-rectified QuickBird image is sufficient for producing of land and building tax (PBB-P2) block maps.

Land is a resource with limited availability, but has an ever-increasing demand. Land Consolidation is a realignment activity which can be an alternative in planning a regional development. Land Consolidation in Gadingsari Village is a Bantul Regency government program implemented in 2017 located in Nanggulan, Patihan and Wonoroto Villages involving 200 land parcels , with 172 participants for land consolidation and 111,467 m2 of land. Land Consolidation produces land that has good accessibility and regularity of land parcels so it may triggers an increase in land value. An increase in land value can be estimated by modeling the land value before and after land consolidation. One method that is often used in the modeling of land values is the multiple variable linear regression method. The method used in this study involves the price of land as the dependent variable and the independent variable, namely: (1) Road Class; (2) Distance of land parcels to the Economic Center; (3) Distance of land parcels to the Village Government; (4) Distance between land parcels to the tourist site; (5) Distance of land parcels to Health Facilities; (6) Area; (7) Distance of parcels to Main roads; (8) Distance between land parcels of land to the beach; and (9) Land Use. The model formed is then used to calculate the estimated value of land prices before and after the implementation of land consolidation. The estimated value of land produced by the land value model prior to land consolidation ranges from Rp. 11,000 to Rp. 370,000. While the estimated land value for the land value model after land consolidation ranges from Rp. 21,000 to Rp. 605,000.

The dynamics of the Indonesian population has increased causing the need for cadastral objects to increase. 2D and 3D cadastral objects change over time. Cadastral objects have spatial and juridical data changes every day. These changes can be caused by the transfer of rights, changes of rights, split and merging cadastral objects. Changes are recorded and stored as a history of cadastral objects (4-dimensional cadastre). Historical data on cadastral objects can be categorized as one of the big data in the cadastre sector, based on the frequency of recording data. The data can be used to track changes in cadastral objects so that they can avoid disputes. Spatial data in this case is very vulnerable data to cause disputes if the shape, position and size do not match the conditions in the field, and need special attention in integrating with the juridical data. This paper aims to identify methods for storing spatial data of 4D cadastral objects that are suitable for Indonesia. The importance of storing cadastral objects and their history causes researchers and cadastre experts in the world to formulate international standards in managing spatial and juridical data along with a history of cadastral objects (4D cadastre). LADM is an international standard conceptual model (ISO 19152) which can show the legacy of a cadastral object expressed in RRR (Rights, Restriction and Responsibility). In LADM, there is a VersionedObject class that represents various versions or a history of spatial units, object registration, owner and administration. Several studies conducted by researchers in the world were compared in this paper to find methods for applying LADM and VersionedObject classes. That methods were implemented in this paper to design a database of spatio-temporal 4D cadastre. Finally a prototype of spatial-temporal database will be produced to manage 4D cadastral objects.

The problem due to differential terrain illumination on satellite imagery is experienced by most of areas which are on mountainous terrain. This may cause variations in reflectance of similar ground features which lead to a misclassification of land cover classes due to different topographic positions. This phenomenon most commonly occurred in the areas which are located on southern and northern hemisphere because of the low sun inclination. This problem has been a major interest for researchers to be solved prior to the land cover classification process. For satellite images which experience this kind of problem, topographic correction need to be applied in order to reduce the illumination effects prior to land cover classification process. This research is aimed at conducting topographic correction of multi spectral SPOT satellite data as well as evaluating the three topographic correction methods. They are Cosine which is based on Lambertian reflectance assumption, as well as Minnaert correction and C correction methods which are based on non-Lambertian reflectance assumption. The data used in this study are two scenes of SPOT images of forested mountainous area of Miyazaki Prefecture, Kyushu, Japan. Research steps had been conducted in this study including geometric correction, sample data collection for calculating Minnaert constants and C constants at location which represents the whole study area, topographic correction for two scenes SPOT images, and results analysis. The results show that Cosine method did not show good performance for the study area which is topographically dominated by rugged terrain. Whereas Minnaert method and C method gave satisfactory results as is indicated by the statistical data as well as visual interpretation. However the Minnaert correction method showed slightly better performance than the C correction method.

