Search

This research was carried out with the aim of knowing the nature of parallel imports, regulations in optimizing parallel imports of pharmaceutical patent products and strategies for using parallel imports in pharmaceutical patent product inventions in Indonesia. This research uses a normative type of research by utilizing a legal research approach and a conceptual approach. The results of this study, namely: 1) Parallel import is an activity of importing patent protected inventions without third party permission to the inventor/patent holder so that the patent holder cannot enjoy the incentives for the exploration process by a third party. This activity is carried out because it is crucial and fundamental in nature, namely the interests of health and is related to human life. This activity is to ensure a reasonable price and fulfill a sense of justice for essential pharmaceutical inventions that are very much needed by humans and can cure diseases. The implication is the lack of a sense of justice for the inventor/patent holder and the inventor/patent holder cannot enjoy the maximum economic benefits and exclusive rights over the third party invention exploration process. However, there are exceptions to minimize losses for inventors/patent holders, namely the doctrine of national exhaustion (earning royalties and economic benefits from the first sale) which upholds Article 19 of Law no. 13 of 2016. 2) importers are required to fulfill administrative requirements such as distribution permits, pharmaceutical industry permits from abroad and SKI Border or Post Border. Regulation of parallel import pharmaceutical inventions is regulated in the TRIPs Agreement, Law No. 13 of 2016, Law no. 36 of 2009, Law no. 17 of 2006, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2014, BPOM Regulation Number 15 of 2020 and PerKa BPOMRI Number 24 of 2017. 3). Parallel import strategy for patent pharmaceutical inventions with an obligation to importers to complete administrative requirements to prevent misuse of parallel imports, and in accordance with the provisions of Article 167 letter (a) which states a price determination in order to obtain cheaper prices in the international market and reduce competition. healthy so that consumers can get fair prices and create a sense of justice, adhere to the national doctrine of exhaustion which pays attention to the interests of inventors, and imports in reasonable quantities to foster a sense of justice between inventors and importers.

Merger Bank syariah menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan belanja modal yang sering dialami perbankan syariah, selain itu juga tujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di industri keuangan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah dan bagaimana akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN menurut hukum Islam? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik dan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah, karena bertujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN adalah bertentangan dengan prinsip hukum islam dan prinsip syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dapat ditingkatkan hak ekonominya sebagai daerah basiss keparawisataan dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang mendukung industri parawisata agar tercipta kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian ini yaitu yuridis emperis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Ternggara Barat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai hak ekonomis dan dapat dimanfaatkan sebagai daerah basis keparawisataan untuk menarik wisatawan, yaitu Salah satu produk yang sangat potensial untuk di daftarkan indikasi geografis di Lombok Tengah adalah tembakau, kerajinan ketak, dan anyaman/ tali temali. Konsep hukum perlindungan Indikasi Geografis yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Tengah telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, akan tetap dalam pelaksanaannya belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan manfaat dari adanya Pendaftaran IG sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pariwisata.

Guru-guru SMA Mathla’ul Anwar Batujaya kesulitan untuk mengembangkan profesinya dalam bidang penulisan buku ajar dan artikel ilmiah. Tujuan akhir pengabdian ini adalah agar guru-guru SMA Mathla’ul Anwar memiliki kompetensi menulis buku jar dan membuat artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di Jurnal nasional. Pelatihan akan bermanfaat bagi guru dalam peningkatan profesional. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah workshop atau pelatihan dan bimbingan. Guru-guru dilatih membuat buku ajar dan artikel ilmiah. Pelatihan dilaksanakan tiga kali pertemuan, bimbingan kelompok 2 kali pertemuan dan bimbingan individu dilakukan hingga guru menghasilkan buku ajar dan artikel ilmiah. Bimbingan juga dilakukan lewat hp (handphone), wa (WhatsApp), dan email. Selama kegiatan dilakukan monitoring dan setelah kegiatan diadakan evaluasi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai rencana. Hasilnya guru-guru dapat menyusun buku ajar bahkan ada yang dapat menerbitkan buku ajar dan mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal nasional.

