Search

The purpose of this study was to determine the level of shooting accuracy skills of participants in extracurricular activities 4 football at SMP N 11 Bengkulu Selatan. The sample from this study amounted to 15 participants whose data collection method was by kicking the ball five times into the goal with a target in the form of numbers, which later on all numbers will be added up and categorized as very good, good, moderate, less, very less. Based on the analysis data, it shows that the accuracy of shooting carried out by the participants in the extracurricular activities of SMP N 11 Bengkulu Selatan is in the medium category. The shooting accuracy skills of the participants in the extracurricular activities of SMP N 11 Bengkulu Selatan are moderate because the participants are dominated by new participants or grade 7 students, and they have never practiced with this training method before.

Pasca jatuhnya rezim orba, antusias masyarakat Indonesia dalam kegiatan pengawasan pemilihan umum naik drastis. Menelisik pergerakannya, kegiatan pemantauan pemilu, khususnya setelah pemilu tahun 1999, dirasa mengalami kemerosotan. Apalagi negara Indonesia bisa dikatakan sebagai laboratorium raksasa yang tengah berevolusi. Sejak Republik ini berdiri, tidak heran jika Indonesia memilih menggunakan sistem demokrasi. Pemilu secara langsung menentukan siapa pemimpinnya dan ruang bagi keterlibatan rakyat diajang kontestasi politik lima tahunan. Tetapi harus diimbangi dengan partisipasi pemilih dalam pemilu. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam aktivitas pemantauan pemilu yang diakukan oleh masyarakat. Diantaranya ialah, pertama, pesan yang disampaikan ke pemilih belum maksimal tentang pentingnya pengawasan publik disetiap tahapan-tahapan pemilu. Kedua, menurunnya aktivitas pemantauan terjadi akibat jarak tahapan dengan jangkauan pemilih. Ketiga, faktor keterbukaan informasi kepemiluan sebagai catatan penting menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu. Peran publik dituntut untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sebagai pengawas serta control guna menciptakan proses pemilu yang bersih dan kredibel. Dari sinilah penulis perlu mengkaji lebih dalam tentang transformasi strategi sebagai model keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif melalui jenis penelitian studi literatur. Hasilnya partisipasi dalam kegiatan pengawasan harus dilakukan dengan mudah bagi pemilih. Demi menciptakan mekanisme check and balance sehingga masyarakat dapat terlibat langsung melalui lembaga yang disediakan oleh bawaslu atau pengawas pemilu.

Trichoderma spp. are globally considered as the most dominant biofungicide in the market. Reports on Trichoderma spp. efficacy against pathogenic fungi in commercial crops have been numerous, but much less in medicinal plants. This study aimed at testing the potential biofungicidal activity of Trichoderma harzianum in inhibiting the growth of a putatively pathogenic fungus isolated from rodent tuber (Typhonium flagelliforme) plant. The methods consisted of isolation of fungi from the plant’s surface, soil, and polybags. The isolates were then screened for their putative pathogenicity against rodent tuber before being subjected to 16S rRNA molecular identification and in vitro antagonist test using T. harzianum. Result showed that only isolate K4 showed pathogenicity on T. flagelliforme, and was molecularly identified as Lasiodiplodia theobromae, known globally as fungal pathogen attacking various plants. L. theobromae was inhibited by T. harzianum with inhibition index of 23.0 ± 4.3%, which was about twice higher than that of the positive control nystatin 100.000 IU mL (11.1 ± 0.6%). In conclusion, T. harzianum inhibited the growth of L. theobromae in vitro, hence indicating its biofungicidal potential. Trichoderma spp. merupakan biofungisida paling dominan di pasar global. Kemampuan pengendalian menggunakan Trichoderma spp. terhadap kapang patogen pada tanaman komoditas pangan sudah banyak dilaporkan, namun belum banyak untuk tanaman obat. Penelitian ini bertujuan menguji potensi aktivitas biofungisida Trichoderma harzianum dalam menghambat pertumbuhan kapang terduga patogen yang diisolasi dari tanaman keladi tikus (Typhonium flagelliforme). Metode penelitian meliputi isolasi kapang dari permukaan tanaman, tanah, dan polibag. Penapisan dilakukan untuk mendapatkan isolat yang berpotensi patogen terhadap keladi tikus, untuk kemudian diidentifikasi secara molekuler menggunakan 16S rRNA dan diuji antagonis in vitro menggunakan T. harzianum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya isolat K4 yang bersifat patogen pada T. flagelliforme dan secara molekuler diidentifikasi sebagai Lasiodiplodia theobromae, yang dikenal sebagai jamur patogen yang menyerang berbagai tanaman. Pertumbuhan L. theobromae dihambat oleh T. harzianum dengan indeks penghambatan 23,0 ± 4,3%, atau dua kali lebih tinggi dari kontrol positif nistatin 100.000 IU mL (11,1 ± 0,6%). Sebagai kesimpulan, T. harzianum menghambat pertumbuhan L. theobromae secara in vitro, yang menunjukkan potensi biofungisidanya.