The existence of suspended solids at Hitotsuse dam, Miyazaki Prefecture, Kyushu, Japan, has been the main concern of Kyushu Electric Power Company. These have been carried by rivers flowing into the dam. In a long term, it is worried that this phenomenon will potentially cause the environmental degradation, especially around the dam, where the Kyushu Electric Power Plant is located. Therefore, necessary measures are required to protect the dam from environmental degradation, which in return is to assure its long term power plant operational. Preliminary studies found that the suspended solid, which was generated upstreams and was carried out into the dam by rivers, causes the turbid water resident. Therefore, evaluation on the potential sources of the existence of the suspended solids needs to be carried out. In this research, analysis was conducted to understand the spatial distribution and the quantity of the suspended solid. For this purpose, by focusing attention on the upper river basin of reservoir, several factors which are possible to cause turbid water are extracted and analyzed quantitatively by using GIS. To understand the characteristic of the river turbidity, river flows and river turbidity are measured at several selected stations. Then mechanical factors causing turbid water are identified after analyzing relationship between efflux characteristics and possible factors of suspended solids. The results show that spatial information extraction could be done efficiently by applying spatial analysis method. Furthermore, by applying multiple regression analysis, it was found that landslide scars, artificial forests, drainage area, and terrain undulation are indicated as the dominant factors causing the turbidity.

This paper presents the results from a quality and usability analysis of participatory land registration (PaLaR) in Indonesia’s rural areas, focusing on data quality, cost, and time. PaLaR was designed as a systematic community-centered land titling project collecting requisite spatial and legal data. PaLaR was piloted in two communities situated in Tanggamus and Grobogan districts in Indonesia. The research compared spatial data accuracy between two approaches, PaLaR and the normal systematic land registration approach (PTSL) with respect to point accuracy and polygon area. Supplementary observations and interviews were undertaken in order to evaluate the effectiveness of the spatial and legal data collection, as well as logical consistency of the data collected by the community committee, using a mobile application. Although the two pilots showed a lower spatial accuracy than the normal method (PTSL), PaLaR better suited local circumstances and still delivered complete spatial and legal data in a more effective means. The accuracy and efficiency of spatial data collection could be improved through the use of more accurate GNSS antennas and a seamless connection to the national land databases. The PaLaR method is dependent on, amongst other aspects, inclusive and flexible community awareness programs, as well as the committed participation of the community and local offices.

Gunungkidul Regency is one of five regencies in Yogyakarta Province which is rich of natural tourism destination objects. Each tourism object has its own potential and characteristic that distinguishes one with other tourism objects. However, the tourism potency have not been exposed to public properly, and the local government has not sufficiently use the data of visitors as the basis for planning and development of tourism objects in Gunungkidul Regency. This research tries to evaluate the use of BIG DATA, especially social media data, to analyze the tourism potency based on the public opinions and visits. For this purpose, Instagram data was utilized as the main data for the analysis. The data was collected between December 18, 2017 to February 3, 2018 using Instagram API. The data then was pre-processed to clear or filter the duplication data, to filter the data based on selective location or study area namely Gunungkidul Regency, as well as to filter the data which match with the topic of the research namely “tourism”. Some analysis then were conducted, namely spatial analysis, statistical analysis, and caption analysis. The spatial and statistical analysis were aimed to find spatial pattern of tourists visits at several locations in the form of spatial density of each tourism destinations with respect to temporal aspect. Analysis of captions is done by filtering Instagram data by using some keywords that can indicate tourism potency. Data was visualized using Carto Builder. Results show that some effort is needed to utilize the Instagram data for this purpose. The data is efficient and effective to be used to visualize spatial-temporal pattern of visitors at tourism destinations, as well as to understand tourism destinations objects potency in Gunungkidul Regency. However, this analysis cannot be done in realtime due to a limitation in collecting data from Instagram API.

The Regulation of Bupati Bantul Number 35/2013 regulates the establishment of networked minimarket (mini market berjejaring) in Bantul Regency. This study was conducted to assess the suitability between the regulation with the real condition by emphasizing the spatial aspects after 5 years of the implementation of the regulation. This study concerns with the criteria in the regulation about the distance of the mini markets from the traditional markets and the class of the road. The data for cunducting the spatial analysis include road vector data, administrative boundaries, locations of traditional market and networked minimarket, attribute data for networked minimarket, and satellite images of Bantul Regency. The data then was analyzed using proximity and network analysis to know suitability of networked minimarket locations with the regulation. Proximity analysis was done using buffer operation, meanwhile network analysis was done using operation of OD Cost Matrix. Result obtained from the proximity analysis of the overall parameters show that there is only one minimarket in accordance with the regulation. In the other hand, , if the network analysis is included, then the number of minimarkets that comply with the regulation increase to three minimarkets. To conclude, most of the locations of the netwoked minimarkets in Bantul do not comply with the Bupati Bantul Regulation Number 35/2013.