The purpose of this study was to find a solution to the problem in applying the NHT (Numbered Heads Together) cooperative learning model to improve student learning outcomes in Class XII Social Studies Major of SMA Mathla�ul Anwar High School Batujaya Karawang. This study used a classroom action research method. The study was conducted in three cycles and each cycle consists of 4 steps, namely planning, acting/implementing, observing, and reflecting. The results of the study show students' improvement in understanding the legal protection and law enforcement materials after the implementation of NHT cooperative learning model. By using the NHT model, the students find it easier to understand the concepts that used to be considered difficult. Before implementing the model, the understanding level of the students at SMA Mathla�ul Anwar Batujaya Karawang was relatively low because some students� scores were below the minimum completeness criteria. After the actions in the three cycles were completed, the student learning outcomes increase. The students� average score before the treatment was 60.16. It increased to 68.25 in cycle 1, 72.50 in cycle 2, and 80.25 in cycle 3. This increase indicates that the NHT model can help the students improve their understanding. In the learning process using this model, the students feel that they are systematically guided in understanding the materials. Moreover, it helps the students in improving their ability to explain the learning materials and to provide examples on the legal protection and law enforcement materials in the learning process using the NHT cooperative learning model.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan penerapan pendaftaran jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga gadai dengan alasan dapat mengurangi nilai pinjaman. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum untuk lebih jelas membahas permasalahan-permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga gadai sebagai kreditur masih ditemukan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dikarenakan akan mengurangi nilai pinjaman debitur, sehingga tidak terwujudnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya pelaksanaan mengenai tidak didaftarkannya jaminan fidusia juga melahirkan perlindungan hukum bagi kreditur apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia, yaitu perjanjian kredit antara kedua belah pihak menjadi dasar utama pelaksanaan peminjaman, serta surat kuasa membebankan jaminan fidusia untuk pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi juga dilakukan biasanya dengan upaya persuasif dengan alasan lembaga gadai sebagai sahabat masyarakat dan penjualannya biasanya dilakukan dengan penjualan di bawah tangan yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan harga tertinggi.

Pelaku usaha dalam memproduksi pangan harus memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Akan tetapi persaingan usaha yang cukup ketat diantara para pelaku usaha membuat para pelaku usaha berbuat perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pangan yaitu banyak beredar pangan yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan kepada konsumen bedasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Metode yang digunakan yaitu secara yuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Pangan.

The positive impact of globalization, the increasing progress of science and technology, such as biological science and information technology. The advancement of science and technology will give birth to creative people who can produce innovative products, such as in the field of bioinformatics so they need legal protection for their work or invention through legal protection system of Intellectual Property Rights. The method of writing this research is normative juridical. The approach of this research is the approach of legislation, conceptual, and comparative. This research includes descriptive research. In this research, used primary data source and secondary data source. Data analysis technique is qualitative normative analysis technique. Software, databases, methodologies and bioinformatics products can only be protected through the copyright regime, this is based on the provisions of Law no. 28 of 2014 on Copyright, Article 40 paragraph (1). A software (software) can still be protected by a Patent mechanism if the software related to the computer program can solve technical problems and related to technology and there is already patent protection from the country of origin. Law no. 13 of 2016, Article 4. Only bioinformatics hardware, patented. In addition, bioinformatics (information) methodologies and products (information) can be protected through a trade secret regime. It is stipulated in the provisions of Article 1 number 1 and Article 2 of Law no. 30 Year 2000. Singapore governing Patents is a Patent Act (Chapters 221, Sections 42, 110 and 115) may be given for the discovery of a product or process. The invention shall meet the following conditions: 1) new; 2) inventive step; 3) Applicable in industry; 4) The publication or exploitation of the invention is generally not expected to encourage violent, immoral or anti-social behavior; Bioinformatics may be protected by Patents if they meet these four conditions. The law governing patent protection in Singapore when compared to Law no. 13 of 2016, has similarities regarding its patentability and protection terms, patent subjects, legal remedies and other types of patents.

Dalam pengajuan fasilitas kredit kepada bank harus melalui proses analisis kredit terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5C, serta dalam pemberian fasilitas kredit bank umumnya sering di persyaratkan adanya penyerahan jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang debitur. Salah satu bentuk jaminan ialah jaminan fidusia dan salah satu objeknya adalah piutang. Dalam praktik perbankan ditemukan daftar proyeksi pekerjaan sebagai objek jaminan fidusia yang dibuat secara sepihak oleh debitur, hal ini memungkinkan timbul ketidakpastian hukum bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa daftar proyeksi pekerjaan tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia apabila ditinjau dari prinsip 5C dan daftar proyeksi pekerjaan tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia.

Today, businesses in industry and technology are faced with increasingly keen competition challenges. Business in industry and technology can be done by way of technology transfer, which is expected to increase on the absorption of investment and the provision of employment. For that very necessary regulation that can support the investment climate and technology transfer such as Patent law. Not only oriented inward with the spirit of nationalism but also must globalize or in accordance with international regulations in order to avoid clash with other countries. The purpose of this study is to examine the protection of patent application rights in Technology Transfer and Investment Absorption in Indonesia. This research method is normative juridical. This approach is the legal, conceptual and historical approach. This research includes descriptive research, Data used in this research is primary data and secondary data source. Data analysis techniques, which use is qualitative normative descriptive analysis. The results of this study can be seen that there are several Articles in the Law No.13 Year 2016 on Patents that have a high spirit of nationalism that is expected to improve technological progress and increase investment in Indonesia but it is contrary to international law or agreement TRIPs, among them is Article 20, Article 4, Article 78 and Article 120. The Articles are contradictory to Article 27 TRIPs, it is necessary to amend the rules of Patent through the Act and the implementing regulations under it and to make qualification and classification of the products are required to make or use the process in Indonesia so as to appeal to domestic and foreign investors from abroad to invest their capital and bring patent technology to Indonesia. AbstrakSaat ini, bisnis di industri dan teknologi dihadapkan pada tantangan persaingan yang semakin tajam. Bisnis dalam industri dan teknologi dapat dilakukan dengan cara transfer teknologi, yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk itu sangat diperlukan regulasi yang dapat mendukung iklim investasi dan alih teknologi seperti hukum paten. Tidak hanya berorientasi ke dalam dengan semangat nasionalisme tetapi juga harus mengglobal atau sesuai dengan peraturan internasional untuk menghindari bentrokan dengan negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perlindungan hak paten dalam transfer teknologi dan penyerapan investasi di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan hukum, konseptual, dan historis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data, yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa ada beberapa Pasal dalam UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang memiliki semangat nasionalisme tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan teknologi dan meningkatkan investasi di Indonesia tetapi bertentangan dengan hukum internasional atau perjanjian TRIPs, di antaranya adalah Pasal 20, Pasal 4, Pasal 78 dan Pasal 120. Pasa-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 TRIPs, perlu untuk mengubah aturan paten melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan di bawahnya dan untuk membuat kualifikasi dan klasifikasi produk diperlukan untuk membuat atau menggunakan proses di Indonesia untuk menarik investor domestik dan asing dari luar negeri untuk menginvestasikan modalnya dan membawa teknologi paten ke Indonesia.