The maximum number of monthly visitors to the tourism coasts in Gunungkidul Regency between 2014 and 2017 is 23.728 people. Those Indian Ocean beaches that are in the southern sides of the Island of Java are prone to tsunami disaster. However, there were no systematic and scientific study to make analysis of the tsunami disaster mitigation to those tourism beaches. Therefore, a series of policies with comprehensive rescue strategies and efforts to minimize the risk of the tsunami disaster is required. The purpose of this study was to determine places of tsunami evacuation for the tourism beaches in Gunungkidul Regency based on P646 of FEMA (Federal Emergency Management Agency) and compare them with the result of the determine places of tsunami evacuation conducted by BPBD (Local Disaster Management Authority) of Gunungkidul Regency, Yogyakarta. This purpose also includes the want of the authors to implement the method of this study to be the policy of tsunami mitigation for similar tourism beaches in the Special Territory of Yogyakarta as well as similar beaches in Indonesia. This study uses quantitative method with descriptive analysis technique that is analyzing the paths and places of tsunami evacuation based on P646 of FEMA. Given location elevation is the basic ingredient of the analysis, and therefore, elevation data, tsunami arrival time, projected number of visitors to support the analysis need to be gathered. The analysis of the evacuation areas is required to determine the evacuation places that are safe points in the evacuation process. An elevation of a safe point elevation can be a point that is beyond the reach of tsunami waves or safe areas within the tsunami pool areas. The results of this study are the height of the gathering point / safe point 25 meters above sea level to be the basis for saving themselves, if connected with the speed of walking (weak condition), then the arrival time / arrival time of the tsunami is not more than 0.5 hours. This is still within limits in accordance with the Federal Emergency Management Agency (FEMA P-646, 2008), the location of the gathering point / tsunami evacuation safe point can be used as the first rescue of tsunami victims by considering the arrival time of the tsunami. On the other hand, BPBD accommodate tsunami victims using public facilities even though they are far away and heed the arrival time of the tsunami. Keywords : beach, elevation, evacuation, gunungkidul, tsunami ABSTRAK Jumlah pengunjung maksimal objek wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul antara Tahun 2014-2017 sejumlah 23.728 jiwa per bulan, sehingga jika terjadi tsunami potensi korban sangat besar, maka untuk meminimalkan korban jiwa saat terjadi tsunami diperlukan suatu kebijakan untuk pengurangan risiko terhadap bencana tersebut dengan strategi penyelamatan yang komprehensif dan upayanya menyediakan Sistem Peringatan Dini Tsunami. Tujuan kajian adalah menentukan tempat evakuasi tsunami pada objek-objek wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan FEMA P646 dan membandingkan dengan hasil penentuan tempat evakuasi tsunami yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul kesesuaian dengan pedoman FEMA P646. Kajian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis jalur dan tempat evakuasi (TE) dengan berpedoman dengan FEMA P646 untuk menentukan tempat evakuasi tsunami, ketinggian elevasi merupakan bahan dasar dari analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan data ketinggian elevasi, waktu tiba tsunami, proyeksi jumlah pengunjung untuk menunjang analisis. Titik evakuasi (TE)/titik aman dibutuhkan dalam proses evakuasi, maka analisis mengenai area evakuasi tersebut perlu dilakukan. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan ketinggian elevasi titik aman. Ketinggian elevasi titik aman dapat berupa titik yang berada di luar jangkauan gelombang tsunami ataupun area yang berada di dalam area genangan tsunami. Hasil kajian ini adalah nilai ketinggian titik kumpul/titik aman 25 meter dari permukaan laut menjadi dasar untuk menyelamatkan diri, jika dihubungkan dengan kecepatan orang berjalan (kondisi lemah), maka waktu kedatangan/waktu tiba tsunami didapat tidak lebih dari 1 jam, hal ini masih dalam batasan sesuai dengan Federal Emergency Management Agency (FEMA P-646, 2008), lokasi titik kumpul/titik aman evakuasi tsunami tersebut bisa digunakan penyelamatan pertama korban tsunami dengan mempertimbangkan waktu kedatangan tsunami, sedangkan pada BPBD untuk penampungan korban tsunami menggunakan fasilitas umum walaupun jaraknya jauh dan mengindahkan waktu kedatangan tsunami. Kata kunci: elevasi, evakuasi, gunungkidul, pantai, tsunami

The purpose of this research is to find out what factors are hindering in enforcing the 2019 election criminal law in Banjarnegara Regency and how the solution is carried out by the Bawaslu of Banjarnegara Regency in enforcing the election criminal law in 2019. The research method is taken using sociological juridical with descriptive specifications done to retrieve the facts that happened. The results showed that in the administration of elections, law enforcement against criminal acts in legislative elections encountered many obstacles such as: the failure to fulfill the formal and material requirements of the alleged violation of election criminal acts, both from the findings of supervisors and public reports, made it difficult to follow up on the alleged violations; multi-interpretative regulations cause human resource difficulties in applying the articles that must be suspected in suspected election violations; disagreements between institutions in the integrated law enforcement center (Gakkumdu); limited time for handling election crimes. Bawaslu of Banjarnegara Regency in overcoming obstacles keeps trying as much as possible to follow up on suspected violations, maximizing preventive actions through various channels, media, and always coordinates both vertically with Bawaslu of Central Java Province and coordinates horizontally with all related parties in Banjarnegara Regency in the framework of minimize potential violations.