Law is very influenced on the development of Technology. The current legal tool has no readiness so that it can not keep up with the rapid technological advances. The purpose of this study is to analyze the application of regulation on protection system and law enforcement of ICT design based on creative economy to improve people's competitiveness. Research is a normative juridical study. The approach of this research is the approach of legislation, concepts and cases. This research is analytical descriptive. This study, using secondary data sources. Technique of collecting data with literature study. Data analysis technique by qualitative normative descriptive method.The regulation of the legal protection system of industrial design of ICT, in Law no. 31 Year 2000, has not been regulated explicitly about the element of novelty, the application of constitutive stelsel cause obstacles. The law enforcement of ICT design is not yet effective, because of three aspects: 1) The legal substance aspect is not yet explicitly regulated about the novelty element in Industrial Design terms and the qualification and classification of the object of Right, the substantive requirement of Right of Industrial Design, the provisions of sanctions that distinguish between rights violations caused by the substance of the "same" and "similar" Industrial Design Designs registered for commercial purposes; 2) the aspect of its law enforcers, there is no appeal commission of industrial design, law enforcers have not understood the substance of the provisions of industrial design law; 2) Legal culture aspect. Indonesian society is still communal.

The development of smartphones that make people dependent on a gadged on lifestyle, as well as in the aspect of introducing a new thing in terms of product detail explanation and introduction in terms of promotion to increase imagination in real form with that trend develop smartphone-based technology that combines cyberspace and real through images and objects that are more called Augmanted Reality. Augmented Reality (AR) is a term for an environment that combines the real world and a virtual world created by a computer so that the boundary between the two becomes very thin. This system is closer to the real environment. With the aim of using augmanted reality promotion can be more interactive and more interesting, the audience can get to know the explanation aided with an object. More specifically with the marker method that uses the logo as an object, the marker itself is the main key so that the object being scanned raises the output object because in research that gets a logo can be easily found anywhere and will not change for a long time. From these objects will bring up objects that can be identified, namely the 3D building of Universitas Maarif Hasyim Latif which appears with a marker scan that is the logo as the object, so that with the help of these objects it is hoped that the impact can help visually explain Universitas Maarif Hasyim Latif building and become a different promotional media. and more sophisticated because Augmented Reality is a technology that is developing at this time.

The law of Muamalat gives the freedom to bind themselves to contracts and conduct transactions for mutual benefits and benefits. Islamic banking prepares various types of contracts in accordance with sharia provisions, one of the murabahah contracts. The formulation of the problem in this study is how is the application of fiqh maslahah in Islamic banking murabahah financing contracts? The method used in this study is a normative juridical method, which refers to the concept of law as a rule. In this research the author of the legal approach, analytical approach. The specification of this study is descriptive analytical research. The type of data used in this study are secondary data and primary data. Data collection begins with activities to identify and inventory data sources. Drawing conclusions is done using inductive methods. Murabahah is a sale and purchase agreement between a bank and a customer where the bank buys the goods needed and resells the customer with a basic cost plus profits agreed by both parties, there is no coercion from the parties in making murabahah agreements. In making and implementing murabahah financing contracts must pay attention to public interests not just the interests of the parties. According to Islamic law in making contracts based on sharia principles, must prioritize the benefit and refuse harm to achieve the goal of shara, namely to increase the benefit of the people by guaranteeing basic needs (dharuriyah) and fulfilling secondary needs, needs (hajjiiyah) and their complementary needs.

Tulisan ini membahas mengenai perbandingan antara pengaturan perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam hal ini adalah perangkat lunak (software) khususnya paten. Hukum Paten Jepang secara eksplisit mengatur perangkat lunak (software) sebagai subjek yang dapat dipatenkan. Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa software masih bisa dilindungi jika sudah ada perlindungan Paten dari negara asal. Menggunakan studi perbandingan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi dalam perlindungan hukum untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian cepat.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisonal (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradsional dan ekspresi budaya tradsional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi.